Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca #TACIGI - Jateng.

#TACIGI - Jateng

---

• Kapolres Tegaskan Berantas Bom Ikan Dan Agenda Keamanan Pemilu 2019 Di Kab. Kep. Selayar
• Kapolda Sulsel Beri Kuliah Umum Di Kampus UNIFA
• AKBP Taovik Ibnu Subarkah Tiba Di Kepulauan Selayar
• Gubernur Tekankan SKPD Siapkan RKA Dengan Matang, Agar Program Kerja Tahun 2019 Bisa Berjalan Baik
• Pemkot Banjarmasin Berpartisipasi dalam City Sanitation Summit di Jambi
• Desa Margamukti Laksanakan Sambang Kamtibmas Tokoh Masyarakat
• Pelihara kamtibmas Bhabibkamtibmas Desa Baros Door to Door Sytem Ke Ketua RT
• Jalin Silahturahmi Antara Perangkat Desa Dengan Bhabinkamtibmas
• Bhabinkamtibmas Polsek Cimaung Ajak Tokoh Masyarakat Berperan Aktif Jaga Kamtibmas
• Bhabinkamtibmas Desa Sukamanah Bersama Babinsa Sambangi Ketua Rw 03 Sukamanah
• Berikan Pelayanan Dengan Pengaturan Lalu Lintas dan Bantu Penyebrangan Warga Di Pagi Hari
• Bhabinkamtibmas Desa Mekarjaya Sambang Kepada Warga Masyarakat Sampaikan Pesan Kamtibmas
• Polsek Banjaran Laksanakan Patroli Dialogis Guna Wujudkan Sinergitas Dengan Masyarakat
• Panit Binmas Polsek Nagreg Pembinaan Kepada Linmas
• Kapolsek Soreang Tegaskan Isu Penculikan Di Citaliktik Adalah Hoax
• KOREM GELAR KESEMAPTAAN PRAJURIT
• PEMBUATAN SALURAN AIR DI WEDA SELATAN TERUS DI KEBUT
• Truck Jamal Pelaku Usaha Batu Bara Dituding Penyebab Kerusakan Jembatan Way Umpu Lampung
• Wabup Way Kanan Tegaskan Jembatan Way Umpu Lampung Nyaris Ambruk
• Tensi Tinggi Di Media, Rakyat Dibawah Tetap Adem
• Memaknai Politikus Sontoloyo Jokowi
• RUU Pesantren Yang Mengatur Agama Di Luar Islam Ditentang Keras PGI Dan Menuai Reaksi Umat Nasrani
• Wagub Kandouw Apresiasi Baleg DPR RI Sosialisasikan UU Kekarantinaan Kesehatan
• Proyek Sertifikat Prona Jadi Ajang “Pungli” Desa Margo Rahayu
• Jika Lewati Batas Toleransi, Kementerian ESDM akan Pangkas Biaya Proyek Blok Masela

Kapolres Tegaskan Berantas Bom Ikan Dan Agenda Keamanan Pemilu 2019 Di Kab. Kep. Selayar Posted: 25 Oct 2018 03:17 AM PDT MEDIA SELAYAR. AKBP. Taovik Ibnu Subarkah, S.IK sebagai Kapolres, tiba di Kepulauan Selayar hari ini Kamis tanggal 25 Okober 2018. Setibanya di Mapolres, Kapolres Kepulauan Selayar ini langsung melakukan tatap muka dengan personil Polres, sekaligus memberi arahan kepada jajarannya.di Baruga Endra Dharma Laksana Mapolres Kepulauan Selayar. Pengarahan Pertama sebagai Kapolres Kepulauan Selayar, AKBP.Taovik Ibnu Subarkah, S.IK menyampaikan Atensi Kapolri "Jangan ada lagi Pengeboman Ikan di Selayar selanjutnya menegaskan "Agenda Kamtibmas Pemilihan legislatif dan Pilpres 2019 harus diamankan dengan sedetail mungkin", tegas Akbp. Taovik. Selain itu Masalah Medsos juga nampaknya menjadi perhatian Jebolan Akabri Tahun 90 ini. Ia menghimbau pentingnya kita untuk selektif dalam menshare berita. " Banyak Anggota yang tidak paham, penyebaran berita kita harus pilih" yang mana harus di sebar dengan berita yang tdk bisa di sebar agar tidak menimbulkan konflik/fitnah di Masyarakat" lanjutnya. Ia juga meminta agar dilakukan Pemantauan/Pengecekan tiap warga baru yang datang di Kep. Selayar terkait masalah Teroris. Jangan sampai Kep. Selayar menjadi tempat peristirahatan karena dianggap aman. Dalam tatap muka ini, sebagai Kapolres Kepulauan Selayar yang baru menjabat dan tiba hari ini, sekaligus memperkenalkan diri secara singkat kepada jajarannya. Hadir dalam kegiatan in Kapolres Bulukumba AKBP Syamsu Ridwan S,IK (Mantan Kapolres Kepulauan Selayar), Waka Polres Kompol Samsuddin Palulu. SH, Kompol Bustam Kabag Sumda, Para Kasat, Kapolsek, para Perwira dan Bintara Polres Kep. Selayar.  (rls) https://ift.tt/2z6ClJ7 Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kapolres Tegaskan Berantas Bom Ikan Dan Agenda Keamanan Pemilu 2019 Di Kab. Kep. Selayar . Silahkan membaca berita lainnya.

