#TACIGI - Jateng |
- Pelanggaran HAM : Oknum Satgas Paskhas AU Dilaporkan Ke ELSHAM Papua
- Batik Srikandi, Batik Khas Tangerang, Yang Mulai Terlupakan
- Telah Capai BUP, Sekda Bursel Pensiun Akhir Oktober 2018
- Pemkab Sorong Selatan Deklarasi Stop Kekerasan Terhadap Anak
- Yenike Dipan Jadi Anggota DPRD Waropen, Gantikkan Yakop Koibai
- Yermias Bisai Buka Musrembang RPJMD 2016-2021
- Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI ke Kabupaten Waropen Masih Rendah
- Warga Kota Wamena Apresiasi Binmas Noken
- Polisi Amankan 2 Pelaku Pembunuhan Kepala Kampung Arimbit
- Gelar Pengamanan Pasca Pelantikan Gubernur, Polisi Razia di Abepura dan Waena
- Meski Berakhir Ricuh, Polisi Amankan Blokade Jalan Timika - Kuala Kencana
- KPU Timor Tengah Selatan (TTS) dinilai diskriminatif dalam Penghitungan Suara Ulang di 921 TPS
- Tholib Lantik Pejabat Eselon IV dan v di Kanwil KemenkumHAM Maluku
- Moon-Kim 3rd Summit to Top Trio of Inter-Korean Events
- Pemkab Sorong Selatan Deklarasi Stop Kekerasan Terhadap Anak
- Yenike Dipan Jadi Anggota DPRD Waropen, Gantikkan Yakop Koibai
- Yermias Bisai Buka Musrembang RPJMD 2016-2021
- Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI ke Kabupaten Waropen Masih Rendah
- Warga Kota Wamena Apresiasi Binmas Noken
- Polisi Amankan 2 Pelaku Pembunuhan Kepala Kampung Arimbit
- Gelar Pengamanan Pasca Pelantikan Gubernur, Polisi Razia di Abepura dan Waena
- Meski Berakhir Ricuh, Polisi Amankan Blokade Jalan Timika - Kuala Kencana
- Pemprov Maluku Akan Sampaikan Rumusan Perhitungan Anggaran ke Pansus RUU Daerah Kepulauan
- Boni Hargens : Ada Kaum Radikal Nebeng di Hastag Dan "Banyak Politisi Gagal Memahami Demokrasi"
- Pet Owners Loath to Leave Their Pals During Evacuations
| Pelanggaran HAM : Oknum Satgas Paskhas AU Dilaporkan Ke ELSHAM Papua Posted: 15 Sep 2018 03:45 AM PDT  Pelanggaran HAM : Oknum Satgas Paskhas AU Dilaporkan Ke ELSHAM Papua Selang beberapa hari kemudian, Keluarga Besar Ifalle Korban Penganiayaan Berat yang dilakukan oleh oknum Satgas Paskhas AU resmi dilaporkan ke ELSHAM Papua, Jumat (14/09/18) siang. Dalam pelaporan ini, Lidia M. menyampaikan bahwa Keluarga Besar Ifalle Korban mengadu ke ELSHAM Papua terkait Penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Satgas Paskhas AU, yang mana Korban disiksa semena-mena tanpa ada kesalahan fatal yang dilakukan Korban terhadap Satgas Paskhas AU. "Keluarga Besar Korban memohon kepada Komnas HAM agar kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Satgas Paskhas AU ditindaklanjuti sesuai Aturan Hukum yang berlaku dan Keluarga Besar Ifalle Korban meminta agar oknum Satgas Paskhas AU harus di pecat dari Kesatuannya", ujar Lidia. BERIKUT INI GAMBAR YANG DI HIMPUN OLEH MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN           Mathius menyatakan bahwa dari keterangan Penganiayaan Korban, kami bagi menjadi dua Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Satgas Paskhas AU yakni Pelanggaran HAM dan Pelanggaran Hukum. Sedangkan untuk Pelanggaran HAM, korban diseret keluar dari Polsek KPPP Udara Sentani oleh oknum Satgas Paskas AU, itu adalah bentuk Pelanggaran HAM berat, apalagi oknum Satgas tersebut menggunakan Pakaian Dinas (Loreng) karena Pakaian Dinas itu diatur oleh Hukum. Mathius menjelaskan bahwa ada beberapa bentuk Pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oleh oknum Satgas Paskhas AU adalah sebagai berikut; 1). sementara berurusan di Polsek KPPP Udara Sentani keempat anggota Satgas Paskhas AU datang lalu membawa korban keluar dari Polsek KPPP Udara dan hal ini tidak dibenarkan oleh Aturan Hukum Militer yang ada, sebab sudah jelas-jelas diatur oleh Hukum HAM yang disebut dengan Humaniter. 2). Korban diikat di tiang Listrik, hal ini juga tidak dibenarkan terkecuali korban lakukan perlawanan kepada Negara, tetapi korban hanya menuntut haknya yaitu Pasangon selama korban bekerja kurang lebih 10 tahun di PT. Jayawijaya Dirgantara. 3). Korban disiksa dan tidak dikasih makan atau minum. 4). Korban diancam tidak boleh lapor kesiapapun Lanjut Rumbrapuk, kami hanya menangani masalah HAM, sedangkan menyangkut Pelanggaran Hukumnya nanti teman-teman dibagian Divisi Advokasi akan menganalisa masalah Penganiayaan tesebut. "ELSHAM Papua akan membuat laporan resmi Penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Satgas Paskhas AU kepada Negara-Negara yang mempunyai kepentingan berbicara tentang masalah Pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya di Papua seperti Negara-Negara Pasifik dan MSG serta PBB, setelah itu baru ELSHAM Papua akan melaporkan secara lisan maupun tulisan kepada Perwakilan Komnas Ham Provinsi Papua di Jayapura", tandas Rumbrapuk di ruang loby ELSHAM Papua. (Oriyen) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pelanggaran HAM : Oknum Satgas Paskhas AU Dilaporkan Ke ELSHAM Papua . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Batik Srikandi, Batik Khas Tangerang, Yang Mulai Terlupakan Posted: 15 Sep 2018 01:54 AM PDT  BantenNet.com,KABUPATEN TANGERANG - Setiap daerah mempunyai ciri khas batik tersendiri, dimana kesemuanya itu menandakan adanya perbedaan satu sama lainnya, sehingga perbedaan itu akan nampak pada nuansa motif, seperti pada batik Tangerang ini memberikan warna yang berbeda dengan biasanya, dimana dalam motif desain nya selalu memberikan gambar bunga dan binatang yang senyawa, agar ada perpaduan yang hidup. Adalah Sutrisnia, Pelopor pembuat batik khas Tangerang, dengan memberi nama Batik Srikandi, dimana ia selalu dipanggil oleh Pemda Kabupaten Tangerang, pada saat event pameran tertentu, ia adalah warga Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis. KabupatenTangerang. dimana dalam keseharian nya ia juga sebagai ketua RT 08/10. Yang saat ini ia tinggal bersama suami dan 3 orang anak. "Dalam masalah financial, kami sangat kesulitan untuk memproduksi batik Srikandi ini, jangankan pemasarannya, untuk beli bahan baku saja, kami agak kerepotan, mengingat tidak ada satupun instansi pemerintah yang bisa dapat membantu kami," ucapnya, pada saat awak media bertandang kerumahnya, Jumat 14/09/2018. Dijelaskan lagi, bahwa dirinya terkadang dibutuhkan oleh pemerintah Kab. Tangerang, pada saat tertentu, seperti adanya pameran produksi hasil masayarakat Tangerang, dimana ia diminta untuk memberikan Sosialisasi serta pencerahan karya batik Srikandi yang diproduksinya kepada masyarakat. "Batik Srikandi karya saya ini, asli buatan Tangerang, dimana beberapa tahun lalu pernah dipamerkan dalam Pameran Show Batik seluruh Indonesia, dimana batik dengan perancang Desainer yang cukup Profesional, terlihat sangat bagus sekali, apalagi dipergakan oleh peragawati terkenal," ujarnya Bahkan, katanya lagi, batiknya ini pernah dibeli oleh istri Zaki Iskandar, Bupati Tangerang, beberapa tahun lalu, yang konon akan dipromosikan/ Sosialisasikan, tapi hingga kini belum ada tindak lanjutnya masalah batiknya ini, padahal pihaknya sangat berharap adanya peluang pasar yang dapat membantu berjalannya batik khas Tangerang ini. Sementara pihak terkait yakni Dinas Perindustrian Kabupaten Tangerang, ketika akan dikonfirmasib terkait masalah batik Srikandi, batik khas Tangerang, dimana dikatakan bahwa pihaknya hingga saat ini belum dikoordinasikan dengan pihak lainnya sehingga belum ada tindak lanjutnya. Ditempat berbeda Soeparno, lurah Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, mengatakan bahwa diakui hingga saat ini pemkab. Tangerang belum bisa memberikan perhatian penuh terhadap batik Srikandi, batik khas Tangerang, dimana batik ini pernah ikut pameran dan membawa nama baik daerah. "Mudah-mudahan kedepan pemerintah, melalui instansi terkait akan berkoordinasi dengan pihak pengembang batik Srikandi, akan mencari jalan solusi nya yang terbaik, agar pengembangannya bisa berjalan," papar lurah Kutabaru. > Sol Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Batik Srikandi, Batik Khas Tangerang, Yang Mulai Terlupakan . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Telah Capai BUP, Sekda Bursel Pensiun Akhir Oktober 2018 Posted: 15 Sep 2018 01:52 AM PDT |
