#TACIGI - Jateng |
- Jelang Pemilu,Sat Binmas Polresta Pontianak Gelar FGD Bersama Kantor Walikota Pontianak
- Jelang Pemilu,Sat Binmas Polresta Pontianak Gelar FGD Bersama Kantor Walikota Pontianak
- BUPATI UNDI PANEN HADIAH SIMPEDES BRI BLORA
- Warga Sangat Bersyukur Dengan Adanya TMMD Ke-103
- Petrus Fatlolon Hijrah ke Partai NasDem
- Surya Paloh Terima Gelar Kehormatan Adat Latupati Maluku
- 29 November 2018, Gubernur Maluku Launching Sekolah Musik
- Banyak Gugur, Pelamar CPNS Pemprov Kalsel Keluhkan Soal TKP yang Panjang
- Jembatan Cipatujah Putus Diterjang Banjir, Kementerian PUPR Kirim Jambatan Bailey
- Pelihara Kamtibmas Yang Kondusif, Bhabinkamtibmas Sambang Warga
- Lakukan Patroli, Tim Jalak Sat Sabhara Polres Bitung Bubarkan Para Pemuda Yang Nongkrong Sampai Dini Hari
- GAYENG, MALAM PENGHARGAAN PATRIOT OLAHRAGA BLORA
- Pelihara Kamtibmas Yang Kondusif, Bhabinkamtibmas Sambang Warga
- Lakukan Patroli, Tim Jalak Sat Sabhara Polres Bitung Bubarkan Para Pemuda Yang Nongkrong Sampai Dini Hari
- Pelatihan Ketahanan Resiko Banjir, Realisasi Kerjasama Australia-Indonesia
- Akan Beli 100, Presiden Jokowi Jajal Motor Listrik Nasional Gesits
- Pemerintah Beri Peluang ASN, TNI, dan Polri Miliki Rumah DP 0%, Cicilan Pinjaman Sampai Pensiun
- Pengantar Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas mengenai Penyediaan Rumah Bagi ASN, TNI, dan Polri, 7 November 2018, di Kantor Presiden, Jakarta
- Agar Konsentrasi Bekerja, Pemerintah Upayakan Percepatan Penyediaan Rumah Bagi ASN, TNI, dan Polri
- Kerja Sama Pengelolaan Flora dan Fauna di Istana Kepresidenan, Setpres Jalin Kemitraan dengan IPB
- Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Pertahanan Kini Jadi Rp1,968 Juta – Rp29,085 Juta
- Perpres No 103/2018: Inilah Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Polri
- Gubernur Olly Dampingi Megawati Jadi Pembicara di The KOR-ASIA Forum 2018 Seoul
- Pelihara Kamtibmas Yang Kondusif, Bhabinkamtibmas Sambang Warga
- Lakukan Patroli, Tim Jalak Sat Sabhara Polres Bitung Bubarkan Para Pemuda Yang Nongkrong Sampai Dini Hari
Jelang Pemilu,Sat Binmas Polresta Pontianak Gelar FGD Bersama Kantor Walikota Pontianak Posted: 07 Nov 2018 02:36 AM PST | ||||
Jelang Pemilu,Sat Binmas Polresta Pontianak Gelar FGD Bersama Kantor Walikota Pontianak Posted: 07 Nov 2018 02:31 AM PST | ||||
BUPATI UNDI PANEN HADIAH SIMPEDES BRI BLORA Posted: 07 Nov 2018 02:10 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul BUPATI UNDI PANEN HADIAH SIMPEDES BRI BLORA. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
BLORA. Bupati Djoko Nugroho pada hari Rabu (7/11/2018) menghadiri acara penarikan Undian Panen Hadiah Simpedes Bank BRI Cabang Blora Periode 1 Maret 2018- 31 Agustus 2018. Bertempat di Gedung Sasana Bhakti, penarikan undian dilakukan Bupati bersama jajaran Forkopimda dengan mengundi hadiah utama mobil Nissan Grand Livina. Dimana berdasarkan undian acak memakai sistem komputer, menetapkan Imam Subakri salah satu nasabah BRI Unit Japah sebagai yang beruntung membawa pulang hadiah utama Grand Livina. Tak hanya itu, saja, sejumlah panen hadiah lainnya juga disediakan berupa mobil suzuki carry, sejumlah sepeda motor dan alat elektronik lainnya. Di hadapan jajaran direksi BRI Cabang Blora, Bupati Djoko Nugroho mengatakan atas nama Pemkab Blora dan masyarakat mengucapkan terimakaih kepada BRI yang selama ini telah memberikan banyak bantuan untuk pembangunan Blora. "Terimakasih kepada BRI yang ikut menyukseskan pembangunan di Blora. Misalnya belum lama ini BRI juga ikut melakukan penanganan kekeringan dengan menyalurkan bantuan air bersih untuk warga Blora," ucap Bupati. Kepada para nasabah, Bupati agar mereka bisa memanfaatkan program program yang ada di BRI untuk mengembangkan usaha atau keperluan lainnya yang bisa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. "Manfaatkan apa yang ada di program BRI untuk mengembangkan usaha yang bapak ibu miliki." pintanya Khusus untuk panen hadiah Simpedes ini, Bupati merasa senang dan bangga karena menurutnya ini merupakan acara yang spektakuler. "Acara ini luar biasa, disini sambil nabung, mengembangkan usaha, kita juga dapat hadiah, ini tentu sangat bagus sekali. Selamat kepada para pemenang hadiah, semoga bermanfaat," pungkasnya. Pimpinan Cabang BRI Blora, Sutarta mengucapkan terimakasih kepada Bupati Blora yang telah hadir di acara ini dan berkesempatan untuk langsung mengundi hadiah utama bersama kapolres, Dandim, Kepala Pengadilan dan tamu undangan lainnya. "Di panen hadiah simpedes ini