Kapolda Sulsel Beri Kuliah Umum Di Kampus UNIFA Posted: 25 Oct 2018 03:17 AM PDT MEDIA SELAYAR  Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs Umar Septono menjadi pemateri dalam Kuliah Umum di Universitas Fajar Makassar yang bertempat di Jln. Prof Basalamah (Ex Recing Center) Makassar, Kamis (25/10) pada pukul 10.00 Wita.Irjen Umar di dampingi oleh Wadir Binmas Polda Sulsel. Kegiatan tersebut di rangkaikan dengan Sambutan dari Rektor Unifa Prof Saldi Isra di lanjutkan dengan pemberian cendramara dan penandatanganan MOU kerjasama antara Polda Sulsel dan Unifa. Saat memberikan materi, Kapolda Sulsel mengungkapkan ucapan terimakasih kepada mahasiswa Unifa, Karena sejauh ini mahasiswa Unifa di anggap baik tidak suka membuat permasalahan di Kota Makassar. Kapolda Sulsel membahas mengenai situasi kamtibmas terkini di Sulsel dan bagaimana bahaya narkoba. Kegiatan di tutup dengan pemberian piagam penghargaan dan sesi foto bersama (DP) https://ift.tt/2z6ClJ7 Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kapolda Sulsel Beri Kuliah Umum Di Kampus UNIFA . Silahkan membaca berita lainnya.

AKBP Taovik Ibnu Subarkah Tiba Di Kepulauan Selayar Posted: 25 Oct 2018 03:17 AM PDT MEDIA SELAYAR. Kapolres Kepulauan Selayar yang baru AKBP Taovik Ibnu Subarkah tiba hari ini, Kamis 25 Oktober 2019 melalui bandara H. Aroepala. Kedatangan pejabat baru Kepolisian Selayar ini disambut hangat oleh keluarga besar Polres Kepulauan Selayar. Puncaknya berlangsung pada saat Akbp Taovik Ibnu Subarkah tiba di Mapolres. Dengan sejumlah rangkaian kegiatan penyambutan. Sementara itu, Kapolres sebelumnya, AKBP Syamsu Ridwan mendapat tugas baru sebagai Kapolres Bulukunba. Lepas sambut Kapolres Selayar diawali dengan persembahan angngaru kemudian dilanjutkan dengan tarian padduppa oleh anggota Polwan Polres Selayar. (*) https://ift.tt/2z6ClJ7 Terima kasih karena telah membaca informasi tentang AKBP Taovik Ibnu Subarkah Tiba Di Kepulauan Selayar . Silahkan membaca berita lainnya.

Gubernur Tekankan SKPD Siapkan RKA Dengan Matang, Agar Program Kerja Tahun 2019 Bisa Berjalan Baik Posted: 25 Oct 2018 02:43 AM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Gubernur Tekankan SKPD Siapkan RKA Dengan Matang, Agar Program Kerja Tahun 2019 Bisa Berjalan Baik. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey,SE yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Praseno Hadi MM,Ak membuka secara resmi agenda Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-SKPD dan RKA PPKD TA 2019 Kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Gedung Mapalus Kantor Gubernur, Kamis (25/10/18). Dalam sambutannya Praseno menekankan agar segenap SKPD secara serius dapat mempersiapkan RKA dengan matang. "Kedepan jangan sampai RKA dibuat asal-asalan, tidak berdasar usulan dari Kabag dan seluruh Kasub/Kabid, apalagi tidak disosialisasikan secara terbuka diperangkat daerah masing-masing, ini tidak benar. Kalau tidak matang dalam perencanaan, maka anda merencanakan untuk gagal," tegasnya. Sebagaimana diketahui, penyusunan RKA-SKPD harus mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan Gubernur, sesuai implementasi PP Nomor 58 Tahun 2005 serta Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam hal ini antara lain berisi tentang kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, standar biaya masukan dan analisis standar belanja. Hal ini mutlak dilaksanakan sebab pada era saat ini dimana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, mulai dari planning, actuating, implementasi, hingga pada evaluation sebagai suatu siklus pemerintahan, selalu dituntut berjalan seimbang dan terpadu dalam kerangka normatif serta mampu menjawab kebutuhan publik secara maksimal. Nampak hadir dalam acara tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Asiano Gammy Kawatu SE, M.Si, para Kabag, Kasub/Kabid, KTU, dan para Sekretaris pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Gubernur Tekankan SKPD Siapkan RKA Dengan Matang, Agar Program Kerja Tahun 2019 Bisa Berjalan Baik . Silahkan membaca berita lainnya.

