#TACIGI - Jateng |
- Pangdam Resmi Tutup Lomba Peleton Tangkas Kodam XVI/Pattimura
- Sukseskan Pemilu, Kasdam Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2018
- Tommy Soeharto: KIBLAT Harus Lebih Menyapa Masyarakat Bawah
- Judi Togel Tumbuh Subur Di Wilayah Pantura Masyarakat Minta Penegak Hukum Segera Bertindak
- Pemda Bursel Siapkan 24 Ribu Surat Suara Untuk Pilkades
- OKP Minta Nasehat Menteri Pemuda Dan Olahraga Dalam Menghadapi Acara Silaturahmi Nasional Nanti
- Pembangunan Kantor Bupati Disinyalir Abaikan Kepentingan Pendidikan
- Bupati Kab Pesibar Tuding Warganya Serakah Terkait Ganti Rugi Lahan, Menuai Kemarahan Warganya
- PKPU Direvisi, Bandar Narkoba Dan Penjahat Seksual Juga Bisa Nyaleg
- Penerimaan CPNS, Provinsi Maluku Dapat Kuota 3.232 Orang
- Oknum Polisi Aniaya Istri di Namrole Terancam Pecat
- Amankan Pesparani, Polda Maluku Kerahkan 600-700 Personil
- Forkopimda Maluku Bentuk Tim Gabungan Tertibkan Gunung Botak
- Gubernur Siap Dipanggil Kajati untuk Berikan Keterangan Terkait Kasus Repo Bank Maluku
- Ditemukan Logo Palu Arit, Sempat Ditahan 6 WNA Asal Negara Cina Akhirnya Dibebaskan
- Finary Manan: Rokok Elektrik Harus Dilekati Pita Cukai
- Danlantamal IX Terima Finalis Ajang Putera Puteri Maritim Indonesia Asal Maluku
- Pangdam Pattimura Tinjau Lomba Peleton Tangkas
- Atlet Karate Kodam Pattimura Siap Hadapi Kejurnas Panglima TNI Cup
- Agustinus Utuwaly Serahkan Raperda Pembentukan SKPD Baru
- Pangdam Tinjau Lomba Peleton Tangkas Kodam XVI/Pattimura
| Pangdam Resmi Tutup Lomba Peleton Tangkas Kodam XVI/Pattimura Posted: 19 Sep 2018 12:02 AM PDT | ||
| Sukseskan Pemilu, Kasdam Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2018 Posted: 18 Sep 2018 11:27 PM PDT | ||
| Tommy Soeharto: KIBLAT Harus Lebih Menyapa Masyarakat Bawah Posted: 18 Sep 2018 08:33 PM PDT  BantenNet.com , JAKARTA - Diterima 9 orang pengurus teras Komite Islam Bela Konstitusi (KIBLAT) di kediaman pribadi Hutomo Mandala Putra dalam rangka Milad ke-9 pada 1 Oktober 2018, Senin (17/9) siang di Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta Pusat. "Kami minta arahan dari Bapak H.Hutomo Mandala Putra terkait KIBLAT ke depan setelah Ketua Umum KIBLAT wafat pada Senin(11/9) pagi," pinta Sekjen KIBLAT Aminuzal saat ditemui Tommy Soeharto didampingi Ketua DPW dan Ketua-ketua DPC se-DKI Jakarta. Mendengar permintaan Sekjen KIBLAT dengan taktis putra kesayangan Presiden Soeharto ini menyarankan agar pengurus KIBLAT melakukan dinamika organisasi dengan mengadakan Rapimnas sesuai ketentuan dalam AD/ART KIBLAT. "KIBLAT selayaknya lebih membumi , turun ke bawah lebih menyapa masyarakat dengan bakti-bakti sosialnya. Teruslah jalin kerjasama dengan elemen masyarakat lain di lapangan dalam segala aktivitas," Demikian antara lain arahan dari Ketua Dewan Pembina. Dalam silaturahim singkat Senin siang ini tuan rumah terlihat cukup perhatian pada Awal, putra dari almarhum Kosasih yang hadir dalam acara menemui Ketua Dewan Pembina KIBLAT H. Hutomo Mandala Putra. KIBLAT itu sendiri terlahir kembali 1 Oktober 2009 dengan adanya benang merah lahirnya organisasi ini saat mengamankan Sidang Istimewa pada 1999 lalu dari gangguan kelompok-kelompok yang tidak menginginkan adanya Sidang Istimewa pada era kepemimpinan Presiden Habibie. > spyn Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tommy Soeharto: KIBLAT Harus Lebih Menyapa Masyarakat Bawah . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Judi Togel Tumbuh Subur Di Wilayah Pantura Masyarakat Minta Penegak Hukum Segera Bertindak Posted: 18 Sep 2018 08:13 PM PDT  BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG – Perjudian terus merambah dan meresahkan warga di wilayah Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang. Di wilayah ini berbagai jenis judi kian marak, mulai dari togel, pakong hingga Hwawe. Kelompok yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Dengan kian meluasnya praktik maksiat tersebut, aparat penegak hukum diminta memberantasnya. Aktivis Komite Aksi Reformasi Pemuda Teluknaga (Karpet), Budi Usman, secara tegas mendesak penegak hukum memberantas praktik judi itu, sekaligus menindak para bandar. Saat ini, kata dia, bukan saja judi togel, pakong dan wahwe, tapi juga terdapat beberapa tempat arena jackpot. "Ini harus segera disikapi, perjudian ini sudah meresahkan masyarakat," ujarnya kepada BantenNet.com, Rabu 19 pagi September 2018. Menurut dia, desakan semacam itu sebenarnya sudah berulang kali disampaikan kepada aparat kepolisian di tingkat Polsek Teluknaga dan Polres Tangerang. Bulan puasa lalu, misalnya, pihak penegak hukum memang telah melakukan pemberantasan perjudian di Pantura. Namun akhir-akhir ini, kembali marak. Karpet sendiri telah menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, remaja mushola, remaja mesjid. Langkah itu dalam rangka memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum untuk segara mengadakan aksi penindakan. Diungkapkan Budi, dalam UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan dapat dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Budi juga meminta kepada segenap aparatur pemerintahan baik kepolisian maupun militer di wilayah untuk segera menertibkan dan mengamankan dalang di balik perjudian togel dan fajar pakong di wilayahnya . "Menurut data yang kami terima perjudian togel dan fajar pakong telah tersebar di seluruh wilayah, untuk itu agar segera dilakukan penelusuran di seluruh desa di wilayah Tangerang Utara khususnya Kecamatan Teluknaga dan Kosambi karena sasaran penjudi togel bukan hanya didominasi kaum dewasa akan tetapi sudah mengarah kepada pelajar maupun anak-anak yang merupakan generasi bangsa Indonesia yang mesti diselamatkan dari bahaya perjudian. Saya berharap aparatur setempat juga ikut turun membasmi penyakit masyarakat jenis judi," tambah Budi. Kalangan tokoh masyarakat di daerah Teluknaga, seperti Haji Sobri mendukung upaya itu. Menurut mereka, saat ini para pengedar kupon judi sudah terang-terangan. "Perhatikan, di depan umum saja pengedar kupon judi terang-terangan buka lapak. Lantas, bagaimana kita mau meningkatkan sumber daya manusia (SDM), sementara lingkungan masyarakat terus diracuni peraktik judi itu," kata Haji Sobri. Dikatakannya, selama ini masyarakat sering meminta kepada penegak hukum supaya segala jenis perjudian diberantas. Sayangnya, lanjut dia, aparat terkesan kurang meresponnya. "Praktik judi ini sangat mengganggu, bahkan di dekat tempat atau sarana ibadah pun jalan terus. Saya mohon aparat menindaknya sesuai hukum berlaku," tegasnya. > ldn Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Judi Togel Tumbuh Subur Di Wilayah Pantura Masyarakat Minta Penegak Hukum Segera Bertindak . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Pemda Bursel Siapkan 24 Ribu Surat Suara Untuk Pilkades Posted: 18 Sep 2018 12:51 PM PDT | ||
| OKP Minta Nasehat Menteri Pemuda Dan Olahraga Dalam Menghadapi Acara Silaturahmi Nasional Nanti Posted: 18 Sep 2018 10:48 AM PDT  BantenNet.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga, Dr. H. Imam Nahrawi, S.Ag., M.KP menerima audiensi pimpinan organisasi kepemudaan (OKP) yang berhimpun dalam wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia, Senayan, Jakarta Selatan. Senin, (17/18). Chairul Razak, Ketua Umum Pemuda Matahari Bangsa yang juga menjadi steering comittee acara Silaturahmi Nasional (SILATNAS) pemuda Indonesia menerangkan maksud dan tujuan para pimpinan okp nasional silaturahmi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. "Terima kasih kepada pak Menpora yang telah menerima kami untuk silaturahmi, adapun maksud kedatangan kami, diantaranya meminta nasehat sebelum acara silatnas/rapimpurnas pemuda indonesia terselenggara pada 22-23 september 2018, dan menjelaskan problematika kepemudaan, kebangsaan serta kenegaraan," tegasnya. Chairul menambahkan bahwa pemuda Indonesia hari ini telah kehilangan arah tujuan karena wadah keberhimpunan yang menuai polemik tidak pernah terselesaikan dan mengharapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia hadir serta membuka silatnas dan rapimpurnas pemuda Indonesia sebagai awal sejarah baru persatuan bangsa diawali dengan persatuan pemuda menuju indonesia yang dicita cita. Menanggapi hal yang disampaikan oleh steering comittee panitia dilatnas dan rapimpurnas, Menpora secara khususnya sebagai kementerian yang mewadahi pemuda Indonesia mendukung penuh agenda acara yang akan diselenggarakan oleh para pimpinan okp yang juga dijadikan sebagai ajang bersatunya pemuda dalam wadah KNPI. "Bangsa yang kuat terlihat dari pemuda yang kuat, pemuda yang kuat merupakan pemuda yang tidak tercerai berai, namun menjaga persatuan dan pembangunan negara, seperti tujuan dari para pendahulu kita tahun 1928, 1973 dan sebagainya, oleh karena hal tersebut saya mendukung penuh acara ini yang akan melahirkan resolusi pemuda Indonesia, insya Allah saya akan hadir membuka acara tersebut," ujar Imam Nahrawi disambut tepuk tangan para pimpinan okp yang hadir dalam audiensi tersebut. Imam Nahrawi menambahkan semangat dan soliditas para pimpinan okp nasional sebagai representatif pemuda Indonesia harus dijaga, dan dilestarikan kepada para pemuda lainnya. Selanjutnya, Bintang Wahyu Saputra, Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin intinya (PB SEMMI) yang juga sebagai ketua pelaksana silatnas dan rapimpurnas menjelaskan terkait pimpinan tinggi negara yang sudah menerima audiensi dan mendukung acara pemuda 2018. "Alhamdulillah lebih dari 82 okp telah bermufakat untuk melaksanakan silatnas dan rapimpurnas pemuda Indonesia, dan para pimpinan tinggi negara yang mendukung kegiatan ini selain pak Menpora salah satunya adalah ketua MPR RI, kami dari penitia juga sudah mengirimkan surat audiensi kebeberapa instansi negara, besar harapan kami para pimpinan negara tersebut juga mendukung agenda yang akan kita laksanakan," harap Bintang. Acara diakhiri dengan membuat vidio pendek menpora dan para pimpinan okp nasional meneriakan tage line silatnas dan rapimpurnas juga kongres KNPI XV "Bersatu Kita Teguh-Bersama Kita Bisa". > spyn Terima kasih karena telah membaca informasi tentang OKP Minta Nasehat Menteri Pemuda Dan Olahraga Dalam Menghadapi Acara Silaturahmi Nasional Nanti . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Pembangunan Kantor Bupati Disinyalir Abaikan Kepentingan Pendidikan Posted: 18 Sep 2018 10:41 AM PDT  Foto : Bangunan SDN 3 Krui yang dirubuhkan awal 2017 lalu guna pembangunan kantor bupati, masih belum ada titik terang kapan akan dibangun kembali sampai hari ini. MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | LAMPUNG | Sejak dirubuhkannya bangunan sekolah SDN 3 dan SMPN 1 krui awal 2017 lalu oleh pihak Pemkab Pesibar sehubungan pembangunan kantor Bupati dan kantor DPRD Pesibar peserta didik dikedua sekolah tersebut terpaksa harus menumpang belajar disekolah lain sampai hari ini. Dibeberapa media lokal beberapa bulan kebelakang diinformasikan, ujian sekolah siswa/i SDN 3 Krui tahun ajaran 2017 -2018 terpaksa digelar dihalaman sekolah SMPN 2 Krui. Prioritas bangunan kantor Bupati dengan mengorbankan nasib para peserta didik SDN 3 dan SMPN 1 Krui mengundang protes masyarakat Khususnya masyarakat Kabupaten setempat yang beranggapan Pemerintah Kabupaten telah mengabaikan isi UUD 45 " jelas dalam UUD 45 dikatakan pemerintah berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi ini sebaliknya menurut kami Pemkab Pesibar berkecenderungan membobrokan pendidikan bangsa dan mengabaikan pentingnya pendidikan dengan kondisi yang ada di Pesibar saat ini" tegas ck Noer warga masyarakat pasar Krui. Rencana pembangunan gedung sekolah SDN 3 dan SMPN 1 Krui baru akan dilaksanakan 2019 mendatang, karena pengajuan anggarannýa juga belum sampai ke pihak DPRD sebagaimana pernah disampaikan anggota Komisi B DPRD Pesibar, kanadi pada awak Media. " pengajuan anggaran bagi pembangunan SDN 3 MAUPUN SMPN 1 Krui ini belum diajukan pada 2018 meskipun pengusuran bangunan sekolah sudah dilakukan awal 2017 lalu, kalau menurut informasi Pihak Disdik baru akan diajukan pada Tahun anggaran 2019 nanti" kata dia. (sulistya) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pembangunan Kantor Bupati Disinyalir Abaikan Kepentingan Pendidikan . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Bupati Kab Pesibar Tuding Warganya Serakah Terkait Ganti Rugi Lahan, Menuai Kemarahan Warganya Posted: 18 Sep 2018 10:21 AM PDT  Bupati Kab Pesibar Tuding Warganya Serakah Terkait Ganti Rugi lahan, Menuai Kemarahan Warganya MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | LAMPUNG | Ganti rugi atas lahan tanah dan bangunan yang akan menjadi lokasi berdirinya kantor Bupati dan kantor DPRD Kabupaten Pesisir barat (Pesibar) masih disoalkan antara warga pasar Krui Pesisir Tengah dan Bupati setempat, Agus Istiqlal. Pasalnya sampai informasi ini diberitakan masih banyak warga yang menolak nilai ganti rugi yang dinilai mereka tidak sesuai atas tanah dan bangunan mereka. Dan Statement Agus Istiqlal selaku kepala daerah bahwa warga yang menolak ganti rugi adalah orang tamak dan rakus menimbulkan ketersingungan warga dan memicu situasi jadi semakin memanas. Dedi Chandra, salah satu warga yang keberatan atas nilai ganti rugi yang ditawarkan, mengaku sangat kecewa dan tersinggung dengan penyataan Agus Istiqlal. "Kata-kata bupati bahwa kami rakus dan tamak, sangat menyinggung perasaan, apalagi itu disampaikan oleh seorang pemimpin," kata dia, minggu (15|9|18). Dedi menegaskan bahwa Bupati Pesibar telah melakukan fitnah dengan mengatakan bahwa pemilik lahan dan bangunan yang belum menerima ganti rugi, meminta harga ganti rugi Rp 5 juta/meter. "Catat, kami tidak pernah minta harga Rp5 juta per meter. Dengan demikian bupati telah menyampaikan fitnah yang sangat melukai kami sebagai rakyat kecil," kata dia. Bahkan, lanjut Dedi, masyarakat dapat menilai yang tamak dan rakus itu siapa. Warga Pesisir Barat tidak pernah meminta lokasi perkantoran di tempat yang sekarang. Bahkan pada zaman Pejabat Bupati (Pj) Pesisir Barat Kherlani, masyarakat berebut menghibahkankan tanah untuk lokasi perkantoran. "Yang tamak dan rakus siapa, masyarakat Pesisir Barat berebut menghibahkan lahan untuk lokasi perkantoran. Bahkan pejabat bupati Kherlani telah menetapkan lokasi perkantoran di atas Labuway, tetapi dialihkan secara sepihak oleh Bupati Agus," jelasnya. "Kalau Pemda Pesibar mau menempuh jalur konsinyasi, kami sebagai warga mau tidak mau harus ikuti. Kami punya data semua nilai ganti rugi yang telah dibayar oleh pemda pada pembebasan lahan tahap pertama dan kedua. Nilai harga tanah dan nilai ganti rugi kami yang terakhir ini justru lebih murah. Jadi, salah besar kalau bupati bilang kami ini rakus dan tamak. Apabila masalah ini penyelesaiannya sampai pengadilan, maka akan kami buka alasan kami tidak menerima angka yang ditawarkan," tambah Dedi. Sebelumnya, pada Jumat (14/9/2018) bupati menyatakan bahwa masyarakat yang menolak ganti rugi lahan dan bangunan, menjadi trending topic di dunia maya dan media massa. Berdasarkan penelusuran sebagian besar menyatakan Bupati Agus Istiqlal orang yang arogan, tidak beretika dan mengajak 'perang'.