kami mengundi kupon mulai dari 100 ribu. Untuk hari ini kita undi grand livina, mobil carry, sepeda motor 6 buah dan hadiah hiburan lainya," ujar Sutarta. Sutarta menambahkan tahun ini BRI juga memberikan CSR dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat Blora sebesar 25 juta. "Tahun ini hingga November pendapatan kami sebesar 2,3 Triliyun. Hal ini tidak lepas dari dukungan Pemkab Blora dan semua masyarakat Blora yang menabung di BRI," lanjutnya. Tak hanya itu pihaknya membuka teras di sejumlah wilayah yang ada di Blora, dan BRI ada di setiap kecamatan, hal ini di lakukan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi dalam menabung. "Nasabah juga tidak perlu lagi datang ke cabang Blora karena di setiap kecamatan ada kantor BRI, bahkan di sejumlah Desa juga sudah ada Teras BRI yang mempermudah masyarakat dalam menambung" terangnya. (Tim Berita Humas Protokol Setda Kab.Blora) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang BUPATI UNDI PANEN HADIAH SIMPEDES BRI BLORA . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
Warga Sangat Bersyukur Dengan Adanya TMMD Ke-103 Posted: 07 Nov 2018 01:56 AM PST | ||||
Petrus Fatlolon Hijrah ke Partai NasDem Posted: 07 Nov 2018 01:09 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Petrus Fatlolon Hijrah ke Partai NasDem. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. BERITA MALUKU. Kader Partai Demokrat Petrus Fatlolon memutuskan untuk keluar dari Partai yang telah menjadikannya sebagai Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), dan memilih hijrah ke Partai NasDem sebagai tempat berlabuh untuk proses politik selanjutnya. Hal ini dibuktikan dengan dipakaikannya seragam partai oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh kepada Petrus Fatlolon, saat menghadiri apel siaga pemenangan dan orientasi caleg 2019 partai NasDem se-Maluku, yang berlangsung di baileo Siwalima, Karang Panjang, Ambon, Selasa (6/11/2018). Ditanya mengenai hal tersebut, Petrus Fatlolon kepada awak media mengatakan, kepindahannya ke NasDem merupakan salah satu wujud komitmennya untuk turut memenangkan Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang. "Sejalan dengan komitmen saya pada tanggal 30 Juli lalu bertemu dengan Pak Jokowi di Istana Bogor. Saya berkomitmen untuk memenangkan beliau Di Pilpres tahun depan, terkhususnya di Kabupaten MTB. Untuk itu, harus ada bersama-sama dengan partai pendukung, salah satunya NasDem," ujarnya. Apalagi menurutnya, NasDem adalah partai yang sangat terbuka, partai masa depan bangsa. Dirinya mengungkapkan, untuk surat resmi pengunduran ke Demokrat sudah dibuatnnya untuk selanjutkan diserahkan ke Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Demokrat. "Surat resmi penguduran diri sudah ada dikantong saya dan akan diserahkan kepada DPD maupun DPP untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan DPD maupun DPP," ucapnya. Fatlolon tidak memungkiri Demokrat merupakan partai yang membawanya menjadi Bupati MTB, namun perjuangan ini tidak sendiri, namun bersama enam partai pengusung lainnya. "Bukan hanya Demokrat saja tetapi semuanya, ada tujuh partai salah satuya democrat. Untuk itu, kali izinkan saya bersama NasDem membangun negeri," pungkasnya. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Petrus Fatlolon Hijrah ke Partai NasDem . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
Surya Paloh Terima Gelar Kehormatan Adat Latupati Maluku Posted: 07 Nov 2018 01:09 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Surya Paloh Terima Gelar Kehormatan Adat Latupati Maluku. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. BERITA MALUKU. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menerima gelar kehormatan adat dari Majelis Latupati Maluku, disel-asela acara apel siaga pemenangan dan orientasi caleg 2019 partai NasDem se-Maluku, yang berlangsung di baileo Siwalima, Karang Panjang, Ambon, Selasa (6/11). Gelar kehormatan adat diberikan adalah "Mua Jaiyo Yang Emalopi Tulae Emakana, Tae Hooillo nae Mua Lepunnyo Heiye Maluku", artinya Pemimpin pemberani yang membawa perubahan bagi masyarakat Maluku. Usai acara, Surya Paloh kepada awak media mengatakan, pemberian Gelar Kehormatan Adat merupakan sebuah kehormatan dan ikatan moralitas, serta tugas dan kewajiban untuk menjaga kehormatan yang telah diberikan. "Penghargaan yang diberikan diluar sepengetahuan saya, dan hal ini merupakan tugas. Untuk itu gelar ini harus dijaga dengan baik itu, dan saya akan lakukan sesuatu apapun yang membawa arti bagi masyarakat