Pemkot Banjarmasin Berpartisipasi dalam City Sanitation Summit di Jambi Posted: 25 Oct 2018 02:31 AM PDT Peringatan 9 tahun berdirinya Akkopsi dengan pemotongan tumpeng/beritabanjarmasin.com JAMBI, BBCOM - Puluhan kota yang tergabung dalam Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi Indonesia (Akkopsi), dipastikan akan menerima penghargaan Smart Sanitation Award. Penghargaan itu diberikan kepada kota yang dianggap sangat peduli dengan kebersihan lingkungan. "Di 2018 ini akan diumumkan penerima Smart Sanitation Award," kata Wali Kota Jambi, Syarif Pasha, sebagai tuan rumah City Sanitation Summit (CSS) saat menyampaikan sambutannya dalam kegiatan Welcome Dinner para anggota Akkopsi, di Hotel BW Luxury, Kota Jambi, Rabu (24/10/2018). Selain penghargaan dari Ketua Akkopsi, ke depannya para anggota Akkopsi juga akan menerima penghargaan dari beberapa kementerian. Penghargaan tersebut, diberikan untuk kategori pengelolaan, penganggaran dan inovasi yang telah dilakukan kabupaten/kota dalam menjaga sanitasinya. Kegiatan yang dihadiri Wali Kota Banjamasin H Ibnu Sina, yang dalam keanggotaan Akkopsi menjabat sebagai Ketua III, Syarif Pasha kembali menjelaskan tentang tujuan diberikannya penghargaan tersebut. Dengan diberikannya penghargaan diharapkan agar seluruh kabupaten/kota di Indonesia lebih peduli dengan sanitasi. "Mudah-mudahan dengan konsep city sanitation ini, bisa membuka mata hati para bupati dan wali kota untuk lebih peduli sanitasi, membangun kota dan kabupaten harus dimulai dengan sanitasi," ucapnya. Meski tidak secara keselurahan kabupaten/kota se-Indonesia bisa tergabung Akkopsi tersebut, kedepannya diharapkan seluruh kabupaten/kota  di Indonesia bisa bergabung. Rangkaian lain pada kegiatan tersebut adalah peringatan sembilan tahun berdirinya Akkopsi yang ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Akkopsi yang juga Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto. Untuk diketahui, seluruh anggota Akkopsi berkumpul di Kota Jambi dalam rangka City Sanitation Summit (CSS) XVIII tahun 2018. Pertemuan yang mengambil tema "Kepemimpinan Daerah untuk Sanitasi Berkelanjutan" itu dilaksanakan dari 24 hingga 25 Oktober 2018. (arum/sip) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemkot Banjarmasin Berpartisipasi dalam City Sanitation Summit di Jambi . Silahkan membaca berita lainnya.

Desa Margamukti Laksanakan Sambang Kamtibmas Tokoh Masyarakat Posted: 25 Oct 2018 02:21 AM PDT

Pelihara kamtibmas Bhabibkamtibmas Desa Baros Door to Door Sytem Ke Ketua RT Posted: 25 Oct 2018 02:21 AM PDT Tribrata News Polres Bandung - Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Pameungpeuk Bripka Tejar melakukan Door to Door kepada ketua RT, Bp Nandang di Kp Baduyut Rw. 13 Desa. Baros Kec. Arjasari Kab. Bandung, Rabu malam(24/10/2018). Adapun kegiatan Door to door tersebut yang dilakukan oleh Anggota Bhabinkamtibmas Ds Baros Bripka Tejar untuk menjalin silahturahmi  antara bhabinkamtibmas dengan ketua RT guna terpeliharanya situasi Kamtibmas yang aman kondusif dan sangatlah  penting serta efektif kerena bisa bertemu langsung dengan warganya sehingga  bisa menggali informasi-informasi yang berkembang dilingkungan masyarakat binaan terkait perkembangan situasi keamanan yang sedang ramai di perbincangkan di media Elektronik dan Media Sosial,selain itu juga Anggota bhabinkamtibmas mengajak kepada warganya agar tidak terpropokasi serta menyampaikan himbauan-himbauan Kamtibmas dan mengajak warga untuk  membantu Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban terutama dilingkunganya masing-masing,serta meminta warga binaan untuk segera melaporkan kepada aparat keamanan terdekat bila mengetahui adanya pelaku tindak Kriminalitas di lingkunganya dan mengajak seluruh warga masyarakat dan perangkat desa untuk menyukseskan pileg dan pilpres 2019. "Kegiatan Sambang tersebut yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas  untuk memberikan rasa aman dan Nyaman terhadap warga masyarakat terutama warga desa binaan,disamping itu juga dengan keberadaan Bhabinkamtibmas  di desa diharapkan bisa memberikan rasa aman  serta mengurangi dan  meminimalisir  adanya pelaku tindak kriminalitas di wilayah Ds. Baros" Ujar Kapolsek Pameungpeuk Kompol H Rahmat Dasep by Humas Polsek Pameungpeuk Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pelihara kamtibmas Bhabibkamtibmas Desa Baros Door to Door Sytem Ke Ketua RT . Silahkan membaca berita lainnya.

Jalin Silahturahmi Antara Perangkat Desa Dengan Bhabinkamtibmas Posted: 25 Oct 2018 02:16 AM PDT

Bhabinkamtibmas Polsek Cimaung Ajak Tokoh Masyarakat Berperan Aktif Jaga Kamtibmas Posted: 25 Oct 2018 02:16 AM PDT

Bhabinkamtibmas Desa Sukamanah Bersama Babinsa Sambangi Ketua Rw 03 Sukamanah Posted: 25 Oct 2018 02:16 AM PDT

Berikan Pelayanan Dengan Pengaturan Lalu Lintas dan Bantu Penyebrangan Warga Di Pagi Hari Posted: 25 Oct 2018 02:06 AM PDT

Bhabinkamtibmas Desa Mekarjaya Sambang Kepada Warga Masyarakat Sampaikan Pesan Kamtibmas Posted: 25 Oct 2018 02:06 AM PDT