| Pemkab Sorong Selatan Deklarasi Stop Kekerasan Terhadap Anak Posted: 15 Sep 2018 01:48 AM PDT  TEMINABUAN, LELEMUKU.COM - Perlindungan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama, khususnya orang tua maupun keluarga. Orang tua wajib melindungi anak serta menghindarkannya dari segala bentuk tindak kekerasan, apakah itu kekerasan fisik, mental maupun berbagai macam pelecehan terhadap anak.Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jadi anak memiliki hak untuk bermain, mendapat pendidikan, perlindungan dan sebagainya. Sehubungan dengan itu Pemkab Sorong Selatan (Sorsel), Provinsi Papua Barat mendeklarasikan Stop Kekerasan Terhadap Anak. Perhatian terhadap anak sangat penting dalam rangka mempersiapkan masa depan anak, sehingga mereka (anak,red) dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Orang tua wajib memberikan kasih sayang dan perhatian yang baik kepada anak. Pemerintah juga akan terus memberikan perhatian khusus bagi pendidikan dan sejumlah hal lainya bagi anak. Demikian penegasan Wakil Bupati (Wabup) Sorsel Drs. Martinus Salamuk saat Deklarasi Stop Kekerasan terhadap Anak akhir bulan Juli lalu di Lapangan Trinati. Sementara itu Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sorong Selatan Ny.Beatriks Anggiluli, SE mewakili organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Sorsel menjelaskan, pihaknya akan mendukung sepenuhnya program Pemkab Sorsel melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) demi tercapainya Sorong Selatan menjadi kota layak anak. Deklarasi Stop Kekerasan terhadap Anak digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Sorong Selatan dengan melibatkan ratusan anak TK/PAUD di Kabupaten Sorsel, juga siswa SD dan SMP. Dinas P3A menghadirkan Pelaksana Harian Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Provinsi Papua Yosefina Wandosa, SE, M.Si yang juga Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3A dan KB Provinsi Papua menjelaskan berbagai hal tentang perlindungan anak, termasuk aturannya. Deklarasi Stop Kekerasan terhadap Anak ditandai pelepasan balon gas ke udara. Selain itu juga diisi dengan penampilan anak TK/PAUD senam sehat. Hadir dalam acara tersebut Wakapolres Sorsel Kompol Bidik Risaladi, SH; Kepala Dinas P3A Dominggas Kambu,S.Sos; Ketua TP-PKK Ny Beatriks Anggiluli, SE; Ketua Dharma Wanita Persatuan Ny J.Flora Nauw,S.Pd; sejumlah Pimpinan OPD serta utusan Organisasi Perempuan. (HumasSorsel) |
| Yenike Dipan Jadi Anggota DPRD Waropen, Gantikkan Yakop Koibai Posted: 15 Sep 2018 01:48 AM PDT  BOTAWA, LELEMUKU.COM - Yenike Dipan, S.Sos Rabu (15/8) di Gedung DPRD Waropen, resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Waropen periode 2014-2019, dalam status tunggu menggantikan alm Yakop Koibai, pada Sidang Paripurna Pergantian Antar Waktu setelah tertunda sekian lama.Istri dari Mantan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Waropen Ir. Yohanes Wattimury ini dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 155/250/tahun 2018. Adanya pelantikan anggota DPRD antar waktu maka bertambah keterwakilan perempuan di lembaga ini meskipun belum memenuhi 30 persen sehingga aspirasi yang disampaikan kum perempuan dihharapkan lebih terserap dan tersalur karena akan lebih memahami apa yang diaspirasikan. Hal tersebut diuangkapkan Ketua DPRD Apinus Wonda Y Wonda,S.Th.M.Si saat memberikan sambutaanya, ia berharap dengan terisinya kekosongan kursi Legislatif dapat membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, sebagai representasi dari rakyat waropen dan sesuai dengan tanggungjawab lembaga legislatif. Ketua DPRD Apinus Y Wonda menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Yenike Dipan sebagai anggota DPRD yang baru dillantik. Sementara itu Bupati Waropen juga menyampaikan agar dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat dapat bekerjasama dan sssaling mendukung untuuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Waropen. Menurutnya PAW bagi anggota PDRD merupakan proses politikk yang harus dilakukan sebagai upaya memnuhi kelengkapan keanggotaan DPRD kabupaten Waropen sebagai anggita dewan yang baru, sehingga perlu segera menyesuaikan diri, mempelajari berbagai ketentuan dan tata tertip yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas. Usai dilantik menjadi anggota DPRD, kepada wartawan Yenike mengatakan, bahwa Ini merupakan satu kepercayaan dari Tuhan tetapi juga dari Masyarakat yang harus dijalani, Ia berharap bisa diterima dan ada kerjasama yang baik dengan sesama anggota DPRD lainnya. "Selaku perempuan yang baru dilantik menjadi anggota DPRD, maka dengan waktu yang ada akan dimanfaatkan sebaik mungkin walaupun tidak terlalu lama, untuk dapat memperjuangkan aspirasi para perempuan di negeri seribu bakau , namun ia meminta dukungan dari para perempuan di Waropen sehingga aspirasi yang disampaikan bisa terwujud". tutup Yenike. (HumasWaropen) |
| Yermias Bisai Buka Musrembang RPJMD 2016-2021 Posted: 15 Sep 2018 01:48 AM PDT  WAROPEN, LELEMUKU.COM - Untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangkah menengah daerah tahun 2016-2021, yakni "di tahun 2021 terbentuk kerangka landasan bagi terwujudnya masyarakat Waropen yang bersatu, mandiri, dan sejahtera.Bupati Kabupaten Waropen, Provinsi Papua Yermias Bisai, S.H, membuka acara pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang dilaksanakan di Gendung Pertemuan Nonomi, Senin (13/8). Pelaksanaan Musrenbang ini merupakan bagian dari proses penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi Rancangan ahir RPJMD untuk selanjutnya dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah. Namun Rancangan RPJMD Kabupaten Waropen terlambat, sehingga kesempatan itu Bupati Waropen Yermias Bisai dalam Sambutanya menyampaikan permohonan Maaf yang sebesar-besar. "Saya dan Bapa Wakil Bupati menyampiakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena RPJMD Kabupaten Waropen terlambat, yang seharusnya 6 bulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sudah ada, namun sampai dua tahun baru ada, kami mintah maaf kepada masyarakat Kabupaten Waropen" ucapnya. Lanjut Bupati Yermias menjelaskan, bahwa RPJMD sudah ada dalam tahap 4 tinggal satu tahap lagi baru selesai, "mudah-mudahan bisa selesai di Bulan september yang akan datang," harapnya. Wakil Bupati Waropen Hendrik Wonatorey saat menyerahkan hasil Musrenbang RPJMD Kabid Pengendalian Bappeda Provinsi Papua Edison Howay. Ia juga menghimbau kepada seluruh OPD dan tim, agar dalam musrenbang RPJMD memperhatikan perumusan rancangan pembangunan nasional jangka menengah, program presiden nawacita ,visi misi Gubernur Papua 2013-2018 Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera "Tidak lupa Visi Kabupaten Waropen, Bersatu, Mandiri dan Sejahtera, misi Manusia Waropen yang beriman sehat, pengelolaan sumberdaya untuk hidup kesejahteraan masyarakat waropen, sarana dan prasana infrastruktur, pemerintahan yang baik dan bersih, juga memperhatikan 14 tujuan, 33 sasaran, 54 kebijakan, 74 strategi, 96 progrm prioritas, 76 urusan wajib, 17 urusan pilihan yang perlu dibahas dalam musrenbang RPJMD sehingga tidak keluar dari materi RPJMD. Jelasnya Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Waropen Alwesius Mandosir mengatakan bahwa hasil dari kesepakatan musrenbang RPJMD 2016 2021 dijadikan ssebagai bahan penyusunan rancangan ahir RPJMD Kabupaten Waropen . Dalam Musrenbang RPJMD juga telah menghasilkan 19 isu strategis kabupaten waropen, ditetapkan 14 tujuan dan 34 sasaran pembangunan kabupaten waropen, 50 strategi pembangunan, dan merumuskan 94 program prioritas, jelas Alwesius dalam laporannya. (DiskominfoWaropen) |
| Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI ke Kabupaten Waropen Masih Rendah Posted: 15 Sep 2018 01:48 AM PDT  BOTAWA, LELEMUKU.COM - Dari tahun 2004 sampai dengan 2017 ada 771 rekomendasi BPK-RI yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen, Provinsi Papua dan rekomendasi dengan sebanyak 284 temuan, dari jumlah tersebut telah dilakukan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi adalah 247 rekomendasi, sebanyak 94 tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi, dan sebanyak 19 rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah, sehingga masih sisa 411 rekomendasi yang belum di tindak lanjuti.Hal terebut diungkapkan kepala inspektorat Kabupaten Waropen Dwi Aris Pujianto saat ditemui di ruang kerjanya, rabu (1/8) kemarin. Dikatakan, dari tindak lanjut sampai dengan posisi (30/7) jumlah nilai tindak lanjut yang berupa penyetoran ke kas daerah dan penyerahan aset ke Pemerintah Kabupaten Waropen sebesar 14,2 milyar sekian atau 1,9 persen, "ini tergolong sangat rendah jika dibandingkan nilai yang direkomendasikan BPK RI" jelasnya. Dijelaskan, tanggungjawab pelaksanaan tindak lanjut secara umum menjadi tanggungjawab Kepala Daerah dan DPRD, namun secara teknis adalah pejabat yang bertanggungjawab dan harus melakukan tindak lanjut rekomendasi atas temuan BPK RI. "Untuk waropen tindak lanjut dari tahun 2004 sampai dengan 2017 sangat minim minimnya tindak lanjut mungkin disebabkan antara lain kurangnya komitmen pejabat yang bersangkutan untuk menindaklanjuti, baik yang bersifat administrasi maupun dalam bentuk penyetoran ke kas daerah. Apabila kondisi ini terus terjadi dan tidak adanya keseriusan maka akan sulit Waropen untuk mencapai opini yang lebih baik dari yang sekarang diperoleh dalam LKPD tahun 2017". Menurutnya, Bupati sebagai kepala daerah selalu dan tepat waktu telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi, namun bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang enggan atau tidak berkomitmen melakukan tindak lanjut. dapat diartikan Perintah Bupati untuk Kepala OPD agar melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK RI diabaikan. Mungkin karena belum adanya sanksi yang tegas. tapi kalo kita perhatikan sebenarnya sanksi telah tegas karena mempunyai dampak ke masalah hukum atau dapat dilimpahkan ke aparat penegak hukum. Lanjut Dwi menjelaskan, adanya program percepatan tindak lanjut oleh BPK RI merupakan langkah yang baik dalam rangka penyelesaian tindak lanjut, namun juga mengalami hambatan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Waropen. Program ini sangat baik dalam menuntaskan temuan yang harus ditindaklanjuti, walaupun program ini tidak menghilangkan kerugian secara otomatis. Satu langkah yang harus ditempuh agar tindak lanjut rekomendasi BPK RI dapat dituntaskan yaitu keseriusan dan komitmen kepala daerah maupun pejabat yang seharusnya bertanggungjawab, adanya sanksi yang tegas, karena jika rekomendasi tidak ditindak lanjuti maka dapat dilimpahkan ke aparat penegak hukum. rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti secara signifikan tentunya juga punya pengaruh ke opini selanjutnya. Tutup Dwi. Sementara itu dilokasi yang berbeda PLH Sekda Nelson Sasarari saat ditemui mengakui bahwa sejauh ini pelaksanaan tindak lanjut oleh rekomendasi BPK RI masih sangat minim, hal ini disebakan OPD tidak komitmen melakukan tindak lanjut, sehingga terlihat Perintah Bupati untuk lakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK RI diabaikan oleh OPD. Ia berharap, terkait dengan tindak lanjut hasil termuan BPK RI tahun 2017 agar OPD segerah menindaklanjuti baik secara administrasi maupun penyetoran kembali, Bupati selaku kepala daerah juga telah menindaklanjuti tinggal OPD terkait yang haruu komitmen melakukan tindak lanjut. Jelasnya. "jika OPD tidak lakukan tindak lanjut, berarti Perintah Bupati untuk OPD diabaikan, dan sanksinya jelas berdampak ke masalah hukum atau dapat dilimpahkan ke aparat penegak hukum". tegasnya. (DiskominfoWaropen) |
| Warga Kota Wamena Apresiasi Binmas Noken Posted: 15 Sep 2018 01:48 AM PDT  WAMENA, LELEMUKU.COM – Sebuah negara yang kuat salah satu indikatornya adalah masyarakatnya yang mandiri. Berdasar itu Binmas Noken yang merupakan program langsung dari Kapolri Prof. Dr. H. Muhammad Tito Karnavian, P.Hd. kepada Papua mencoba merealisasikannya.Berbagai kegiatan yang mendorong usaha dilingkungan masyarakat telah dilaksanakan. Hal ini rupanya membuat masyarakat merasa sangat senang karena telah terbantu dengan berbagai modal dan ilmu pengetahuan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan mereka. Salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, Wakum Antonius, S.I.P. yang juga menjadi kepala Distrik Wamena Kota menyampaikan berbagai hal tentang apresiasinya bersama masyarakatnya kepada Binmas Noken yang telah banyak membantu kehidupan masyarat. "saya mewakili masyarakat kota Wamena mengucapkan rasa terimaksih kepada Binmas Noken Polri yang telah hadir dengan sungguh-sungguh untuk membantu masyarakat di Wamena. Saya juga berharap besar agar program ini bisa berjalan secara jangka panjang," ungkap Wakum saat diwawancarai. (HumasPoldaPapua) |
| Polisi Amankan 2 Pelaku Pembunuhan Kepala Kampung Arimbit Posted: 15 Sep 2018 01:48 AM PDT  TANAH MERAH, LELEMUKU.COM - Polisi amankan 2 pelaku pembunuhan kepala kampung Arimbit, Distrik Ambatkwi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Maluku di Polres Boven Digoel pada pada Kamis (13/9) sekitar pukul 20.00 wit.Rombongan pengantar ini dipimpin oleh Alowasius Basulka, Anggota Bamuskam Kampung Arimbit distrik Ambatkwi mengantar pelaku atas inisial KW (30) dan AS (25) untuk selanjutnya diamankan. Sebelumnya pihak Kepolisian sudah mengambil langkah – langkah penyidikan serta berkordinasi dengan pihak keluarga yang menerima surat pemanggilan kepada ke 2 pelaku pembunuhan. "Sebelumnya kami telah melayangkan surat pemanggilan atas dasar penyidikan yang juga telah kami lakukan sebelumnya, kepada dua tersangka," ungkap penyidik Polres Boven Digoel. Saat ini kedua pelaku ditahan disel Polres Boven Digoel untuk dilaksanakan proses hukum. Kepolisian Kasus ini sudah menangani kasus ini sepenuhnya, maka diimbau kepada keluarga untuk tidak lagi membuat tindakan yang melanggar hukum yang akan berbuntut panjang.(HumasPoldaPapua) |
| Gelar Pengamanan Pasca Pelantikan Gubernur, Polisi Razia di Abepura dan Waena Posted: 15 Sep 2018 01:48 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Kepolisian Sektor (Polsek) Abepura melaksanakan razia cipta kondisi dalam rangka operasi mantap praja pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih di wilayah Distrik Abepura dan Distrik Heram Kota Jayapura. Jumat (14/9) dini hari.Razia Cipta Kondisi dipimpin langsung Kapolsek Abepura AKP Dionisius VDP. Helan., S.IK dengan kuat personil 1 regu Brimob Polda Papua, Opsnal Polres Jayapura Kota, Opsnal Jatanras Polda Papua, Opsnal dan Reserse Polsek Abepura, Personil Lantas serta Personil Provost Polsek Abepura. Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, SH., S.IK melalui Kapolsek Abepura AKP Dionisius VDP. Helan, S.IK saat dikonfirmasi membenarkan pihak yang di backup oleh brimob polda papua dan tim jatanras Polda Papua tadi pagi melaksanakan razia cipta kondisi di wilayah distrik Abepura dan Distrik Heram. Lanjut Kapolsek, dimana razia ini dilaksanakan dengan sasaran kendaraan roda dua serta menekan angka tindak kriminal kasus curanmor yang akhir-akhir ini marak terjadi. "Razia diawali dengan memeriksa kendaraan yang terparkir di depan USTJ, depan Holla Plaza dan yang terakhir depan Denzipur Waena dan expo waena," Terang AKP Dionisius VDP. Helan, S.IK Kapolsek menuturkan, dari hasil razia tersebut berhasil mengamankan 23 unit kendaraan roda dua berbagai jenis merek yang tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan.(HumasPoldaPapua) |