Maluku," ujarnya. Sementara itu, Seketaris Majelis Latupati Maluku, Deky Tanasale mengatakan, gelar yang diberikan kepada Surya Paloh merupakan gelar kehormatan adat bukan gelar adat. "Kalau gelar adat kita haris keluar dari Baileo, tetapi Gelar kehormatan adat dimanapun bisa," cetusnya. Gelar kehormatan adat yang diberikan kepada Surya Paloh, karena pihaknya melihat komitmen beliau untuk menjaga Indonesia. Bahkan telah membawa perubahan dan kemajuan terhadap bangsa ini. "Kami melihat melihat beliau adalah sosok nasionalis yang membawa perubahan bagi bangsa ini, dan ini hal terlihat dari moto restorasi dari partai NasDem," tuturnya. Apalagi menurutnya, Surya Paloh berjanji untuk terus bersama-sama memperjuangkan Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang selama I I terus diperjuangkan oleh pemerintah daerah Maluku. "Beliu berjanji bahwa LIN tidak boleh menjadi seansasi untuk kita, dan beliau akan memperjuangkan itu," tukasnya. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Surya Paloh Terima Gelar Kehormatan Adat Latupati Maluku . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
29 November 2018, Gubernur Maluku Launching Sekolah Musik Posted: 07 Nov 2018 01:09 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul 29 November 2018, Gubernur Maluku Launching Sekolah Musik. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. BERITA MALUKU. Direncanakan 29 November mendatang, Gubernur Maluku, Said Assagaff melaunching sekolah musik. "Tanggal 29 November di HUT KOPRI setelah upacara dilapangan, saya merencanakan launching sekolah music," kata Gubernur kepada wartawan usai melaunching Pengembangan Pendidikan Berbasis IT, yang berlangsung di SMK Negeri 7 Ambon, Selasa (6/11/2018). Untuk tenaga penggajar, kata Assagaff sudah disiapkan begitu juga peralatan musik. "Untuk tenaga penggajar sudah siap, begitu juga dengan peralatan musik yang akan tiba pada tanggal 29, baik itu gitar, piano dan peralatan musik lainnya," ucapnya. Kata Assagaff, untuk lokasi sekolah musik, berada di gedung PT Telkom Ambon. Dirinya berharap, dengan didirikannya sekolah musik akan mendukung Ambon sebagai Kota Musik. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang 29 November 2018, Gubernur Maluku Launching Sekolah Musik . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
Banyak Gugur, Pelamar CPNS Pemprov Kalsel Keluhkan Soal TKP yang Panjang Posted: 07 Nov 2018 12:38 AM PST BANJARMASIN, BBCOM - Para pelamar CPNS 2018 Pemprov Kalsel banyak mengeluhkan soal Tes Kepribadian atau TKP, sehingga banyak para pelamar yang gugur teratur dalam tahap kedua menjadi ASN ini. Soal yang dianggap sulit menjadi permasalahan yang paling banyak dikeluhkan para pelamar. Terbukti dari tiga hari penyelenggaraan Tes SKD pada 3-5 November 2018 ini hanya sedikit yang berhasil lulus ke tahap selanjutnya. Bahkan masih banyak formasi di Pemprov Kalsel yang hangus karena tidak ada yang lulus. Padahal para pelamar merasa soal TKP adalah kompetensi yang notabene paling mudah karena menyangkut pribadi masing-masing. Salah satu keluhan diungkapkan oleh Adli Rizal yang mengaku kehabisan waktu dan tidak sempat mengerjakan semua soal yang dihadirkan. "Ada banyak soal yang saya belum kerjakan, tidak sempat. Saya kehabisan waktu karena membaca soal TKP yang panjang-panjang," ujarnya kepada BeritaBanjarmasin.com, Rabu (7/11/2018). Selain itu, keluhan juga datang dari Irwansyah yang mengeluhkan soal SKD yang sangat susah dan nilai passing grade atau ambang batas lulus sangat tinggi. "Soalnya susah sekali. Passing gradenya terlalu tinggi padahal selisih sedikit saya harusnya bisa lulus, tapi yang namanya belum rezeki. Mau gimana lagi," ungkapnya. (puji/sip) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Banyak Gugur, Pelamar CPNS Pemprov Kalsel Keluhkan Soal TKP yang Panjang . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