Polsek Banjaran Laksanakan Patroli Dialogis Guna Wujudkan Sinergitas Dengan Masyarakat Posted: 25 Oct 2018 01:56 AM PDT

Panit Binmas Polsek Nagreg Pembinaan Kepada Linmas Posted: 25 Oct 2018 01:56 AM PDT Tribrata News Polres Bandung - Tingkatkan kemampuan dan kewaspadaan Linmas terhadap gangguan Kamtibmas, Panit Binmas Polsek Nagreg, Aiptu E. Nurdin melakukan pembinaan terhadap Linmas Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Kamis (25/10/2018). Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Desa Ciaro, dihadiri 10 orang anggota Linmas perwakilan dari tiap RW, materi yang disampaikan antara lain mengenai antisipasi C3 (Curat, Curas, Curanmor), dan kewaspadaan terhadap paham-paham radikalisme dan anti Pancasila. Usai pembinaan Panit Binmas mengajak para anggota Linmas melakukan patroli bersama di lingkungan masyarakat sekitar Desa Ciaro. Aiptu E. Nurdin saat dikonfirmasi hal tersebut mengatakan, kegiatan penyuluhan terhadap Linmas digelar dengan harapan untuk meningkatkan kewaspadaan, serta kemampuan deteksi secara dini terhadap segala potensi gangguan kamtibmas di lingkungan masyarakat. "saya berharap Linmas memiliki kemampuan mendeteksi secara dini, bila ada potensi-potensi gangguan Kamtibmas, dan segera melaporkannya kepada pihak Kepolisian," katanya. Sementara itu Kapolsek Nagreg Kompol Sudrajat, saat dihubungi mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menggelar kegiatan Operasi Bina Waspada, yang bertujuan untuk menangkal paham-paham radikalisme dan anti Pancasila. "Dalam operasi ini, mengedepankan peran personel Binmas, untuk terjun langsung ke berbagai potensi masyarakat, melakukan penyuluhan dan edukasi tentang bahaya paham-paham radikalisme, serta membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat," ujar Kapolsek Nagreg. by Humas Polsek Nagreg Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Panit Binmas Polsek Nagreg Pembinaan Kepada Linmas . Silahkan membaca berita lainnya.

Kapolsek Soreang Tegaskan Isu Penculikan Di Citaliktik Adalah Hoax Posted: 25 Oct 2018 01:56 AM PDT

KOREM GELAR KESEMAPTAAN PRAJURIT Posted: 25 Oct 2018 01:17 AM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul KOREM GELAR KESEMAPTAAN PRAJURIT. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Ternate (24/10), Korem 152/Babullah menggelar Kesegaran Jasmani bagi Prajurit jajaran bertempat di Stadion Gelora Kie Raha Ternate. Kegiatan tersebut diikuti oleh Perwira Menengah dan Perwira Pertama jajaran Korem 152/Babullah diantaranya Dandim 1501/Ternate, para Kabalak serta perwira staf serta diawasi langsung oleh Danrem 152/Babullah Kolonel Inf Endro Satoto, S.I.P., M.M., kegiatan samapta sendiri dilaksanakan dengan materi kesegaran jasmani "A" Lari 3.200 meter dan B Pull Up, Sit Up, Push Up dan Shuttle Run dengan waktu yang ditentukan. pelaksanaan sendiri dilaksanakan dengan asistensi tim Kesehatan dan Dokter dari Denkesyah Ternate. Sementara itu dalam keterangannya Kepala Jasmani Korem Kapten Inf Heru Darujito menyampaikan bahwa kegiatan kesemaptaan sendiri merupakan bentuk pembinaan personel bidang jasmani yang dilaksanakan 2 kali setahun dan saat ini adalah periodik ke-II. (Penrem 152) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang KOREM GELAR KESEMAPTAAN PRAJURIT . Silahkan membaca berita lainnya.

PEMBUATAN SALURAN AIR DI WEDA SELATAN TERUS DI KEBUT Posted: 25 Oct 2018 01:17 AM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul PEMBUATAN SALURAN AIR DI WEDA SELATAN TERUS DI KEBUT. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Ternate (24/10), Kegiatan pembuatan saluran air yang dilaksanakan di Desa Kluting Jaya dan Air Salobar dalam kegiatan sasaran fisik TMMD ke-103 Kodim 1505/Tidore terus dikerjakan. Saluran air sepanjang 1.300 meter tersebut terus dikerjakan oleh para personel Satgas TMMD bersama masyarakat setempat, sejak pagi hari masyarakat bersama personel Satgas telah berkumpul dan dilaksanakan briefing awal oleh koordinator. kemudian pelaksanaan pekerjaan sendiri dilaksanakan sesuai target harian sehingga pelaksanaan pembangunan dapat selesai sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Sementara itu dalam keterangannya Dansatgas TMMD 103 Letkol Inf Yayat Priatna Prihatina menyampaikan bahwa kegiatan program sasaran fisik di 8 Desa se-Kecamatan Weda Selatan tersebut dilaksanakan sesuai rencana pelaksanaan yang telah disusun sebelumnya dan setiap harinya dikoordinir oleh korlap tiap-tiap objek sehingga seluruh sasaran fisik dapat selesai 100 % sebelum berakhirnya kegiatan TMMD ini. (Penrem 152) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang PEMBUATAN SALURAN AIR DI WEDA SELATAN TERUS DI KEBUT . Silahkan membaca berita lainnya.