| Meski Berakhir Ricuh, Polisi Amankan Blokade Jalan Timika - Kuala Kencana Posted: 15 Sep 2018 01:48 AM PDT  KUALA KENCANA, LELEMUKU.COM – Sekelompok warga memblokade ruas jalan yang menghubungkan Kota Timika dan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Aksi ini dipicu oleh tewasnya seorang guru akibat ditabrak pengendara motor pada Jumat (14/9) siang. Blokade jalan ini berlangsung sekitar pukul 10.00 WIT. Warga yang menutup ruas jalan dengan membakar ban bekas dan kayu di tengah jalan. Akibatnya, kendaraan dari Kota Timika tujuan Kuala Kencana dan sebaliknya tidak dapat dilalui. Polisi yang tiba di TKP, kemudian berupaya bernegosiasi dengan warga. Namun, warga justru mencoba menyerang seorang anggota polisi. Waka Polres Mimika Kompol Arnolis Korowa,SH.MH bersama Kabag Ops AKP Andyka Aer,SIK memimpin personel Polsek Kuala Kencana maupun Polres Mimika dan dibantu Brimob NTB yang sedang melakukan BKO di Polres Mimika. Polisi yang mencoba melakukan negosiasi namun tidak membuahkan hasil, terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. Tetapi, tembakan peringatan itu justru dibalas warga dengan lemparan batu. Sehingga mengakibatkan satu orang polisi terluka. Kabag Ops Polres Mimika, AKP Andyka Aer mengatakan, aksi yang dilakukan warga ini akibat salah paham. Dimana keluarga dan kerabat korban mendapat kabar bahwa, pelaku yang menabrak korban sudah dilepaskan pihak Kepolisian. "Ini hanya salah paham saja, karena ada yang sebarkan isu kalau pelaku dibebaskan polisi. Padahal tidak, karena pelaku sampai saat ini masih di tahan, untuk penyelesaian dan penanganan lebih lanjut," kata AKP Andyka. Setelah situasi dapat dikendalikan, pihak Kepolisian kemudian mengundang 5 perwakilan keluarga korban ke kantor Satuan Lalulintas untuk dilakukan mediasi. Polisi menyampaikan ke keluarga kalau isu itu tidak benar, dan pihak keluarga sudah mau menerima. (HumasPoldaPapua) |
| KPU Timor Tengah Selatan (TTS) dinilai diskriminatif dalam Penghitungan Suara Ulang di 921 TPS Posted: 15 Sep 2018 12:40 AM PDT  SOE NTT | Media Nasional oborkeadilan.com Jumat, (14/09) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), dinilai diskriminatif dalam melakukan hitung ulang suara. Hal ini disampaikan Alexander Kase, S.Pd.K kepada media ini, Kamis, (13/09) kemarin. Salah satu calon Wakil Bupati Timor Tengah Selatan dari Paket Naitboho-Kase yakni Alex kase, mengatakan, bahwa Proses perhitungan ulang sejak tanggal 3 hingga 8 September 2018 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum setempat kemarin ini, sangat diskriminatif. Berikut gambar yang dihimpun oleh MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN        "Perhitungan Suara Ulang yang dilakukan oleh KPU Timor Tengah Selatan (TTS) ini diskriminatif, namun, sebagai warga negara yang baik diterima saja dengan dada yang sesak ', ungkapnya. Dirinya berharap, Pemilu-pemilu berikut jangan berujung di MK lagi, "Karena ini sudah ke tiga Kali berujung di MK.Tentunya, kinerja KPU TTS ini sangat buruk dan hanya menghabiskan Dana miliaran rupiah", tutur Alex. Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU Timor Tengah Selatan Yan Aty, saat diwawancarai awak media, mengatakan, semua sudah berjalan dan sudah diproses sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami sudah berproses sesuai putusan MK, jadi yang menilai dan memutuskan adalah MK bukan KPU, kata Yan, ditambahnya, KPU bukan penentu, tetapi hanya melaksanakan perintah dari MK.", katanya. Ketika ditanya awak media terkait carut marut urusan logistik,Yan Aty menampiknya." Terkait logistik saya tidak ingat persis dan silahkan menghubungi ibu Santy", kata Yan. Tentang penyampaian hasil penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan wakil Bupati TTS tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat melakukan pencocokan formulir Model C1-KWK asli berhologram dengan formulir C1-KWK Plano berhologram. Untuk diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur (NTT) pada beberapa waktu lalu telah melaporkan hasil perhitungan ulang atau pencocokan hasil Pilkada di Timor Tengah Selatan ke Mahkamah Konstitusi. Sesuai jadwal, persidangan sengketa Pilkada ini akan dilanjutkan pada Selasa, (18/09) dan siding lanjutan ini akan dihadiri oleh KPU Ri,KPU NTT juga Panwaslu TTS dan Bawaslu NTT.(Julius Tomonob) Editor : Louis Mindjo Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang KPU Timor Tengah Selatan (TTS) dinilai diskriminatif dalam Penghitungan Suara Ulang di 921 TPS . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Tholib Lantik Pejabat Eselon IV dan v di Kanwil KemenkumHAM Maluku Posted: 15 Sep 2018 12:28 AM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku, Tholib kembali melantik pejabat eselon IV dan V serta Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai bentuk penyegaran pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang realisasinya pada peningkatan kinerja.Menurut Tholib bahwa, Jabatan adalah sebuah anugerah yang patut disyukuri, meskipun demikian perlu disadari bahwa peningkatan jabatan berarti meningkat pula tanggung jawab. Penempatan jabatan apapun harus dipahami sebagai suatu kesempatan untuk pengabdian yang lebih baik. dan yang terpenting tunjukan pengabdian ini dengan kinerja yang luar biasa dan baik. "Saat ini kita dituntut untuk bekerja yang tidak biasa-biasa saja, diperlukan energy tambahan untuk mempercepat kinerja ditengah ekspetasi masyarakat yang salah satunya memberikan pelayanan yang lebih baik. jaga integritas dan solidaritas dalam setiap aktifitas yang dijalankan dengan tetap mengedepankan semangat saling asa, saling asu dan saling asi sehingga sukses yang akan terwujud merupakan cerminan semangat kerja bersama menuju Kemenkumham yang semakin PASTI dan berkelas dunia," ucap Tholib. Lebih lanjut disampaikan bahwa pelantikan kali ini sebagai percepatan dan peningkatan kapasitas dalam pencapaian kinerja untuk itu diperlukan konsolidasi secara cepat dan tepat dalam pelaksanaan tugas yang tertanggung jawab. Pelantikan yang dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham Maluku Kamis, 13 September 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : W28-704.KP.03.03 Tahun 2018, Nomor : SEK-27.KP.03.03 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi dilingkungan Kemenkumham RI dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-2.AH.09.01 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Diakhir sambutan Tholib mengatakan, sebagai makhluk ciptaan Tuhan kita harus sadar bahwa suatu jabatan yang diemban adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena pada saatnya nanti kita akan mempertanggungjawabkan kepada sang pencipta tentang amanah yang dikaruniakan kepada kita. (HumasKumHAMMaluku) |