Jembatan Cipatujah Putus Diterjang Banjir, Kementerian PUPR Kirim Jambatan Bailey Posted: 07 Nov 2018 12:29 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Jembatan Cipatujah Putus Diterjang Banjir, Kementerian PUPR Kirim Jambatan Bailey. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Kementerian PUPR telah mengirimkan Jembatan Bailey dari workshop milik Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN VI) di Cikampek, Jawa Barat, sebagai pengganti sementara Jembatan Cipatujah yang putus sambil menunggu pembangunan jembatan permanen. "Kami perkirakan rangka Jembatan Bailey tersebut akan sampai di lokasi besok (Rabu, 7/11) sore," kata pimpinan Kementerian PUPR juga telah berada di lokasi dipimpin oleh Direktur Preservasi Jalan, Ditjen Bina Marga Atyanto Busono, Selasa (6/11) siang. Direktur Jembatan, Ditjen Bina Marga Iwan Zarkasi mengatakan perbaikan akan dilakukan menunggu debit aliran sungai surut, serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI memperoleh hasil observasi kondisi pilar jembatan yang tergerus debit banjir. Selama masa perbaikan jembatan, kendaraan dapat melalui jalur alternatif yakni memutar ke arah utara yakni melewati Jalan Raya Cipatujah – Jalan Cisompet dengan jarak 125 km dan waktu tempuh sekitar 4 jam 40 menit. Jembatan yang dibangun tahun 2006 tersebut merupakan jembatan Pemerintah Provinsi yang kemudian diserahkan pemeliharaannya kepada Kementerian PUPR. Jembatan Cipatujah sepanjang 127 meter berada di Jalur Pantai Selatan Jawa Barat yang lokasinya dekat dengan muara laut. Dari tiga bentang jembatan tersebut, kerusakan dialami pada bentang tengah. Jembatan Cipatujah berada pada ruas jalan Cikaengan-Cipatujah sekitar 201 Km dari Bandung. Kementerian PUPR menghimbau para pengguna jalan agar senantiasa berhati-hati dalam berkendara terutama pada musim hujan saat ini dan mematuhi arahan dari petugas lalu lintas di lapangan. (BKP Kementerian PUPR/ES) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Jembatan Cipatujah Putus Diterjang Banjir, Kementerian PUPR Kirim Jambatan Bailey . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
Pelihara Kamtibmas Yang Kondusif, Bhabinkamtibmas Sambang Warga Posted: 07 Nov 2018 12:24 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pelihara Kamtibmas Yang Kondusif, Bhabinkamtibmas Sambang Warga. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Pasangan dua sejoli tersebut telah melanggar norma kesopanan dalam satu rumah dengan status yang tidak sah yang belum ada ikatan pernikahan, Pasangan dua sejoli dilakukan pembinaan dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi hal tersebut serta kepada pendatang baru di data asal usul oleh Kepala Lingkungan serta wajib pendatang baru melaporkan diri diKelurahan ."ungkap Bhabinkamtibmas Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pelihara Kamtibmas Yang Kondusif, Bhabinkamtibmas Sambang Warga . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
Posted: 07 Nov 2018 12:24 AM PST | ||||
GAYENG, MALAM PENGHARGAAN PATRIOT OLAHRAGA BLORA Posted: 07 Nov 2018 12:10 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul GAYENG, MALAM PENGHARGAAN PATRIOT OLAHRAGA BLORA. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
BLORA. Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar), bekerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Blora mengadakan Malam Penghargaan Patriot Olahraga Kabupaten Blora yang telah mengharumkan nama daerah di ajang Pekan Olahraga Provinsi (POPROV) Jateng 2018. Bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Selasa (6/11/2018), malam penghargaan berlangsung gayeng dan penuh rasa kekeluargaan. Diawali dengan sajian makan malam bersama dan hiburan musik campursari, acara dilanjutkan dengan kegiatan penyerahan reward atau bonus kepada para atlet peraih medali emas, perak dan perunggu dalam ajang olahraga tingkat Provinsi Jawa Tengah tersebut. Sekaligus penyerahan uang pembinaan Rp 12,5 juta untuk tim gerak jalan 28 km yang telah meraih juara pertama se Jawa Tengah dalam rangka Sumpah Pemuda. Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Djoko Nugroho secara simbolis didampingi Sekda Komang Gede Irawadi SE, M.Si, Kepala Dinporabudpar Drs. Kunto Aji, dan Ketua KONI Kabupaten Blora, Hery Sutiyono, kepada atlet peraih emas, perak dan perunggu, serta atlet gerak jalan 28 km. Kepada peraih emas diberikan bonus sebesar Rp 40 juta per medali, peraih perak mendapatkan bonus Rp 20 juta per medali dan peraih perunggu mendapatkan bonus Rp 10 juta per medali. Sedangkan pelatih mendapatkan bonus sebesar 50 persen dari raihan atletnya. Bupati Djoko Nugroho mengaku bangga atas capaian prestasi para patriot olahraga ini. Pasalnya dengan persiapan yang terbatas dan dana yang terbatas pula, masih bisa meraih medali dan menduduki peringkat ke 11 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. "Ini merupakan apresiasi Pemkab Blora untuk atlet dan pelatih yang telah berjuang keras sehingga bisa memperoleh medali. Blora sing lagi melu setengah cabang olahraga sing dimainke wae bisa rangking 11. Ndahneyo yen Blora melu kabeh cabang olahraga, mesti juara. Ayo kita perbaiki bersama," ucap Bupati.