Truck Jamal Pelaku Usaha Batu Bara Dituding Penyebab Kerusakan Jembatan Way Umpu Lampung Posted: 25 Oct 2018 12:56 AM PDT truck muatan batu bara MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | LAMPUNG | Dituding sebagai faktor utama rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan Way Umpu di Way Kanan, Jamaludin pelaku usaha batu bara merasa bahwa tudingan tersebut terlalu berlebihan tanpa mencari fakta keadaan yang sebenarnya dilapangan. Menurutnya kondisi jembatan memang sudah dalam kondisi rusak sejak lama tanpa adanya perbaikan. " tahun ketahun jembatan Way Umpu itu setau kami tidak pernah dilakukan perbaikan, sedangkan jembatan itu sendiri menjadi akses utama yang menjadi penghubung Provinsi Lampung dan sumatera selatan artinya bisa dibayangkan berapa banyak unit kendaraan lintas provinsi yang melintas disana, bukan hanya truck muatan batu bara saja dong" ujarnya (24/10). Lanjut Jamal mengungkapkan perihal perjanjian kerjasama secara lisan dengan masyarakat dibeberapa titik yang dilewati kendaraan truck mereka selama ini( pungutan), sehingga dia menilai suatu hal yang mustahil jika yang memunculkan persoalan yang sifatnya menyudutkan truck truck muatan batu bara sebagaimana ramai diberitakan adalah masyarakat itu sendiri. " kami melihat walaupun samar samar, dalam hal ini adanya kepentingan politik yang menjual nama masyarakat" tukasnya. (sulistya) Editor : Redaktur Penanggung jawab: Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Truck Jamal Pelaku Usaha Batu Bara Dituding Penyebab Kerusakan Jembatan Way Umpu Lampung . Silahkan membaca berita lainnya.

Wabup Way Kanan Tegaskan Jembatan Way Umpu Lampung Nyaris Ambruk Posted: 25 Oct 2018 12:51 AM PDT MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN |LAMPUNG | Wabup kabupaten Way Kanan Edward membenarkan bahwa jembatan Way Umpu yang jadi akses penghubung Lampung dengan sumatera bagian selatan kondisinya sudah sangat miris dan sedang menunggu detik detik ambruk. Menurutnya truck truck muatan batubara dengan over tonase punya peran penting atas kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak saat ini. Kurang lebih dalam waktu 1 x 24 jam ada 200 unit truck muatan batubara dijelaskannya lalu lalang diatas badan jalan dan jembatan kabupaten yang berada diperbatasan Lampung dan Sumatera selatan itu dalam sehari semalam. " per-unit truck muatannya bisa mencapai 50 sampai dengan 60 ton batu bara, dan setiap hari. Kalau kapasitas muatan mereka hanya 30 ton per-unitnya mungkin kondisinya tidak akan separah sekarang" tutur orang nomor 2 di Kabupaten Way Kanan itu melalui telepon.(25/10). Guna mencari solusi terbaik bagi persoalan tersebut , Edward mengatakan bahwa pihak Pemerintah  kabupaten telah menggelar rapat dengan Pemerintah ditingkat Provinsi beberapa waktu lalu. Dan hasil dari rapat tersebut disepakati perihal rencana pembangunan pelabuhan darat sebagai sarana pengangkutan batu bara dengan menggunakan fasilitas kereta api. " rencana pembangunan pelabuhan darat itu sendiri akan dilokasikan di Kecamatan Way Tuba, berjarak sekitar 2 km dari lokasi pemberhentian awal truck truck muatan batu bara itu selama ini" pungkasnya. (sulistya) Editor : Redaktur Penanggung jawab : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Wabup Way Kanan Tegaskan Jembatan Way Umpu Lampung Nyaris Ambruk . Silahkan membaca berita lainnya.

Tensi Tinggi Di Media, Rakyat Dibawah Tetap Adem Posted: 25 Oct 2018 12:45 AM PDT