( Sulistyawaty ) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bupati Kab Pesibar Tuding Warganya Serakah Terkait Ganti Rugi Lahan, Menuai Kemarahan Warganya . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| PKPU Direvisi, Bandar Narkoba Dan Penjahat Seksual Juga Bisa Nyaleg Posted: 18 Sep 2018 08:26 AM PDT  Konferensi pers Ketua dan Komisioner KPU./ist "Pasal yang berkaitan dengan itu. Bahwa partai harus punya komitmen tidak mencalonkan mantan napi koruptor, kejahatan seksual, dan narkoba, itu kan satu ketentuan," ujar Komisioner KPU Hasyim Asyari di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018). "Begitu ketentuan itu dibatalkan (lewat PKPU), tiga-tiganya kategori itu lewat semua (batal pada PKPU)," sambungnya. Hasyim mengatakan putusan ini tidak hanya menyangkut kasus eks napi korupsi. Menurutnya, uji materi yang dilakukan tidak hanya berdasarkan kasus, melainkan undang-undang. "Bukan (hanya terkait satu kasus saja), karena judicial rivew itu yang diperiksa peraturan perundang-undangan. Bukan case perkara-perkara," ujar Hasyim. Sebelumnya, aturan soal eks koruptor, eks napi bandar narkoba, dan eks napi kejahatan seksual tak boleh maju nyaleg tertuang dalam Pasal 7 poin 1 huruf h PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Berikut ini bunyinya: "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi." Sebelumnnya, Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar mengatakan hal sama tersebut sebagai wujud dukungan Bawaslu atas gerakan antikorupsi. Pernyataan itu disampikan Fritz usai menghadiri diskusi bertema 'Politik Hukum: Jalan Pemilu Luber dan Jurdil' yang diselenggarakan Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) di Posko Pemenangan Cemara, Jalan Cemara No 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018). "Bawaslu sejak awal sudah meminta kepada KPU dan Komisi II bahwa Bawaslu juga mendukung gerakan antikorupsi. Itu yang telah kami sampaikan. Sejak awal kami katakan bahwa, sebelum PKPU No 20 keluar, bilang kalau mau gerakan antikorupsi silakan," katanya. Fritz menjelaskan tanda khusus dapat disematkan di pada foto caleg yang merupakan mantan napi kasus korupsi. Selain itu, Bawaslu juga tidak keberatan jika KPU mengumumkan secara luas daftar nama caleg yang pernah tersandung kasus rasuah sebelum pencoblosan. "Misalnya kita kasih tanda di surat suaranya atau misal pengumuman caleg mana saja yang pernah menjadi mantan napi koruptor atau misalnya di buat di TPS, ada daftarnya atau fotonya. Kami sudah diskusi dengan KPU jauh sebelum hari ini, pada saat kita pembahasan PKPU seperti itu, dalam rangka mendukung gerakan antikorupsi," tutupnya. (mi) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang PKPU Direvisi, Bandar Narkoba Dan Penjahat Seksual Juga Bisa Nyaleg . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Penerimaan CPNS, Provinsi Maluku Dapat Kuota 3.232 Orang Posted: 18 Sep 2018 07:58 AM PDT  "Kuota CPNS untuk masing-masing daerah, yakni provinsi Maluku 302 orang, kabupaten Maluku Tengah 309 orang kabupaten Maluku Tenggara 253, Kabupaten Buru 250 orang, kabupaten Maluku Tenggara Barat 244 orang, Kabupaten kepulauan Aru 250 orang, Kabupaten Seram Bagian Barat 250 orang, Kabupaten Seram Bagian Timur 323 orang, Kabupaten Buru Selatan 302 orang, Kabupaten Maluku Barat Daya 250, kota Ambon 231 orang dan Kota Tual 268 orang," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku, Femy Sahetapy, Selasa (18/9/2018). Jelasnya, pelaksanaan tes dilakukan dengan dua sistim, yakni berbasis mandiri yang diselenggarakan oleh Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Ambon dan Kota Tual dan Pemerintah Provinsi Maluku. Sedangkan sistim berbasis Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) diselenggarakan oleh Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya. Dikatakan, pelaksanaam tes berbasis mandiri merupakan tanggungjawab Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, dengan persyaratan harus tersedia 150 unit komputet. Sementara tes sistim berbasis UNBK menggunakan peralatan komputer yang dipakai saat UNBK tingkat SMA/SMK-sederajat maupun SMP/MTs-sederajat. Untuk tes CPNS dilingkup pemerintah provinsi yang berlangsung secara mandiri, akan diselenggarakan di UPTD BKN, karang panjang, Ambon. Sedangkan Balai Diklat merupakan cadangan jika pendaftar banyak. "Sebenarnya ada dua opsi, yakni di UPTD BKN dan Balai Diklat. Kalau di Balai Diklat itu merupakan cadangan jika pesertanya banyak. Jadi dalam satu hari ada 5 sesi tes, masing-masing terdiri dari 100 orang, jadi selama satu hari ada 500 orang," kata Sahetapy. Kepada pelamar, dirinya berharap agar betul-betul jelih melihat jabatan yang dipilih, karena sudah satu kali mendaftar, maka tidak bisa melamar kembali. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Penerimaan CPNS, Provinsi Maluku Dapat Kuota 3.232 Orang . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Oknum Polisi Aniaya Istri di Namrole Terancam Pecat Posted: 18 Sep 2018 07:58 AM PDT  "Dia akan dikenakan hukuman disiplin dan pidana dan bisa saja berujung pada pemcetan, apalagi kalau dia terlibat pidana lain," ujar Kapolda kepada wartawan di kantor Gubernur, Selasa (18/9/2018). Dikatakan, menyikapi persoalan ini Propam dan Satreskrim Polres Pulau Buru langsung bergerak cepat dan menangkapnya. "Jangan khawatir, yang bersangkutan sudah ditahan dan dimasukin ke sel," jelasnya. Menurutnya, sebagai anggota Polri harus memberikan contoh yang baik sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. "Bagaimana bisa, dia pukul istrinya sampai bersimbah darah, dulu waktu pacaran ray-rayu, ko cinta saya, saya cinta ko. Sekarang kawin langsung main pukul aja, itu tidak boleh dan masuk dalam pelanggaran," pungkasnya. Sementara itu, menurut Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhamad Roem Ohoirat,bahwa kasus tindak pidana Kekerasan ini terjadi pada Minggu (16/9) pukul 20.30 WIT. Dimana istrinya Hardia melihat GS sedang membonceng seorang wanita lain. Sempat adu mulut, pelaku yang naik pitam menyerang korban membabi buta. Sehingga menyebabkan korban menderita luka robek di kening, dan sekujur tubuhnya merasa sakit. Korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis dan visum. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Oknum Polisi Aniaya Istri di Namrole Terancam Pecat . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Amankan Pesparani, Polda Maluku Kerahkan 600-700 Personil Posted: 18 Sep 2018 07:58 AM PDT
"Hal ini sebagai upaya, agar Pesparani berjalan sukses, aman, damai tanpa ada nganguan keamanan," ujar Kapolda Maluku, Irjen Pol Royke Lumowa, kepada wartawan di kantor Gubernur, Selasa (18/9/2018). Apalagi menurutnya, event yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia ini akan dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo dan akan dihadiri sekitar 6.000 hingga 7.000 peserta dari 34 provinsi, serta berbagai tokoh lintas agama, maupun Negara sahabat lainnya. "Kita akan mengamankan Pesparani, sehingga tidak ada gangguan keamanan sedikitpun," ucapnya. Upaya ini dilakukan, karena dirinya mengiginkan agar masyarakat yang datang dari luar daerah bisa melihat secara langsung kehidupan masyarakat Maluku, hidup dengan aman, damai dan penuh cinta kasih antara umat beragama. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Amankan Pesparani, Polda Maluku Kerahkan 600-700 Personil . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Forkopimda Maluku Bentuk Tim Gabungan Tertibkan Gunung Botak Posted: 18 Sep 2018 07:48 AM PDT  Keputusan tersebut diambil setelah gubernur Maluku, Said Assagaff memimpin rapat terbatas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang dihadiri Kapolda Maluku, Irjen (Pol) Royke Lumowa, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Triono Hartanto, Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Maluku, Brigjen (TNI) Khairully. Sedangkan Pangdam XVI/ Pattimura diwakili Asintel Kasdam XVI/Pattimura Kolonel (Inf) R. Suranto dan Karo Ops Kasdam XVI/Pattimura Kol (Inf) Ali Aminudin, dan Dantamal Ambon diwakili Wakil Dantamal IX Ambon Kol (Marinir) Supriyono. Rapat yang berlangsung selama dua jam di ruang rapat gubernur Maluku, Selasa (18/9/2018) ini, selain membahas persoalan Gunung Botak juga membahas tentang kesiapan Penyelenggaraan Pesparani I Tingkat Nasional yang akan berlangsung di Maluku. "Kita hidupkan kembali pos keamanan TNI-Polri di Gunung Botak," ujar Assagaff. Menurutnya, sebagai penanggung jawab keamanan, maka kepolisian yang akan menangani masalah keamanan sementara TNI akan mem-backup. "TNI backup, biar polisi sebagai keamanan. Kita hidupkan pos gabungan," tegasnya. Dirinya menginginkan keberadaa pos gabungan pengamanan di Kawasan Gunung Botak harus permanen. Maksudnya berlangsung dalam jangka waktu yang lama. "Saya kira harus permanen sekitar satu tahun atau lebih. Jangan dua atau tiga bulan saja karena ditakutkan para penambang illegal dan peredaran bahan-bahan berbahaya akan terus berlangsung," terangnya. Menurutnya, penanganan persoalan Gunung Botak harus disikapi secara cepat dan tegas karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan berdampak luas, sehingga pembentukan pos gabungan sangat penting dilakukan. "Kalau bisa mulai minggu-minggu depan ini sudah bisa diaktifkan. Untuk anggaran akan dialokasikan oleh pemerintah daerah Maluku," kata Assagaff. Di lain sisi, Assagaff juga meminta aparat kepolisian untuk menindaktegas setiap kegiatan yang merusak lingkungan. "Siapapun yang terlibat disini harus ditindak, karena kita mau daerah ini aman," ucap Assagaff. Sementara itu, Kapolda Maluku, Irjen (Pol) Royke Lumowa usai pertemuan kepada pers mengaku mendukung langkah pembentukan Pos Gabungan TNI, Polri dan Pemprov Maluku. "Akan ada kegiatan terpadu TNI, Polri dan aparat Pemda untuk melakukan ketertiban di Kawasan Gunung Botak. Keberadaan pos pengamanan ini akan memakan waktu bertahun-tahun, tidak hanya satu (1) atau dua (2) bulan saja, karena kegiatan yang terjadi telah merusak lingkungan," kata Lomowa. Mantan