Terkait minimnya fasilitas olahraga, Bupati Djoko Nugroho meminta Sekda dan Dinas terkait (Dinporabudpar) merencanakan pengadaan sarpras olahraga dalam kurun waktu dua tahun kedepan sehingga semua cabor bisa berlatih maksimal dengan alat yang sesuai standart nasional. "Tolong Pak Sekda dan Kepala Dinporabudpar untuk merencanakan pemenuhan peralatan olahraga para atlet kita yang berpotensi ini. Saya ingin sebelum jabatan saya habis di tahun 2021, semuanya sudah terpenuhi sehingga dalam Porprov selanjutnya bisa lebih berprestasi. Karena prestasi olahraga itu mencerminkan kemajuan suatu daerah. KONI nanti akan saya pusatkan di Akper depan GOR Mustika, karena Akper sudah diberi lahan kampus baru di dekat BPPKAD," tegas Bupati yang akrab disapa Pak Kokok ini. Bektiningsih, salah satu sprinter Blora yang telah meraih tiga medali emas di ajang Porprov Jawa Tengah mengaku senang dan bangga karena bisa mempersembahkan kemampuan terbaiknya untuk Blora. Dirinya yang kini berstatus sebagai salah satu anggota Kowad ini berharap regenerasi atlet di Kabupaten Blora bisa berjalan dengan baik. Ketua KONI, Hery Sutiyono, menjelaskan pemberian bonus diberikan dengan cara transfer ke rekening masing-masing cabang olahraga yang akan dilakukan mulai hari Rabu (7/11/2018). "Total bonus yang kami siapkan untuk atlet dan pelatih sebesar Rp 2.546.250.000. Sedangkan jumlah medali yang diperoleh dalam Porprov kemarin sebanyak 17 emas, 20 perak dan 31 perunggu. Terimakasih kepada Pemkab Blora yang telah mencurahkan perhatian dan memperhatikan kami. Ketika daerah lain masih heboh masalah bonus, ternyata Blora sudah bisa cair," ujar Hery Sutiyono. Dalam acara tersebut juga dilakukan evaluasi pelaksanaan Porprov agar bisa naik peringkat dalam penyelenggaraan selanjutnya. Para atlet peraih emas dalam waktu dekat ini menurut Hery juga akan berangkat mengikuti pemusatan latihan di Pelatnas Jakarta. Malam Penghargaan ditutup dengan acara hiburan, bernyanyi dan joged dengan seluruh atlet bersama Bupati. Tak jarang mereka juga meminta berswafoto dengan Bupati Djoko Nugroho dan tamu undangan lainnya. (Tim Berita Humas Protokol Setda Kab.Blora) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang GAYENG, MALAM PENGHARGAAN PATRIOT OLAHRAGA BLORA . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
Pelihara Kamtibmas Yang Kondusif, Bhabinkamtibmas Sambang Warga Posted: 07 Nov 2018 12:09 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pelihara Kamtibmas Yang Kondusif, Bhabinkamtibmas Sambang Warga. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Pasangan dua sejoli tersebut telah melanggar norma kesopanan dalam satu rumah dengan status yang tidak sah yang belum ada ikatan pernikahan, Pasangan dua sejoli dilakukan pembinaan dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi hal tersebut serta kepada pendatang baru di data asal usul oleh Kepala Lingkungan serta wajib pendatang baru melaporkan diri diKelurahan ."ungkap Bhabinkamtibmas Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pelihara Kamtibmas Yang Kondusif, Bhabinkamtibmas Sambang Warga . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
Posted: 07 Nov 2018 12:09 AM PST | ||||
Pelatihan Ketahanan Resiko Banjir, Realisasi Kerjasama Australia-Indonesia Posted: 07 Nov 2018 12:06 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pelatihan Ketahanan Resiko Banjir, Realisasi Kerjasama Australia-Indonesia. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Brisbane,PPID – Sebagai bentuk kerjasama (MoU) Pemerintah Australia dengan Indonesia terkait Water Resources And Agliculture Development, mulai senin (5/11) lalu, Pemerintah Brisbane-Australia menyelenggarakan Pelatihan Ketahanan Resiko Banjir bagi Pemerintah Indonesia yang berlangsung di Griffith University, Brisbane.
Kegiatan Pelatihan dengan konsep Flood Risk Resilience Custom Training Program for Government of Indonesia merupakan program yang disiapkan untuk meningkatkan pemahaman bagi Pemerintah baik itu Pusat maupun Daerah tentang bagaimana memiliki ketahanan menghadapi resiko bencana. Pelatihan ini bertujuan untuk, pertama memberikan pemahaman kepada pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah dengan pelajaran yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air terpadu Program Pelatihan dikemas dalam bentuk Presentasi narasumber, Focus Group Discussion (FGD), Kunjungan lapangan dan Simulasi kesiap-siagaan bencana (banjir). Topik-topik khusus yang akan dibahas selama pelatihan akan mencakup, Penanggulangan bencana, Praktik terbaik manajemen risiko banjir, Pengembangan berbasis masyarakat dalam manajemen banjir dan Pengelolaan lahan dan peningkatan infrastruktur banjir manajemen resiko. Peserta kegiatan juga diperkenalkan dengan para peneliti Australia terkemuka, profesional industri, dan kunjungan lapangan yang dipimpin pakar ke sistem inovatif dan lembaga manajemen di Australia.-MCAmbon, JA/MP/IB- Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pelatihan Ketahanan Resiko Banjir, Realisasi Kerjasama Australia-Indonesia . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