| Moon-Kim 3rd Summit to Top Trio of Inter-Korean Events Posted: 15 Sep 2018 12:28 AM PDT  SEOUL, LELEMUKU.COM - North Korean leader Kim Jong Un will host South Korean President Moon Jae-in as the pair meet for their third inter-Korean summit September 18-20 in Pyongyang. The forthcoming summit was preceded by two other events on the peninsula this week: working level military talks and the opening of a joint liaison office - the fruits of the initial inter-Korean summit. Thursday, South Korea's special adviser to the president for unification, foreign affairs and national security, Moon Chung-in, told reporters he personally believes the correct context in which to view the meeting is as an extension of the April 27 summit, which resulted in the Panmunjom Declaration. Moon, who said he was speaking as an expert and not on behalf of the Seoul government, said he expects the South Korean president to place his focus on the denuclearization of the Korean Peninsula and "play the role of facilitator or mediator between Pyongyang and Washington" and promote dialogue between the two countries. President Moon "believes that improved inter-Korean relations have some role in facilitating US-DPRK (North Korea) talks and solving the North Korean nuclear problem," he said. Commitment to denuclearize? Visiting research fellow Cheon Seong Whun, with the Asian Institute for Political Studies, told VOA there is fundamentally one issue the international community needs to focus on at the summit. He said that is if Kim Jong Un "is really willing to give up nuclear weapons in totality and return to the non-nuclear proliferation treaty (NPT) as a non-nuclear weapons state." Cheon said after two inter-Korean summits and the Singapore summit with U.S. President Donald Trump, "It's not crystal clear that Kim Jong Un and [the] North Korean regime is willing to give up all those nuclear weapons and programs." However, the Institute for Far Eastern Studies at Kyung Nam University's Professor Kim Dong-yub said denuclearization is not the focus of the upcoming summit. "President Moon Jae-in said the goal of this inter-Korea summit is terminating military conflict between North and South and war threats during the cabinet meeting," said Kim. In his opinion, the bulk of discussions will focus on military issues. New line of communication Friday's opening of a joint inter-Korean liaison office in Kaesong was one of the measures outlined in the April 27 Panmunjom Declaration. The benefit of establishing the joint liaison office, said Moon Chung-in, is that it allows for direct communication between North and South Korea. A presidential office spokesman said after the facility opened, "there is a stout bridge connecting two Koreas." The staff "in the liaison office will be there as a family, whether they are from North or South," the spokesperson said, adding, "I look forward to seeing this harmony will be expanded from Kaesong to overall Korea Peninsula. However, the true benefit of the office won't be realized for some time, said Lee Kyu-chang, Senior Research Fellow, Unification Policy Research Division, at Korea Institute for National Unification. "As we establish the trust step by step, it will get a fruitful outcome," said Lee. He noted that while it's expected the liaison office will take on a number of roles, its exact role will be finalized after a "full agreement" with North Korea has been reached, but it will primarily facilitate consultation between the two countries. A call for 'bold' actions Tuesday, Moon Jae-in said U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un would need to take "bold decisions" to achieve denuclearization on the Korean Peninsula. "North Korea should abolish its nuclear programs, and the United States should foster such conditions with corresponding action, said Moon. His remarks came after the White House announced that Trump received a letter from Kim asking for a second meeting, although White House Press Secretary Sarah Huckabee Sanders said the administration will not "release the full letter unless the North Korean leader agrees that we should." Washington and Pyongyang have been discussing North Korea's nuclear programs since a landmark meeting between Trump and Kim in Singapore in June. Sanders said a second summit with Kim "is something that we want to take place" and are "currently working to make happen." In the Thursday briefing to reporters, Moon Chung-in said if he could advise Kim Jong Un during the summit, he would suggest the North Korean leader take the initiative with his own bold move. That would entail North Korea surrendering 15-20 nuclear warheads and missiles in return for Washington lifting economic sanctions, or at least the establishment of a liaison office with Pyongyang, and an end of war declaration. (VOA) |
| Pemkab Sorong Selatan Deklarasi Stop Kekerasan Terhadap Anak Posted: 15 Sep 2018 12:28 AM PDT TEMINABUAN, LELEMUKU.COM - Perlindungan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama, khususnya orang tua maupun keluarga. Orang tua wajib melindungi anak serta menghindarkannya dari segala bentuk tindak kekerasan, apakah itu kekerasan fisik, mental maupun berbagai macam pelecehan terhadap anak.Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jadi anak memiliki hak untuk bermain, mendapat pendidikan, perlindungan dan sebagainya. Sehubungan dengan itu Pemkab Sorong Selatan (Sorsel), Provinsi Papua Barat mendeklarasikan Stop Kekerasan Terhadap Anak. Perhatian terhadap anak sangat penting dalam rangka mempersiapkan masa depan anak, sehingga mereka (anak,red) dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Orang tua wajib memberikan kasih sayang dan perhatian yang baik kepada anak. Pemerintah juga akan terus memberikan perhatian khusus bagi pendidikan dan sejumlah hal lainya bagi anak. Demikian penegasan Wakil Bupati (Wabup) Sorsel Drs. Martinus Salamuk saat Deklarasi Stop Kekerasan terhadap Anak akhir bulan Juli lalu di Lapangan Trinati. Sementara itu Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sorong Selatan Ny.Beatriks Anggiluli, SE mewakili organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Sorsel menjelaskan, pihaknya akan mendukung sepenuhnya program Pemkab Sorsel melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) demi tercapainya Sorong Selatan menjadi kota layak anak. Deklarasi Stop Kekerasan terhadap Anak digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Sorong Selatan dengan melibatkan ratusan anak TK/PAUD di Kabupaten Sorsel, juga siswa SD dan SMP. Dinas P3A menghadirkan Pelaksana Harian Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Provinsi Papua Yosefina Wandosa, SE, M.Si yang juga Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3A dan KB Provinsi Papua menjelaskan berbagai hal tentang perlindungan anak, termasuk aturannya. Deklarasi Stop Kekerasan terhadap Anak ditandai pelepasan balon gas ke udara. Selain itu juga diisi dengan penampilan anak TK/PAUD senam sehat. Hadir dalam acara tersebut Wakapolres Sorsel Kompol Bidik Risaladi, SH; Kepala Dinas P3A Dominggas Kambu,S.Sos; Ketua TP-PKK Ny Beatriks Anggiluli, SE; Ketua Dharma Wanita Persatuan Ny J.Flora Nauw,S.Pd; sejumlah Pimpinan OPD serta utusan Organisasi Perempuan. (HumasSorsel) |