Memaknai Politikus Sontoloyo Jokowi Posted: 25 Oct 2018 12:36 AM PDT Presiden Joko Widodo. Jakarta | Media Nasional Obor Keadilan | Istilah politikus sontoloyo tercetus dari mulut Presiden Joko Widodo di tengah pembagian sertifikat tanah warga Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Jokowi mengingatkan agar masyarakat berhati-hati di tahun politik lantaran saat ini makin banyak politikus sontoloyo yang memengaruhi masyarakat. Ucapan itu pun menuai beragam reaksi dari sejumlah pihak. Salah satunya Partai Gerindra yang menilai Jokowi tengah stres lantaran target programnya tak berjalan baik di sisa satu tahun terakhir masa pemerintahan. Di sisi lain, Partai Demokrat melihat ada perubahan sikap yang ditunjukkan Jokowi belakangan ini. Jokowi yang selama ini dikenal santun, menurut Demokrat, mestinya menggunakan bahasa yang baik dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat sehingga situasi politik akan tetap terjaga. Menanggapi berbagai kritik ini, Jokowi pun meluruskan kembali maksud politikus sontoloyo. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, politikus sontoloyo yang ia maksud adalah politikus yang menggunakan segala jurus jelang tahun politik. Salah satu ciri-ciri politikus sontoloyo itu adalah mereka yang menyerang lawan politik tanpa tata krama. Ia mencontohkan politisasi rencana pencairan dana kelurahan tahun depan. Kebijakan itu dinilai politis oleh sejumlah pihak karena diputuskan jelang pemilihan presiden 2019. Padahal, menurut Jokowi, kebijakan itu dibuat karena mendengar keluhan wali kota yang merasa timpang dengan desa. Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai ungkapan itu dilontarkan sebagai bentuk kekecewaan Jokowi menghadapi sikap negatif sejumlah politikus jelang pilpres tahun depan. "Pak Jokowi menyebut itu untuk politikus yang menghalalkan segala cara," ujar Emrus kepada CNNIndonesia.com. Selain soal dana kelurahan, menurut Emrus, ungkapan itu juga ditujukan pada sejumlah tudingan politikus yang tak berdasar. Ia menyebut contoh ketika pemerintahan Jokowi dituding menerapkan ekonomi kebodohan. Hal ini diungkapkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat memberikan pidato di pondok pesantren Minhajurrosyidin, Jakarta, Oktober lalu. Menurut Emrus, pernyataan semacam itu hanya tudingan tak berdasar yang dilontarkan tanpa data. Alih-alih tanpa data, mereka mestinya mampu menyodorkan data sebagai bentuk kritikan pada kebijakan yang dijalankan Jokowi selama ini. "Ungkap saja data-datanya, kan tidak semua kebijakan yang dilakukan Pak Jokowi itu baik. Menurut saya itu hanya labeling dari pihak lain yang tidak baik," tuturnya. Jika ditilik ke belakang, istilah sontoloyo sejatinya mengalami pergeseran makna yang semula positif menjadi negatif. Emrus mengatakan, sontoloyo merupakan istilah Jawa bagi peternak bebek yang kerap berpindah-pindah tempat. Tujuannya, kata dia, agar bebek mendapatkan asupan makanan dan menghasilkan panen di tempat yang berbeda-beda. "Jadi ketika panen di suatu tempat selesai, dia pindah ke tempat lain untuk menghasilkan panen lagi," ucap Emrus. Namun istilah itu kemudian dimaknai menjadi suatu hal yang negatif. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri, sontoloyo merupakan bahasa percakapan yang dimaknai bentuk makian dan menunjukkan kekonyolan atau sikap bodoh. "Ya memang tadinya yang positif kemudian menjadi negatif. Dalam konteks Pak Jokowi adalah mereka yang menghalalkan segala cara," katanya. (CNN) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Memaknai Politikus Sontoloyo Jokowi . Silahkan membaca berita lainnya.