Kakorlantas Polri itu menegaskan, siapapun yang melakukan kegiatan illegal akan ditindak. "Intinya tidak boleh beroperasi kalau tanpa ijin, merusak lingkungan dengan penggunaan Sianida, Mercury atau segala macam bahan yang berbahaya yang merusak lingkungan akan ditindak," tegasnya. Sikap tegas itu juga diberlakukan termasuk kepada aparat yang terlibat. "Apabila ada aparat yang terlibat akan dihukum tegas," tandas Lumowa. Ditanya mengenai tindaklanjuti mengungkap pengiriman 13 ton bahan berbahaya dan beracun (B3) di Pelabuhan Namlea, Kabupaten Buru, kata Kapolda sementara ini lagi uji laboratorium di Makassar. "Dari hasil laboratorium baru kita bisa mengetahui apakah memgandung sianida atau tidak. Kita tinggal menunggu hasilnya dengan kisaran 1 sampai 2 bulan," pungkasnya. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Forkopimda Maluku Bentuk Tim Gabungan Tertibkan Gunung Botak . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Gubernur Siap Dipanggil Kajati untuk Berikan Keterangan Terkait Kasus Repo Bank Maluku Posted: 18 Sep 2018 07:43 AM PDT  "Kalau Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku butuh keterangan, panggil saya dan saya akan berikan keterangan supaya kasus ini cepat selesai, jangan sampai berlama-lama. Kalau kasus Surabaya bisa selesai, maka ini juga harus selesai," kata Gubernur Maluku, Said Assagaff, Selasa (18/9/2018). Orang nomor satu di Maluku ini meminta agar kasus tersebut selesai dalam tahun ini juga. "Saya berharap Kejaksaan Tinggi Maluku dapat menyelesaikan kasus Repo Bank Maluku dalam tahun ini," kata Assagaff. Assagaff mengatakan, kasus dugaan korupsi repo Bank Maluku ini, menimbulkam kerugian bagi daerah hingga ratusan miliar rupiah. "Ini kerugian yang sangat besar bagi Bank Maluku. Oleh karena itu Kejaksaan diminta serius menanganinya. Bisa dibilang bahwa uang ratusan miliar yang hilang di Bank Maluku itu adalah uang saya. Karena saya adalah pemegang saham pengendali di Bank Maluku," ujar Assagaff. Kejaksaan lanjut Assagaff, mesti bertindak jujur dan adil. Siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut harus diproses sesuai hukum. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Gubernur Siap Dipanggil Kajati untuk Berikan Keterangan Terkait Kasus Repo Bank Maluku . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Ditemukan Logo Palu Arit, Sempat Ditahan 6 WNA Asal Negara Cina Akhirnya Dibebaskan Posted: 18 Sep 2018 06:56 AM PDT  Ditemukan Logo Palu Arit, Sempat Ditahan 6 WNA Asal Negara Cina Akhirnya Dibebaskan MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | JAKARTA | Selasa ( 18/09 ) , Pada Pukul. 21.00 Wib hari senin bertempat di Hotel Amaris Jl. Interchange Tol Karawang Barat Kab. Karawang telah diamankan oleh Pihak Imigrasi Karawang Warga Negara Asing (WNA) asal China sebanyak 6 orang dan dua warga Negara Indonesia. Ke enam WNA asal Republik Cina itu yakni : 1. Mr. Fu Zhibo 2. Mr. Wu Min 3. Mr. Shen Li 4. Mr. Tan Yunbo 5. Mr. Lan Zhibing. 6. Mr. Tian Zhi Guo. Pendamping asal WNI : 1. Asisten Survei : Umar, Islam, Yogyakarta 2 Maret 1989. 2. Driver : Aris, Islam, Bogor 1 Juli 1984. Kepada Media Nasional Obor keadilan Ahmad Jeffry kasubsi komunikasi pengelola humas membenarkan ada pemeriksaan Terhadap 6 WNA atas aduan Warga. Hasil Pemeriksaan Ke 6 WNA merupakan utusan dari PT. Sinohydro Graha Persada 2 yang berlokasi di Bekasi Selatan Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat. Ke 6 WNA Cek'in di Hotel Amaris (Lantai III No. 309,310,314,316) . Nasirudin adalah salah satu warga indonesia yang Turut Mencantumkan nama dan KTP guna syarat menginap Di Hotel terkait. Pada hari Sabtu Tgl 15 September 2018 Sekitar Pkl. 18.00 Wib terdiri dari 6 WNA dan 3 WNI. Pada hari Minggu dan Senin tgl 16 - 17 September melakukan Survei Pengukuran Lokasi Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung, mulai dari SDN Tegallega I s.d Jl. Batu Bubulah Desa Tegallega Kec. Ciampel Kab. Karawang. Lalu Pada Senin tgl 17 September 2018 sekitar Pkl. 20.00 Wib, ke 6 WNA mendatangi tempat Spa & Massage di belakang Ruko Bizpark Interchange Tol Karawang barat dan diketahui oleh warga, di tegur oleh warga tetapi tidak bisa menjawab dengan bahasa Indonesia, spontanitas warga mendatangi Hotel Amaris dengan maksud mempertanyakan kembali asal usul WNA itu . Hingga tiba anggota Unit Intelkam Polres dan Babinsa serta membawanya ke Kantor Imigrasi Karawang. Pada tgl 18 September 2018 Pkl. 01.20 Wib Penterjemah dari PT.Sinohydro a.n Sdr. Youka Warga Negara Indonesia Keturunan menerangkan tentang Barang yg diamankan yaitu : Paspor, Visa dan Buku Bergambar Palu Arit menerangkan tentang Regulasi Partai Komunis China, yang menerangkan Aturan, Pasal dan Norma serta menyatakan bahwa pemegang Buku tersebut orang yang mempunyai/berkompeten di Negara China/Partai Komunis China. Ke 6 WNA asal China tersebut merupakan Tim Survei Lokasi Proyek Kereta Api Cepat Jakarta - Bandung. PT. Hinohydro Graha Persada 2 bergerak di Bid. Konstruksi. Asisten Survei Umar mengatakan : Saya sudah bekerja selama kira