| Yenike Dipan Jadi Anggota DPRD Waropen, Gantikkan Yakop Koibai Posted: 15 Sep 2018 12:28 AM PDT BOTAWA, LELEMUKU.COM - Yenike Dipan, S.Sos Rabu (15/8) di Gedung DPRD Waropen, resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Waropen periode 2014-2019, dalam status tunggu menggantikan alm Yakop Koibai, pada Sidang Paripurna Pergantian Antar Waktu setelah tertunda sekian lama.Istri dari Mantan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Waropen Ir. Yohanes Wattimury ini dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 155/250/tahun 2018. Adanya pelantikan anggota DPRD antar waktu maka bertambah keterwakilan perempuan di lembaga ini meskipun belum memenuhi 30 persen sehingga aspirasi yang disampaikan kum perempuan dihharapkan lebih terserap dan tersalur karena akan lebih memahami apa yang diaspirasikan. Hal tersebut diuangkapkan Ketua DPRD Apinus Wonda Y Wonda,S.Th.M.Si saat memberikan sambutaanya, ia berharap dengan terisinya kekosongan kursi Legislatif dapat membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, sebagai representasi dari rakyat waropen dan sesuai dengan tanggungjawab lembaga legislatif. Ketua DPRD Apinus Y Wonda menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Yenike Dipan sebagai anggota DPRD yang baru dillantik. Sementara itu Bupati Waropen juga menyampaikan agar dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat dapat bekerjasama dan sssaling mendukung untuuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Waropen. Menurutnya PAW bagi anggota PDRD merupakan proses politikk yang harus dilakukan sebagai upaya memnuhi kelengkapan keanggotaan DPRD kabupaten Waropen sebagai anggita dewan yang baru, sehingga perlu segera menyesuaikan diri, mempelajari berbagai ketentuan dan tata tertip yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas. Usai dilantik menjadi anggota DPRD, kepada wartawan Yenike mengatakan, bahwa Ini merupakan satu kepercayaan dari Tuhan tetapi juga dari Masyarakat yang harus dijalani, Ia berharap bisa diterima dan ada kerjasama yang baik dengan sesama anggota DPRD lainnya. "Selaku perempuan yang baru dilantik menjadi anggota DPRD, maka dengan waktu yang ada akan dimanfaatkan sebaik mungkin walaupun tidak terlalu lama, untuk dapat memperjuangkan aspirasi para perempuan di negeri seribu bakau , namun ia meminta dukungan dari para perempuan di Waropen sehingga aspirasi yang disampaikan bisa terwujud". tutup Yenike. (HumasWaropen) |
| Yermias Bisai Buka Musrembang RPJMD 2016-2021 Posted: 15 Sep 2018 12:28 AM PDT WAROPEN, LELEMUKU.COM - Untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangkah menengah daerah tahun 2016-2021, yakni "di tahun 2021 terbentuk kerangka landasan bagi terwujudnya masyarakat Waropen yang bersatu, mandiri, dan sejahtera.Bupati Kabupaten Waropen, Provinsi Papua Yermias Bisai, S.H, membuka acara pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang dilaksanakan di Gendung Pertemuan Nonomi, Senin (13/8). Pelaksanaan Musrenbang ini merupakan bagian dari proses penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi Rancangan ahir RPJMD untuk selanjutnya dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah. Namun Rancangan RPJMD Kabupaten Waropen terlambat, sehingga kesempatan itu Bupati Waropen Yermias Bisai dalam Sambutanya menyampaikan permohonan Maaf yang sebesar-besar. "Saya dan Bapa Wakil Bupati menyampiakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena RPJMD Kabupaten Waropen terlambat, yang seharusnya 6 bulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sudah ada, namun sampai dua tahun baru ada, kami mintah maaf kepada masyarakat Kabupaten Waropen" ucapnya. Lanjut Bupati Yermias menjelaskan, bahwa RPJMD sudah ada dalam tahap 4 tinggal satu tahap lagi baru selesai, "mudah-mudahan bisa selesai di Bulan september yang akan datang," harapnya. Wakil Bupati Waropen Hendrik Wonatorey saat menyerahkan hasil Musrenbang RPJMD Kabid Pengendalian Bappeda Provinsi Papua Edison Howay. Ia juga menghimbau kepada seluruh OPD dan tim, agar dalam musrenbang RPJMD memperhatikan perumusan rancangan pembangunan nasional jangka menengah, program presiden nawacita ,visi misi Gubernur Papua 2013-2018 Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera "Tidak lupa Visi Kabupaten Waropen, Bersatu, Mandiri dan Sejahtera, misi Manusia Waropen yang beriman sehat, pengelolaan sumberdaya untuk hidup kesejahteraan masyarakat waropen, sarana dan prasana infrastruktur, pemerintahan yang baik dan bersih, juga memperhatikan 14 tujuan, 33 sasaran, 54 kebijakan, 74 strategi, 96 progrm prioritas, 76 urusan wajib, 17 urusan pilihan yang perlu dibahas dalam musrenbang RPJMD sehingga tidak keluar dari materi RPJMD. Jelasnya Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Waropen Alwesius Mandosir mengatakan bahwa hasil dari kesepakatan musrenbang RPJMD 2016 2021 dijadikan ssebagai bahan penyusunan rancangan ahir RPJMD Kabupaten Waropen . Dalam Musrenbang RPJMD juga telah menghasilkan 19 isu strategis kabupaten waropen, ditetapkan 14 tujuan dan 34 sasaran pembangunan kabupaten waropen, 50 strategi pembangunan, dan merumuskan 94 program prioritas, jelas Alwesius dalam laporannya. (DiskominfoWaropen) |
| Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI ke Kabupaten Waropen Masih Rendah Posted: 15 Sep 2018 12:28 AM PDT BOTAWA, LELEMUKU.COM - Dari tahun 2004 sampai dengan 2017 ada 771 rekomendasi BPK-RI yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen, Provinsi Papua dan rekomendasi dengan sebanyak 284 temuan, dari jumlah tersebut telah dilakukan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi adalah 247 rekomendasi, sebanyak 94 tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi, dan sebanyak 19 rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah, sehingga masih sisa 411 rekomendasi yang belum di tindak lanjuti.Hal terebut diungkapkan kepala inspektorat Kabupaten Waropen Dwi Aris Pujianto saat ditemui di ruang kerjanya, rabu (1/8) kemarin. Dikatakan, dari tindak lanjut sampai dengan posisi (30/7) jumlah nilai tindak lanjut yang berupa penyetoran ke kas daerah dan penyerahan aset ke Pemerintah Kabupaten Waropen sebesar 14,2 milyar sekian atau 1,9 persen, "ini tergolong sangat rendah jika dibandingkan nilai yang direkomendasikan BPK RI" jelasnya. Dijelaskan, tanggungjawab pelaksanaan tindak lanjut secara umum menjadi tanggungjawab Kepala Daerah dan DPRD, namun secara teknis adalah pejabat yang bertanggungjawab dan harus melakukan tindak lanjut rekomendasi atas temuan BPK RI. "Untuk waropen tindak lanjut dari tahun 2004 sampai dengan 2017 sangat minim minimnya tindak lanjut mungkin disebabkan antara lain kurangnya komitmen pejabat yang bersangkutan untuk menindaklanjuti, baik yang bersifat administrasi maupun dalam bentuk penyetoran ke kas daerah. Apabila kondisi ini terus terjadi dan tidak adanya keseriusan maka akan sulit Waropen untuk mencapai opini yang lebih baik dari yang sekarang diperoleh dalam LKPD tahun 2017". Menurutnya, Bupati sebagai kepala daerah selalu dan tepat waktu telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi, namun bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang enggan atau tidak berkomitmen melakukan tindak lanjut. dapat diartikan Perintah Bupati untuk Kepala OPD agar melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK RI diabaikan. Mungkin karena belum adanya sanksi yang tegas. tapi kalo kita perhatikan sebenarnya sanksi telah tegas karena mempunyai dampak ke masalah hukum atau dapat dilimpahkan ke aparat penegak hukum. Lanjut Dwi menjelaskan, adanya program percepatan tindak lanjut oleh BPK RI merupakan langkah yang baik dalam rangka penyelesaian tindak lanjut, namun juga mengalami hambatan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Waropen. Program ini sangat baik dalam menuntaskan temuan yang harus ditindaklanjuti, walaupun program ini tidak menghilangkan kerugian secara otomatis. Satu langkah yang harus ditempuh agar tindak lanjut rekomendasi BPK RI dapat dituntaskan yaitu keseriusan dan komitmen kepala daerah maupun pejabat yang seharusnya bertanggungjawab, adanya sanksi yang tegas, karena jika rekomendasi tidak ditindak lanjuti maka dapat dilimpahkan ke aparat penegak hukum. rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti secara signifikan tentunya juga punya pengaruh ke opini selanjutnya. Tutup Dwi. Sementara itu dilokasi yang berbeda PLH Sekda Nelson Sasarari saat ditemui mengakui bahwa sejauh ini pelaksanaan tindak lanjut oleh rekomendasi BPK RI masih sangat minim, hal ini disebakan OPD tidak komitmen melakukan tindak lanjut, sehingga terlihat Perintah Bupati untuk lakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK RI diabaikan oleh OPD. Ia berharap, terkait dengan tindak lanjut hasil termuan BPK RI tahun 2017 agar OPD segerah menindaklanjuti baik secara administrasi maupun penyetoran kembali, Bupati selaku kepala daerah juga telah menindaklanjuti tinggal OPD terkait yang haruu komitmen melakukan tindak lanjut. Jelasnya. "jika OPD tidak lakukan tindak lanjut, berarti Perintah Bupati untuk OPD diabaikan, dan sanksinya jelas berdampak ke masalah hukum atau dapat dilimpahkan ke aparat penegak hukum". tegasnya. (DiskominfoWaropen) |