RUU Pesantren Yang Mengatur Agama Di Luar Islam Ditentang Keras PGI Dan Menuai Reaksi Umat Nasrani Posted: 25 Oct 2018 12:26 AM PDT Ketua Umum PGI Pdt Henriette Tabita Lebang MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai usul inisiatif DPR RI dan segera menjadi pembahasan dalam proses legislasi nasional.  Ternyata, RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tersebut juga mengatur pendidikan agama di luar Islam. Dalam pasal yang mengatur pendidikan agama Kristen, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengajukan keberatan dengan dua pasal yang ada. Kedua pasal tersebut mengatur bahwa sekolah minggu dan katekisasi dianggap sebagai pendidikan non formal yang terpisah dari peribadahan. Akibatnya, sekolah minggu dan katekisasi di setiap gereja dalam RUU tersebut memasukkan syarat peserta didik paling sedikit 15 orang serta mendapat izin dari Kanwil Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota. Dalam siaran pers yang dikeluarkan PGI yang dapat dibaca di website pgi.or.id, PGI menyebut DPR melalui RUU ini tidak memahami konsep pendidikan keagamaan Kristen dimana ada pendidikan formal melalui sekolah-sekolah yang didirikan oleh gereja-gereja dan ada pendidikan nonformal melalui kegiatan pelayanan di gereja. "Pendidikan sekolah minggu dan katekisasi, yang juga hendak diatur dalam RUU ini pada pasal 69-70, sesungguhnya adalah proses interaksi edukatif yang dilakukan oleh gereja-gereja di Indonesia, yang merupakan pendidikan nonformal dan masuk dalam kategori pelayanan ibadah bagi anak-anak dan remaja," demikian salah satu poin dalam pernyataan resmi PGI. PGI juga menyorot soal syarat pendirian pendidikan keagamaan yaitu memasukkan syarat peserta didik paling sedikit 15 orang serta mendapat izin dari Kanwil Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota. Aturan ini dinilai tak sesuai dengan model pendidikan anak dan remaja gereja di Indonesia. PGI menyatakan model pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi tak bisa disetarakan dengan pesantren. "Sejatinya, Pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi merupakan bagian hakiki dari peribadahan gereja, yang tidak dapat dibatasi oleh jumlah peserta, serta mestinya tidak membutuhkan ijin karena merupakan bentuk peribadahan," kata PGI. Berikut 2 pasal yang dikritik PGI: Pasal 69 (1) Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Minggu, Sekolah Alkitab, Remaja Gereja, Pemuda Gereja, Katekisasi, atau bentuk lain yang sejenis. (2) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh gereja, organisasi kemasyarakatan Kristen, dan lembaga sosial keagamaan Kristen lainnya dapat berbentuk satuan pendidikan atau program. (3) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program yang memiliki peserta paling sedikit 15 (lima belas) orang peserta didik. (4) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). Pasal 70 (1) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Kristen yang diperoleh di Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Teologi Kristen/Sekolah Menengah Agama Kristen atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan. (2) Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. Berikut tanggapan resmi dari PGI mengenai dua pasal tersebut yang dikutip dari website resmi PGI:  1. PGI menilai bahwa pendidikan keagamaan formal seperti pesantren, madrasah, sekolah teologi dan sejenisnya sebagai bagian dari pendidikan nasional telah memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter bangsa. PGI juga menilai bahwa selama ini pengembangan institusi pendidikan berbasis agama tersebut kurang mendapat dukungan dari negara. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan di dunia pendidikan di mana pendidikan formal lainnya mendapat dukungan penuh dari negara. Olehnya PGI memahami perlunya UU yang menjadi payung hukum bagi negara dalam memberikan perhatian dan dukungan kepada pesantren dan pendidikan keagamaan lain yang formal. 2. Namun kami melihat, ketika membahas tentang pendidikan dan pembinaan di kalangan umat Kristen, nampaknya RUU ini tidak memahami konsep pendidikan keagamaan Kristen di mana ada pendidikan formal melalui sekolah-sekolah yang didirikan oleh gereja-gereja dan ada pendidikan nonformal melalui kegiatan pelayanan di gereja. Pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi, yang juga hendak diatur dalam RUU ini pada pasal 69 – 70, sesungguhnya adalah proses interaksi edukatif yang dilakukan oleh gereja-gereja di Indonesia, yang merupakan pendidikan nonformal dan masuk dalam kategori pelayanan ibadah bagi anak-anak dan remaja. 3. Dengan melihat syarat pendirian pendidikan keagamaan dengan memasukkan syarat peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) orang serta harus mendapat ijin dari Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota maka hal tersebut tidak sesuai dengan model pendidikan anak dan remaja gereja-gereja di Indonesia, sebagaimana kandungan RUU yang hendak menyetarakan Sekolah Minggu dan Katekisasi dengan model pendidikan pesantren. Sejatinya, Pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi merupakan bagian hakiki dari peribadahan gereja, yang tidak dapat dibatasi oleh jumlah peserta, serta mestinya tidak membutuhkan ijin karena merupakan bentuk peribadahan. 4. Penyusunan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan adalah kecenderungan membirokrasikan pendidikan nonformal khususnya bagi pelayanan anak-anak dan remaja yang sudah dilakukan sejak lama oleh gereja-gereja di Indonesia. Kecenderungan ini dikhwatirkan beralih pada model intervensi negara pada agama. 5. PGI mendukung Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini menjadi undang-undang sejauh hanya mengatur kepentingan Pendidikan formal dan tidak memasukkan pengaturan model pelayanan pendidikan nonformal gereja-gereja di Indonesia seperti pelayanan kategorial anak dan remaja menjadi bagian dari RUU tersebut.(***) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang RUU Pesantren Yang Mengatur Agama Di Luar Islam Ditentang Keras PGI Dan Menuai Reaksi Umat Nasrani . Silahkan membaca berita lainnya.

Wagub Kandouw Apresiasi Baleg DPR RI Sosialisasikan UU Kekarantinaan Kesehatan Posted: 25 Oct 2018 12:03 AM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Wagub Kandouw Apresiasi Baleg DPR RI Sosialisasikan UU Kekarantinaan Kesehatan. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs. Steven O.E. Kandouw mengapresiasi kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. "Atas nama Pak Gubernur, kami mengapresiasi kunjungan kerja ini. Sulut menjadi salah satu lokasi awal yang dipilih Badan Legislasi DPR RI untuk sosialisasi UU Kekarantinaan Kesehatan," kata Wagub Kandouw di Ruang C.J. Rantung, Kamis (25/10/2018) pagi. Kandouw menuturkan, letak geografis Sulut yang berada di bibir pasifik, memposisikan kawasan ini sebagai penghubung Kawasan Indonesia Timur dengan kawasan pasifik dan merupakan wilayah lalu lintas orang dan barang, sehingga penerapan UU Kekarantinaan Kesehatan dinilai tepat. "UU Kekarantinaan Kesehatan dapat mencegah masuknya faktor risiko penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan melalui pelabuhan dan tempat lainnya. Pengendalian ini harus dilakukan secara terpadu," beber Kandouw. Lebih jauh, Kandouw berharap melalui momentum ini, Baleg DPR RI dapat memberikan informasi dan gagasan penting untuk meningkatkan kapasitas dalam mengimplementasikan UU Nomor 6 Tahun 2018 di Sulut. Sebelumnya Ketua Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI Luthfi Andi Mutty menerangkan tujuan kunker tersebut. "Tujuan Sosialisasi UU Kekarantinaan Kesehatan ini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan melindungi masyarakat dari penyakit dan faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat," ungkap Mutty. Pertemuan turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, perwakilan dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Wagub Kandouw Apresiasi Baleg DPR RI Sosialisasikan UU Kekarantinaan Kesehatan . Silahkan membaca berita lainnya.