Akan Beli 100, Presiden Jokowi Jajal Motor Listrik Nasional Gesits Posted: 07 Nov 2018 12:04 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Akan Beli 100, Presiden Jokowi Jajal Motor Listrik Nasional Gesits. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Presiden Jokowi menjajal motor listrik nasional Gesits di hadapan Menristekdikti dan para rektor, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/11) siang. (Foto: OJI/Humas) Presiden JokoWidodo (Jokowi) mengatakan, motor listrik nasional Garansindo Electric Scooter ITS atau Gesits sudah lama menjalani uji coba. Untuk kecepatan misalnya, sudah diuji coba dari Jakarta sampai Bali, dan tidak ada masalah. "Tadi saya coba, karena enggak ada suara knalpotnya, enggak ada greng-grengnya. Jadi halus sekali dan ini sangat ramah lingkungan," kata Presiden Jokowi usai menjajal motor listrik Gesits di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/11) pagi. Menurut Presiden, motor listrik nasional itu sebentar lagi akan diproduksi, kurang lebih 1 tahun diproduksi 60.000 unit, 1 bulan 5.000 unit. Tapi kalau pasar menyambut. Ini bisa dibesarkan. "Ini adalah brand dan principle 100% Indonesia. Sepeda motor listrik," tegas Presiden. Meski 100% produksi Indonesia, Presiden Jokowi tidak memikirkan kemungkinan memberikan proteksi terhadap pemasaran motor Gesits. Ia hanya mengatakan, konsumen diberikan pilihan-pilihan. "Tidak bisa kita memproteksi sebuah barang gitu, tidak mendidik dalam sebuah industri usaha itu tidak mendidik. Jadi, apapun asal harganya kompetitif, lebih efisien dibanding sepeda motor yang konvensional ya akan disambut oleh pasar," ujar Presiden Jokowi seraya menambahkan penilaiannya, motor listrik brand dan principle Indonesia itu bisa mendahului pertama di pasar, dan sangat bagus. Soal harga, Presiden Jokowi mempersilakan wartawan mengatakan, karena itu bukan urusan dirinya. "Itu urusan industri," tegasnya. Namun Presiden Jokowi mengingatkan, yang paling krusial dari produksi motor listrik adalah masalah baterainya. "Kuncinya di situ, di baterai," ujarnya. Termasuk juga, lanjut Presiden, masalah charging untuk baterai berapa lama. Ia menilai 3 jam terlalui cepat karena dalam sebuah pameran Presien mengaku melihat ada yang mampu 8 jam. Pembeli Pertama Presiden Jokowi menyarankan, agar motor listrik nasional Gesits itu dicoba dulu di pasar lokal, dengan harga yang kompetitif sebelum diarahkan untuk ekspor. Namun Presiden memastikan, dirinya akan menjadi orang yang pertama kali membeli, jika motor listrik itu sudah diproduksi dan dijual ke pasaran. "Ini kalau sudah diproduksi, saya pembeli pertama. Saya akan beli 100," ucap Presiden. Buat apa Pak? tanya wartawan. "Serius," jawab Presiden Jokowi. Siap Diproduksi Sebelumnya dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Menteris Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristesdikti) M. Nasir dalam laporannya mengatakan, bahwa motor listrik Gesits itu sekarang sudah tahap untuk ke industri. Dan tahap industri inilah barangnya sudah sangat siap dan molding (pencetakan produksi) sudah dibuat. "Nanti insyaallah produksi massal akan dilakukan pada bulan Januari. Barang ini sudah dilakukan uji tes semuanya," kata M. Nasirr. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan para rektor dari sejumlah perguruan tinggi, termasuk Rektor Institus Teknologi 10 November Surabaya (ITS) dan Rektor Institus Teknologi Bandung (ITB). (FID/OJI/ES)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Akan Beli 100, Presiden Jokowi Jajal Motor Listrik Nasional Gesits . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
Pemerintah Beri Peluang ASN, TNI, dan Polri Miliki Rumah DP 0%, Cicilan Pinjaman Sampai Pensiun Posted: 07 Nov 2018 12:04 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pemerintah Beri Peluang ASN, TNI, dan Polri Miliki Rumah DP 0%, Cicilan Pinjaman Sampai Pensiun. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjawab wartawan usai Rapat Terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/11) siang. (Foto: Jay/Humas) Pemerintah mempersiapkan skema agar Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Polri bisa memiliki rumah sendiri dengan syarat yang sangat ringan. "Pada rapat bulan April, sudah diajukan skema khusus, yaitu skema penyediaan rumah ASN, TNI, Polri dengan skema DP atau uang muka 0 persen, masa pinjaman bisa sampai 30 tahun, dan pembayaran cicilannya masa pinjamannya juga bisa sampai usia pensiun," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/11) siang. Selain keringanan tersebut, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, cicilan masa pinjaman bisa maksimum sampai usia 75 tahun, dengan catatan waktu pertama kali mengajukan pinjaman usia maksimumnya 53 atau 55 tahun. Menurut Bambang, skema pembiayaan tersebut sudah dilakukan pilot project di beberapa kementerian/lembaga, melibatkan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan kementerian/lembaga tersebut tetapi sifatnya memang masih pembelian secara pribadi. "Jadi ASN, TNI, Polri yang bersangkutan mencari rumah atau apartemen yang diinginkan dan kemudian membeli dengan skema pembiayaan tadi," ujarnya. Fokus di Perkotaan Dalam Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Rabu (7/11) siang, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, telah diputuskan harus ada penguatan. Pertama, sebut Bambang, pentingnya dukungan pemerintah agar beban ASN, TNI, Polri itu menjadi lebih ringan. Dan kedua, yang paling penting adalah penyediaan lahan, karena pemerintah inginnya yang dibangun itu skala besar, tidak bersifat individu, tetapi mungkin dalam suatu