| Warga Kota Wamena Apresiasi Binmas Noken Posted: 15 Sep 2018 12:28 AM PDT WAMENA, LELEMUKU.COM – Sebuah negara yang kuat salah satu indikatornya adalah masyarakatnya yang mandiri. Berdasar itu Binmas Noken yang merupakan program langsung dari Kapolri Prof. Dr. H. Muhammad Tito Karnavian, P.Hd. kepada Papua mencoba merealisasikannya.Berbagai kegiatan yang mendorong usaha dilingkungan masyarakat telah dilaksanakan. Hal ini rupanya membuat masyarakat merasa sangat senang karena telah terbantu dengan berbagai modal dan ilmu pengetahuan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan mereka. Salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, Wakum Antonius, S.I.P. yang juga menjadi kepala Distrik Wamena Kota menyampaikan berbagai hal tentang apresiasinya bersama masyarakatnya kepada Binmas Noken yang telah banyak membantu kehidupan masyarat. "saya mewakili masyarakat kota Wamena mengucapkan rasa terimaksih kepada Binmas Noken Polri yang telah hadir dengan sungguh-sungguh untuk membantu masyarakat di Wamena. Saya juga berharap besar agar program ini bisa berjalan secara jangka panjang," ungkap Wakum saat diwawancarai. (HumasPoldaPapua) |
| Polisi Amankan 2 Pelaku Pembunuhan Kepala Kampung Arimbit Posted: 15 Sep 2018 12:28 AM PDT TANAH MERAH, LELEMUKU.COM - Polisi amankan 2 pelaku pembunuhan kepala kampung Arimbit, Distrik Ambatkwi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Maluku di Polres Boven Digoel pada pada Kamis (13/9) sekitar pukul 20.00 wit.Rombongan pengantar ini dipimpin oleh Alowasius Basulka, Anggota Bamuskam Kampung Arimbit distrik Ambatkwi mengantar pelaku atas inisial KW (30) dan AS (25) untuk selanjutnya diamankan. Sebelumnya pihak Kepolisian sudah mengambil langkah – langkah penyidikan serta berkordinasi dengan pihak keluarga yang menerima surat pemanggilan kepada ke 2 pelaku pembunuhan. "Sebelumnya kami telah melayangkan surat pemanggilan atas dasar penyidikan yang juga telah kami lakukan sebelumnya, kepada dua tersangka," ungkap penyidik Polres Boven Digoel. Saat ini kedua pelaku ditahan disel Polres Boven Digoel untuk dilaksanakan proses hukum. Kepolisian Kasus ini sudah menangani kasus ini sepenuhnya, maka diimbau kepada keluarga untuk tidak lagi membuat tindakan yang melanggar hukum yang akan berbuntut panjang.(HumasPoldaPapua) |
| Gelar Pengamanan Pasca Pelantikan Gubernur, Polisi Razia di Abepura dan Waena Posted: 15 Sep 2018 12:28 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Kepolisian Sektor (Polsek) Abepura melaksanakan razia cipta kondisi dalam rangka operasi mantap praja pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih di wilayah Distrik Abepura dan Distrik Heram Kota Jayapura. Jumat (14/9) dini hari.Razia Cipta Kondisi dipimpin langsung Kapolsek Abepura AKP Dionisius VDP. Helan., S.IK dengan kuat personil 1 regu Brimob Polda Papua, Opsnal Polres Jayapura Kota, Opsnal Jatanras Polda Papua, Opsnal dan Reserse Polsek Abepura, Personil Lantas serta Personil Provost Polsek Abepura. Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, SH., S.IK melalui Kapolsek Abepura AKP Dionisius VDP. Helan, S.IK saat dikonfirmasi membenarkan pihak yang di backup oleh brimob polda papua dan tim jatanras Polda Papua tadi pagi melaksanakan razia cipta kondisi di wilayah distrik Abepura dan Distrik Heram. Lanjut Kapolsek, dimana razia ini dilaksanakan dengan sasaran kendaraan roda dua serta menekan angka tindak kriminal kasus curanmor yang akhir-akhir ini marak terjadi. "Razia diawali dengan memeriksa kendaraan yang terparkir di depan USTJ, depan Holla Plaza dan yang terakhir depan Denzipur Waena dan expo waena," Terang AKP Dionisius VDP. Helan, S.IK Kapolsek menuturkan, dari hasil razia tersebut berhasil mengamankan 23 unit kendaraan roda dua berbagai jenis merek yang tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan.(HumasPoldaPapua) |
| Meski Berakhir Ricuh, Polisi Amankan Blokade Jalan Timika - Kuala Kencana Posted: 15 Sep 2018 12:28 AM PDT KUALA KENCANA, LELEMUKU.COM – Sekelompok warga memblokade ruas jalan yang menghubungkan Kota Timika dan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Aksi ini dipicu oleh tewasnya seorang guru akibat ditabrak pengendara motor pada Jumat (14/9) siang. Blokade jalan ini berlangsung sekitar pukul 10.00 WIT. Warga yang menutup ruas jalan dengan membakar ban bekas dan kayu di tengah jalan. Akibatnya, kendaraan dari Kota Timika tujuan Kuala Kencana dan sebaliknya tidak dapat dilalui. Polisi yang tiba di TKP, kemudian berupaya bernegosiasi dengan warga. Namun, warga justru mencoba menyerang seorang anggota polisi. Waka Polres Mimika Kompol Arnolis Korowa,SH.MH bersama Kabag Ops AKP Andyka Aer,SIK memimpin personel Polsek Kuala Kencana maupun Polres Mimika dan dibantu Brimob NTB yang sedang melakukan BKO di Polres Mimika. Polisi yang mencoba melakukan negosiasi namun tidak membuahkan hasil, terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. Tetapi, tembakan peringatan itu justru dibalas warga dengan lemparan batu. Sehingga mengakibatkan satu orang polisi terluka. Kabag Ops Polres Mimika, AKP Andyka Aer mengatakan, aksi yang dilakukan warga ini akibat salah paham. Dimana keluarga dan kerabat korban mendapat kabar bahwa, pelaku yang menabrak korban sudah dilepaskan pihak Kepolisian. "Ini hanya salah paham saja, karena ada yang sebarkan isu kalau pelaku dibebaskan polisi. Padahal tidak, karena pelaku sampai saat ini masih di tahan, untuk penyelesaian dan penanganan lebih lanjut," kata AKP Andyka. Setelah situasi dapat dikendalikan, pihak Kepolisian kemudian mengundang 5 perwakilan keluarga korban ke kantor Satuan Lalulintas untuk dilakukan mediasi. Polisi menyampaikan ke keluarga kalau isu itu tidak benar, dan pihak keluarga sudah mau menerima. (HumasPoldaPapua) |
| Pemprov Maluku Akan Sampaikan Rumusan Perhitungan Anggaran ke Pansus RUU Daerah Kepulauan Posted: 15 Sep 2018 12:18 AM PDT  Menindaklanjuti hal ini, Pemerintah Provinsi Maluku saat ini sementar merumuskan perhitungan anggaran untuk nantinya disampaikan ke Pansus. "Kita lagi merumuskan, mudah-mudahan hasil rumusan itu kita akan serahkan kepada ketua pansus Pak Edi Betaubun," ujar Wakil Gubernur Zeth Sahuburua, kepada wartawan di kantor Gubernur, Jumat (14/9) kemarin. Dikatakan, sebelum diserahkan kepada tim Pansus, rumusan perhitungan anggaran tersebut akan dikoordinasi dengan tujuh provinsi kepulauan, yakni kepulauan Riau, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. "Kita perlu koordinasikan bersama, sehingga apa yang akan diserahkan nantinya bisa satu suara," ucapnya. Dijelaskan, perhitungan ini dibuat dengan beberapa alternatif sesuai perhitungan dari provinsi kepulauan itu sendiri. "Setelah semuanya selesai baru diserahkan kepada Pansus untuk menjadi pegangan dalam diperjuangkan RUU daerah kepulauan," pungkasnya Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemprov Maluku Akan Sampaikan Rumusan Perhitungan Anggaran ke Pansus RUU Daerah Kepulauan . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Boni Hargens : Ada Kaum Radikal Nebeng di Hastag Dan "Banyak Politisi Gagal Memahami Demokrasi" Posted: 15 Sep 2018 12:00 AM PDT Reporter : David.S  Ket Gambar : Narasumber Seperti Effendi Simbolon Politisi F.PDI, Ferry Supriyadi Aktifis JARI 98, Gus Sholeh, Karyono Wibisono dan Boni Hargens Sangat Menarik."Ferry Supriyadi Aktifis JARI 98 menyoroti bahwa hastag 2019 Ganti Presiden dan hastag 2019 tetap jokowi adalah sebuah Pembodohan di masyarakat dan kita nanti akan cari siapa tokoh tokohnya dan buang di TPA (Tempat Sampah) Bantar Gebang."