Proyek Sertifikat Prona Jadi Ajang “Pungli” Desa Margo Rahayu Posted: 24 Oct 2018 11:46 PM PDT Ket Foto : Kepala Desa Margo Rahayu kab Mesuji Di Duga sarang Pungli MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN  l MESUJI  -   Program Nasional Agraria (prona ) di kampung margo rahayu  Kecamatan simpang pematang Kabupaten Mesuji diduga Sarang Pungli,Pemungutan dana atas pembuatan sertipikat tanah milik masyarakat, yang melebihi ambang batas yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dijelaskan satu masyarakat yang enggan di sebutkan namanya kepada awak media,  bahwa pembuatan sertifikat tanah, yang melalui program Prona di Kampung margo rahayo dipungut sebesar Rp800 Ribu - 1 Juta. "Dana tersebut penarikan tersebut di bayar secara berangsur yang di kordinir oleh Rt masing-masing, sisanya yang di lunasi  setelah sertipikat jadi dan saya terima" tuturnya. "Sementara itu Warijo  kepala desa margo rahayu, saat hendak di konfirmasi terkait pungutan pembuatan sertipikat prona, pun , Membenarkan Adanya Pungutan pembuatan ( Prona). "Pungutan yang terjadi di desa margo rahayu tidak mengacu pada peraturan Menteri Agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan Nasional ( BPN ) No 4 Tahun 2015 tentang progran Nasional Agraria, dan diatur dalam KEPMENDAGRI No 189 tahun 1991 tentang Prona cuma hanya dikenakan biaya administrasi saja. "Sementara itu kepala bagian tata pemerintahan kabupaten mesuji,"Gunarso,  saat di konfirmasi melalui,via telpon mengatakan,  terkait peraturan pembuatan sertipikat prona,"kami dari bagian tata pemeruntahan kabupaten mesuji,  hanya menjalankan dan mengajukan berapa jumlah yang akan di bikin kan sertipikat prona. "Kalau masalah mekanisme adminitrasi, hanya di bebankan per sertipikat 250 ribu,sesuai dengan peraturan yang sudah di tetepkan oleh BPN,"masih jelasnya gunarso . "Apabila ada ada oknum yang menarik dana pembuatan sertipikat melebihi batas yang di tentukan atau pungli , segera laporkan ke BPN ungkapnya.(Redaksi) Editor :  Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Proyek Sertifikat Prona Jadi Ajang "Pungli" Desa Margo Rahayu . Silahkan membaca berita lainnya.

Jika Lewati Batas Toleransi, Kementerian ESDM akan Pangkas Biaya Proyek Blok Masela Posted: 24 Oct 2018 11:35 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tak segan memangkas biaya proyek minyak dan gas bumi (migas) Blok Masela. Langkah ini akan diambil jika biaya proyek anyar itu melewati batas yang ditoleransi pemerintah. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan pemerintah memiliki angka nilai batas proyek tersebut. Namun angkanya belum bisa dipublikasikan. "Kalau tidak benar cost-nya harus di-cut," kata dia di Jakarta, Jumat (12/10). Menurut Arcandra saat ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) masih memfinalisasi hasil kajian desain awal (Pre Front End Engineering Design/FEED) Blok Masela yang sudah diserahkan Inpex. Setelah itu hasilnya akan diserahkan ke dirinya. Pre-FEED Blok Masela mulai dikerjakan Inpex pada Maret 2018 lalu. Setelah pre-FEED disetujui, Inpex akan mengajukan revisi proposal pengembangan (Plan of Development/PoD). Perusahaan asal Jepang itu berencana mengajukan revisi PoD pada November mendatang. SKK Migas akan memberikan persetujuan PoD tersebut paling lambat dua bulan setelah pengajuan. Dengan begitu, harapannya produksi Blok Masela bisa lebih cepat. Wakil Kepala SKK Migas Sukandar pernah menyatakan gas Blok Masela bisa mengalir sebelum tahun 2027. "Target first gas-nya 2027. Namun, kami tidak mau. Harus lebih cepat dua sampai tiga tahun, kami berusaha lebih cepat dan transparan," ujar dia dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR, Jakarta, Senin (27/8). Berdasarkan buku Neraca Gas Bumi Indonesia periode 2018 hingga 2027 yang baru terbit, Blok Masela berproduksi tahun 2027. Puncak produksi Blok Masela diperkirakan akan mencapai 1.200 juta kaki kubik per hari (mmscfd). Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan pernah mengungkapkan besaran biaya pengembangan Blok Masela mencapai US$ 16 miliar. "Blok Masela cost-nya US$ 16 miliar," kata dia dalam sarasehan dan diskusi nasional migas di Jakarta, Rabu, (8/8). Jika dibandingkan dengan biaya sebelumnya, maka biaya pengembangan blok Masela sebesar US$ 16 miliar itu lebih tinggi daripada perkiraan awal. Tahun 2016 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan biaya Masela ditekan dari US$ 22 miliar ke US$ 15 miliar. Angka itu berdasarkan perhitungan dari Arcandra Tahar saat menjabat Menteri ESDM. "Itu yang dilaporkan Pak Arcandra ke saya," kata Luhut di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (16/8/16). Biaya sebesar US$ 16 miliar tersebut juga lebih tinggi dibandingkan yang diajukan Inpex dengan memakai skema terapung di laut (FLNG), nilainya mencapai US$ 14,8 miliar. Namun lebih rendah dari perhitungan awal jika kilang dibangun ke Aru maupun ke Pulau Yamdena di Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dengan investasi masing-masing sebesar US$ 22,3 miliar dan US$ 19,3 miliar. (Katadata)

You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States