kompleks, baik kompleks apartemen/rumah susun. Dengan penguatan skema itu, Menteri PPN/Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, akan disiapkan yang skema khusus untuk hunian ASN, TNI, Polri dengan skema pembiayaan sebagaimana di atas, ditambah dengan dukungan pemerintah agar beban pinjaman atau cicilan menjadi lebih ringan. "Kemungkinan kita akan mencoba skema seperti di FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang sudah ada selama ini," terang Bambang. Sedangkan soal penyediaan lahan, pemerintah akan mengupayakan utamanya lahan yang dikuasai negara atau lahan yang sekarang dipegang oleh kementerian/lembaga untuk bisa didorong menjadi perumahan, utamanya kembali lagi rumah susun, apartemen untuk ASN, TNI, Polri. Menurut Bambang, pemerintah terutama akan fokus di daerah perkotaan, tidak hanya ASN, TNI, Polri di Jakarta tapi ASN, TNI, Polri di seluruh Indonesia. "Jadi tentunya akan fokus pada lahan-lahan yang masih bisa dipakai untuk perumahan rumah susun tadi. Dengan catatan lokasi dari lahan tersebut tidak jauh dari pusat kota, atau alternatifnya lokasi rumah susun tersebut dekat dengan fasilitas transportasi umum misalnya, kalau di Jakarta itu dengan kereta Commuter atau dengan LRT," ungkap Bambang. Menteri PPN/Kepala Bappenas itu menjelaskan, fokus pemerintah adalah rusunami (rumah susun sederhana milik) karena khampir sejuta atau 930.000 lah ASN, TNI, Polri yang belum memiliki rumah pribadi. Mungkin mereka sekarang ini, tambah Kepala Bappenas, tinggal di rumah dinas atau menyewa. Fasilitas ini, lanjut Menteri PPN/Kepala Bappenas, intinya berlaku untuk semua ASN, TNI, Polri, tapi tentunya akan diberikan perhatian khusus kepada yang belum memiliki rumah sama sekali. (FID/JAY/ES) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemerintah Beri Peluang ASN, TNI, dan Polri Miliki Rumah DP 0%, Cicilan Pinjaman Sampai Pensiun . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
Posted: 07 Nov 2018 12:04 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pengantar Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas mengenai Penyediaan Rumah Bagi ASN, TNI, dan Polri, 7 November 2018, di Kantor Presiden, Jakarta. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Bismillahirrahmanirrahim, Siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penyediaan rumah bagi Aparatur Sipil Negara, TNI, dan Polri. Saya kira kita sudah membicarakan ini tetapi saya nanti minta masukan mengenai pelaksanaan di lapangannya seperti apa. Tetapi yang jelas kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah yang layak bagi 945.000 ASN, 275.000 prajurit TNI, dan 360.000 anggota Polri. Tujuannya jelas agar ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri semakin konsentrasi dalam bekerja. Dan selain itu juga memberikan efek ganda untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan program percepatan pembangunan perumahan ini. Aspek penyiapan lahan saya nanti minta laporan, kemudian apakah hunian ini vertikal atau tidak. Yang kedua, mengenai aksesibilitas ke tempat kerja. Kemudian juga yang berkaitan terintegrasinya dengan pengembangan kegiatan ekonomi yang menopang kawasan tersebut. Dan juga model pembiayaannya seperti apa. Jadi ini bisa dari APBN, bisa dari BUMN, bisa dari swasta, jadi modelnya seperti apa. Saya kira itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Menko. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pengantar Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas mengenai Penyediaan Rumah Bagi ASN, TNI, dan Polri, 7 November 2018, di Kantor Presiden, Jakarta . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
Agar Konsentrasi Bekerja, Pemerintah Upayakan Percepatan Penyediaan Rumah Bagi ASN, TNI, dan Polri Posted: 07 Nov 2018 12:04 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Agar Konsentrasi Bekerja, Pemerintah Upayakan Percepatan Penyediaan Rumah Bagi ASN, TNI, dan Polri. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Presiden Jokowi didampingi Seskab Pramono Anung memasuki ruang Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/11) siang. (Foto: Jay/Humas) Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemerintah akan berkonsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah yang layak bagi 945.000 Aparatur Sipil Negara (ASN), 275.000 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan 360.000 anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). "Tujuannya jelas agar ASN, prajurit TNI dan anggota Polri semakin konsentrasi dalam bekerja," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Lanjutan Penyediaan Rumah bagi ASN, TNI dan Polri, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/11) siang. Presiden berharap, program penyediaan rumah bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri itu bisa memberikan efek ganda untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan program percepatan pembangunan perumahan. Mengenai aspek penyiapan lahan, Presiden meminta laporan kementerian terkait, apakah hunian ini vertikal atau tidak. Selain itu, ia juga meminta laporan mengenai aksesbilitas ke tempat kerja, dan juga yang berkaitan terintegrasinya dengan pengembangan kegiatan ekonomi yang menopang kawasan tersebut. Adapun soal pembiayaan, Presiden Jokowi menanyakan seperti apakah bisa dari APBN, bisa dari BUMN, atau bisa dari swasta. Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Ketua OJK Wimboh Santoso, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menaker Hanif Dhakiri, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Desa PDTT Eko Sandjojo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Wamenkeu Mardiasmo, Wakapolri Komjen Ari Dono, dan eselon 1 Lembaga Kepresidenan, serta undangan lainnya. (MAY/FID/EN/JAY/ES) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Agar Konsentrasi Bekerja, Pemerintah Upayakan Percepatan Penyediaan Rumah Bagi ASN, TNI, dan Polri . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