_____________________________________________________ JAKARTA | MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN, Jumat 14 September 2018. Semakin dekatnya Masa Kampanye Pilpress 2019 yang banyak menyisakan bayang bayang Pilkada dengan Isu SARA. Aliansi Aktivis Muslim Nusantara dalam Pemilu Damai Tanpa SARA kembali mengangkat hal ini terkait isu SARA yang dikhawatirkan kembali Muncul di Pilpress 2019 di Cafe Up2Yu jln Cikini raya Jakarta Pusat. Diskusi yang menghadirkan Narasumber Seperti Effendi Simbolon Politisi F.PDI, Ferry Supriyadi Aktifis JARI 98, Gus Sholeh, Karyono Wibisono dan Boni Hargens Sangat Menarik. Ferry Supriyadi Aktifis JARI 98 menyoroti bahwa hastag 2019 Ganti Presiden dan hastag 2019 tetap jokowi adalah sebuah Pembodohan di masyarakat dan kita nanti akan cari siapa tokoh tokohnya dan buang di TPA (Tempat Sampah) Bantar Gebang. Bonni Hargens Dalam Wawancara nya dengan MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN Mengatakan " ...Ada kelompok radikal yang mendompleng di gerakan 2019 Ganti Presiden. Banyak Politisi Yang gagal Memahami apa arti Demokrasi lalu semua orang bebas menyebar fitnah dan Hoax ......Secara Politik Menguntungkan Mereka (Lawan) tapi merusak Peradaban dan semestinya ini harus ada konsekwensi Pidananya...." dan pihak KPU sedang memikirkan aturan buat ini Ujar Boni Hargens. Tonton Cuplikan Video Wawancara Dengan Boni Hargen Oleh Reporter David. S. Pewarta pun bertanya apakah ada Pembiaran dari Para Politisi ? Boni Hargens menjawab " Karena Politisi Kehilangan akal untuk berpolitik secara fair Kalau Memanfaatkan cara cara tidak Sehat "Tutup Boni Hargens. Reporter : David Editor : Redaktur Penanggung Jawab berita : Obor Panjaitan. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Boni Hargens : Ada Kaum Radikal Nebeng di Hastag Dan "Banyak Politisi Gagal Memahami Demokrasi" . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Pet Owners Loath to Leave Their Pals During Evacuations Posted: 14 Sep 2018 03:23 PM PDT  WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Nila Belfiore-Dulay and her husband, Henryk, took seven days to drive cross-country to their new life in Charleston, South Carolina, last week, because they didn't want to risk flying their dogs, Josie and Annie. Soon after they arrived, they were told to turn back. Charleston, in the line of Hurricane Florence, was in a mandatory evacuation zone. "We were there about five days before they told us we would have to evacuate," Belfiore-Dulay said, sounding politely upbeat but a bit uncertain from a La Quinta motel in Jacksonville, Florida. Who goes to Florida to escape a hurricane? (Florida is the most "hurricane-prone" state in the U.S., according to several weather-forecasting sites and the U.S. government.) Some pet owners from South Carolina and Georgia wound up there because they couldn't find rooms any closer as they evacuated the area Hurricane Florence was expected to pummel. "The hotel is packed with dog owners. The dogs are having a blast," Belfiore-Dulay said. "They were unsettled at the beginning. But now that they are settled, they are having a blast." Proprietor's call While rumors have been spread on the internet thathotels and motels have to accept guests with pets during emergencies, it is up to the proprietor to accept or deny animal guests unless they are certified service animals, like dogs that assist the blind. Belfiore-Dulay said that after a number of frustrating tries for a room in Georgia, she turned towww.bringfido.comto find a place that would accept humans, plus Josie, herAiredale terrier, and Annie, her Yorkshire terrier. That's where she found the welcoming La Quinta and other storm evacuees. Of the estimated 90 million pet dogs in the U.S., 50 of them had found refuge at the motel. Not all people areable or willing to leave their homes and pets in a catastrophe. After Hurricane Katrina devastated New Orleans and the U.S. Gulf Coast in August 2005, one-third of those polled in a survey chose to stay behind. The main reasons for staying? Eighty-two percent said they did not want to abandon their homes. Forty-four percent said they did not want to leave their pets. Only 18 percent said they did not want to leave family. The data came from a poll conducted by the Fritz Institute, a nonprofit organization working "to innovate solutions … for rapid and effective disaster response and recovery." Animal shelters Those who cannot flee with their pets often turn to animal shelters to take the pets until the owners can return. Some shelters are so overwhelmed that they close their doors when filled to capacity or are fleeing the storm themselves. Among those animals that survive a catastrophe after being abandoned, many have no identification collars or tags. Even if rescued, they may never be reunited with their humans. Overwhelmed shelters, as reported by The Washington Post, may eventually euthanize animals. "Last year alone, the ASPCA responded to six disasters including hurricanes Harvey, Irmaand Maria, and the wildfires in California, assisting more than 37,000 animals through pre-evacuation, field rescueand post-disaster relief efforts," the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals reported on its website. Belfiore-Dulay said the motel managers have been understanding of pet owners who couldn't or wouldn't leave animals behind. "It's a little bit noisier because of the dogs," Belfiore-Dulay said. "As you walk down the hallway, you hear their noses sniffing at the door. Then they bark, then you hear their owners telling them to calm down." Residents fled from North Carolina, South Carolina and Georgia in a storm described by meteorologists as having an intensity never seen before. The refugees in Jacksonville are bonding over doggy play dates and shared concerns about what is happening back home. "We've met people who were in the same boat, and had to leave. … We understand one another,"Belfiore-Dulay said. Staying close to TVs When not playing with their dogs on the grassy property or its pond — "There are cranes and ducks to torment. ... They are terriers, of course," Belfiore-Dulay said — most people dine out and then returnto the motel to gather around the televisions in their rooms. "We watch a lot of the Weather Channel," Belfiore-Dulay said. The dogs seem to, as well. The couple hopeto finally take possession of their new home next week. Meanwhile, their worldly possessions remain in a storage container near the North Carolina-South Carolina border in the path of Hurricane Florence. "It's near where they are saying the surges are higher, and that's unsettling,"Belfiore-Dulay said. News photos of drenched people being rescued from flooded areas show some with pets in tow or tucked under their arms. CNN interviewed a woman who had neither the resources nor ability to flee the storm with her seven dogs. Strangers crowdfunded enough money to rent her a van in which she fled to Tennessee. These evacuees are not alone. Of the more than 66 million households that have pets in the U.S., 66.3 percent say they consider their pets to be family members, according to the Humane Society of the United States. "Additional study and planning should be considered concerning the care and treatment of family pets and animals in the aftermath of natural disasters," advised Fritz in its report. "Animal assistance agencies should be taken into account in the preparedness planning for major disasters in the United States." (VOA) |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