kira 2 tahun di PT. Sinohydro Graha Persada 2, Bahwa selama ini tidak mengetahui adanya dokumen bawaan WNA yaitu Buku bergambar Palu Arit. Tgl 18 September 2018 Pkl. 01.45 s.d 03.00 Wib dilaksanakan pemeriksaan Dokumen ke 6 WNA tersebut oleh Wasdakim Imigrasi Karawang dan ke 6 WNA Asal China tersebut terdata di Imigrasi, Paspor dan Visa serta Ijin tinggal di Indonesia terdaftar di Imigrasi. Utk ke 6 WNA asal China di tempatkan di Savehouse PT. Hinohydro Bekasi Selatan Kab. Bekasi (Cek Out dari Hotel Amaris), dgn Penjamin Sdr. Youka dari PT. Hinohydro Graha Persada 2. Kedua Buku bergambar Palu Arit diamankan di Mapolres Karawang. Pada Selasa 18 September 2018 Pkl. 03.40 Wib ke 6 WNA tersebut Cek'out dari Hotel Amaris menuju Savehouse PT. Hinohydro Graha Persada Bekasi dengan menggunakan Ran Toyota Portuner B 800 SCL dan B 1580 SST. Pada Pkl. 03.50 Wib Ke 6 WNA meninggalkan Hotel Amaris menuju Bekasi pengawalan Wasdakim Imigrasi Karawang. Saat ditanya status Hukum terhadap 6 WNA Tersebut Ahmad Jeffry kasubsi komunikasi pengelola humas menyatakan telah di Bebaskan karena tidak ditemukan Pelanggaran pungkas Ahmad. Sementara Itu pengakuan warga yang juga Penjamin di Hotel Mengatakan dan Mengakui bahwa ke 6 WNA itu adalah bekerja Di Indonesia tapi kenapa Di bebaskan? Bukan kah Mestinya Di Tangkap lalu di Deportasi ( Obor / Red ) Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Ditemukan Logo Palu Arit, Sempat Ditahan 6 WNA Asal Negara Cina Akhirnya Dibebaskan . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Finary Manan: Rokok Elektrik Harus Dilekati Pita Cukai Posted: 18 Sep 2018 06:53 AM PDT  Ini berlaku sejak 1 Juli 2018 sesuai Peraturan Meteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau. Dan, pita cukai ini hanya berlaku untuk Likuid Vape bukan untuk alatnya. "Pita cukai akan ditempelkan pada kemasan cairan atau likuid vape yang diproduksi atau diimpor mulai 1 Juli 2018 hingga seterusnya," Kata Manan dalam konferensi persnya di Aula DJBC Maluku, Selasa (18/9/2018). Manan mengatakan, Peraturan Menteri berlaku sejak 1 Juli 2018 lalu namun terdapat masa relaksasi aturan pengenaan cukai tersebut hingga 1 Oktober 2018 mendatang. Untuk produk likuid vape yang telah diproduksi sebelum tanggal 1 Juli 2018 dan belum sesuai ketentuan dapat dijual oleh pengecer. "Dapat disediakan untuk dijual sampai tanggal 1 Oktober 2018 hal ini bertujuan agar para pengusaha vape memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan perijinan dan mendapatkan pita cukai dari pemerintah," ujarnya. Dijelaskan, pihaknya telah melakukan sosialisasi untuk pita cukai terhadap likuid vape kepada vapestor yang ada di Maluku yang terdiri dari 12 vapestor yang ada di Ambon, 2 Vapestor di Tual dan 5Vapestor di Ternate. Manan berharap, dengan sosialisasi yang dilakukan mulai tanggal 1 Oktober mendatang tak ada lagi likuid vape yang tidak dilekati pita cukai. "Untuk masyarakat pengguna vape diahrapkan tidak membeli likuid vape yang tak dilekati pita cukai," ujarnya. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk melapor ketika menemukan likuid vape yang tidak dilekati pita cukai yang beredar di publik. "Kami akan melakukan sidak nantinya dan jika ditemukan ada sanksi yang dikenakan yakni sanksi administratif dan sanksi pidana," tegas Manan. (e) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Finary Manan: Rokok Elektrik Harus Dilekati Pita Cukai . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Danlantamal IX Terima Finalis Ajang Putera Puteri Maritim Indonesia Asal Maluku Posted: 18 Sep 2018 06:48 AM PDT  Diterima diruang kerjanya, Selasa (18/09/2018), Danlantamal IX berpesan kepada kedua finalis asal Maluku untuk tetap semangat dalam mengikuti tahapan seleksi di tingkat pusat dan terus menambah wawasan tentang potensi kemaritiman yang ada di Maluku, sehingga nantinya dapat membantu pemerintah daerah di bidang potensi maritim yang ada. "Tetap semangat dan terus gali informasi – informasi untuk menambah wawasan tentang potensi maritim sehingga nanti muncul ide – ide yang dapat membantu pemerintah daerah untuk memajukan potensi kemaritiman di Provinsi Maluku," pesan Danlantamal IX. Beliau juga menambahkan kegiatan PPMI ini sangat bagus diadakan karena dapat mendidik generasi muda untuk cinta maritim yang mempunyai wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi. Untuk itu pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan PPMI ini, karena menurutnya sangat bermanfaat bagi generasi muda untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Adalah Mansur Rumata dan Rezika Juniko Uspessy, mereka terpilih mewakili Provinsi Maluku pada ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Yayasan Putera-Puteri Maritim Indonesia. Mereka mendaftar secara online melalui laman resmi PPMI https://ift.tt/2xvDPID dan berhasil terpilih mewakili Provinsi Maluku yang akan bersaing di tingkat pusat bersama dengan 66 peserta terpilih lainnya dari seluruh provinsi di Indonesia pada tanggal 20 September 2018 mendatang. Mansur Rumata merupakan lulusan Mahasiswa Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan Universitas Pattimura Ambon tahun 2018. Sedangkan Rezika Juniko Uspessy adalah Mahasiswa Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan Universitas Pattimura Ambon. Dikutip dari pemberitaan di beberapa media, kegiatan Pemilihan Putera-Puteri Maritim Indonesia (PPMI) bertujuan mencari potensi yang multi-talenta dari kalangan generasi muda bangsa Indonesia untuk menjadi Duta Maritim yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, memiliki wawasan dan budaya maritim yang profesional, memiliki kreatifitas yang tinggi dan handal serta memiliki komitmen untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia melalui peningkatan pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi Sumber Kekayaan Alam Kelautan Indonesia, untuk kemudian mensosialisasikan dan mempromosikannya kepada masyarakat melalui kegiatan yang atraktif baik ditingkat regional maupun internasional. (DISPEN LANTAMAL IX) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Danlantamal IX Terima Finalis Ajang Putera Puteri Maritim Indonesia Asal Maluku . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Pangdam Pattimura Tinjau Lomba Peleton Tangkas Posted: 18 Sep 2018 06:48 AM PDT  Siaran pers Pendam XVI/Pattimura kepada media ini, Selasa (18/9/2018) menyebutkan, kegiatan Perlombaan Peleton Tangkas tersebut diikuti sebanyak enam tim yang, terdiri dari Yonif 731/ Kabaresi, Yonif 734/Satria Nusa Samudra, Yonif 733 R/Masariku, Yonif 732 RK/Banau, Satuan Gabungan (Rem 151, 152 dan Denmadam) dan Satuan Gabungan Denzipur 5/CMG, Denkav 5/BLC, Balakdam. Bertindak selaku koordinator Materi HTF Kapten Arm Agustinus Mbau. Peserta Ton tangkas yang terlibat dalam materi HTF berjumlah 156 orang dengan Satu Tim berjumlah 26 orang. Perlombaan materi HTF dimulai dari titik start di Desa Waai dan finish di Dusun Ujung, Batu Desa Waai. Perlombaan diawali dengan pengecekan tensi oleh tim kesehatan, dilanjutkan dengan pengecekan personel oleh Panitia materi HTF dan pengambilan nomor undian dari masing-masing peserta lomba. Setelah itu dilanjutkan dengan senam Peregangan. Tim yang melaksanakan start gelombang pertama adalah Yonif 731/Kabaresi yang dilepas langsung oleh Danrindam XVI/Pattimura Kolonel Inf Parlindugan Hutagalung. Disusul start gelombang berikutnya yaitu tim Yonif 734/Satria Nusa Samudra, 733 R/Masariku, Satuan Gabungan (Rem 151, 152 dan Denmadam), dan terakhir Yonif 732 RK/Banau. Selain meninjau, Pangdam XVI/Pattimura juga berkesempatan mencoba langsung kegiatan tersebut seperti materi turun hesti (lokasi air terjun Desa Waai), Jaring Pendarat dan Lempika (Lempar pisau dan kapak). Dalam peninjauannya Pangdam didampingi oleh Kasdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Asep Setia Gunawan S.IP, Irdam XVI/Pattimura Kolonel Arh Karev Marpaung, Danrindam XVI/Pattimura Kolonel Inf Parlindugan Hutagalung, Para Asisten dan Kabalak Kodam XVI/Pattimura. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pangdam Pattimura Tinjau Lomba Peleton Tangkas . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Atlet Karate Kodam Pattimura Siap Hadapi Kejurnas Panglima TNI Cup Posted: 18 Sep 2018 06:23 AM PDT | ||
| Agustinus Utuwaly Serahkan Raperda Pembentukan SKPD Baru Posted: 18 Sep 2018 05:41 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Agustinus Utuwaly, S.Sos telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) MTB, Frengky Limber, SE dalam rapat paripurna istimewa DPRD MTB, pada Senin (17/Ia menjelaskan dalam prepektif sosiologi, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten MTB Nomor 04 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang diberlakukan pada tahun 2016 hingga 2018 ini belum sepenuhnya memenuhi kondisi nyata di Kabupaten MTB. "Karena Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami kelebihan beban. Bagian Perbatasan Setda MTB yang awalnya menjalankan fungsi staf pendukung pada Setda serta Dinas Sosial yang awalnya dibentuk dengan tipe c tidak sesuai dengan besaran fungsi yang dilaksanakan saat ini," jelas Wabup Utuwaly. Ia pun mengungkapkan bahwa mendasari landasan Yuridis Sosiologis tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MTB memandang perlu untuk dilakukan perbaikan dan penyesuaian secara komprehensif terhadap materi muatan Perda Nomor 4 Tahun 2016 untuk merubah sebagiannya dengan membentuk 5 perangkat daerah baru. 5 SKPD tersebut adalah Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Tipe A, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tipe A, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe B, Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A. "Selain membentuk perangkat daerah baru, Pemkab MTB juga meningkatkan Tipe Dinas Sosial dari Tipe C menjadi Tipe A untuk disesuaikan dengan bobot fungsi yang dilaksanakan saat ini," ungkap Wabup Utuwaly. (Laura Sobuber) | ||
| Pangdam Tinjau Lomba Peleton Tangkas Kodam XVI/Pattimura Posted: 18 Sep 2018 04:58 AM PDT |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