Kerja Sama Pengelolaan Flora dan Fauna di Istana Kepresidenan, Setpres Jalin Kemitraan dengan IPB Posted: 07 Nov 2018 12:04 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Kerja Sama Pengelolaan Flora dan Fauna di Istana Kepresidenan, Setpres Jalin Kemitraan dengan IPB. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Kasetpres bersalaman dengan Rektor IPB usai menandatangani kesepakatan kerja sama di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/11). (Foto: BPMI) Sekretariat Presiden menjalin kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam hal pengelolaan flora dan fauna di lingkungan Istana Kepresidenan. Kerja sama ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama oleh kedua belah pihak di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/11). Nota Kesepahaman antara kedua belah pihak ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Rektor IPB Arif Satria. Dalam Nota Kesepahaman bernomor 01/Ka./Setpres/11/2018 dan Nomor 109/T3/KsM/2018 itu kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang lain yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban kedua pihak. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyambut baik penandatanganan kerja sama ini. Menurutnya, kerja sama ini akan sangat membantu Sekretariat Presiden dalam menata dan merawat barang milik negara, baik yang bergerak maupun yang tidak, terutama Istana-Istana Kepresidenan. "Ini adalah bagian contoh yang cukup baik bahwa kami ingin bekerja sama dengan jajaran IPB terutama antara lain untuk menata lanskap, mengelola kawasan-kawasan area Istana (Kepresidenan) yang kami juga tidak bisa melakukannya sendiri," kata Kepala Sekretariat Presiden sebagaimana rilis yang disampaikan Rabu (7/11). Demikian halnya dengan Rektor IPB Arif Satria yang mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah yang tepat untuk dilakukan. "Ini adalah merupakan rintisan yang tepat sekali dalam rangka untuk bersinergi, untuk bisa memobilisasi sumber daya yang kita miliki dalam rangka untuk menjaga, merawat Istana (Kepresidenan) yang saat ini ada, Istana (Kepresidenan) seluruh Indonesia," ujar Arif Satria. Sementara itu Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama mengatakan bahwa ide untuk melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi ini sudah muncul sejak beberapa waktu lalu. Ia pun menilai pemilihan IPB sebagai mitra kerja sama merupakan hal yang tepat. "Tentu saja sangat tepat bagi kita untuk bekerja sama dengan IPB karena IPB memiliki keilmuan yang tepat, para ahli yang membantu kita untuk memelihara hewan yang kita miliki," kata Setya Utama. Kerja Sama Istana Cipanas dengan Fakultas Kedokteran Hewan IPB Kepala Istana Cipanas dan Dekan Fakultas Peternakan IPB berjabat tangan usai menandatangani kesepakatan di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/11). (Foto: BPMI) Sebagai wujud konkret dari Nota Kesepahaman antara Sekretariat Presiden dan IPB, Selasa (6/11) juga ditandangani Perjanjian Kerja Sama antara Istana Kepresidenan Cipanas dengan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Institut Pertanian Bogor (IPB). Kerja sama ini mencakup pendidikan dan penelitian bidang kedokteran hewan. Adapun yang mendasari kerja sama ini adalah pihak Istana Kepresidenan membutuhkan dukungan personel dan peralatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan hewan di lingkungan Istana Kepresidenan. Termasuk di dalamnya pencegahan zoonois atau penyakit hewan yang dapat menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya. "Di dalam Istana-Istana Kepresidenan terdapat hewan, misalnya kuda. Kuda itu sekarang sudah berjumlah 21. Itu perlu kami rawat, kami ternakkan, sehingga kemampuan ini adanya di IPB, di jajaran Pak Rektor," kata Heru Budi. Menanggapi hal ini, Rektor IPB Arif Satria mengatakan pihaknya memiliki kompetensi dalam bidang satwa. Namun demikian, ia juga berujar bahwa tidak menutup kemungkinan kerja sama diperluas ke bidang lain, misalnya pengelolaan lanskap. "Sebenarnya juga tidak menutup kemungkinan banyak hal yang bisa kita kerjakan berkaitan dengan soal lanskap, pengembangan pengelolaan lanskap. Begitu juga berkaitan dengan mengukur dan mendiagnosis kondisi pohon-pohon yang ada di Istana (Kepresidenan)," ujar Arif Satria. Arif menambahkan, IPB saat ini sudah memiliki USG (ultrasonografi) untuk pohon. Menurutnya, alat ini bisa mendeteksi isi pohon hingga mengukur sejauh mana kekuatan pohon tersebut. "Sehingga itu bisa sebagai langkah kita untuk mengantisipasi ketika terjadi angin dan sebagainya. Jadi terus terang kami pun di IPB sedang melakukan audit pohon. Jadi pohon-pohon besar sedang kita audit semuanya, melihat kondisi, jangan sampai ketika ada angin ada hujan akan rubuh. Itu saya kira sangat berbahaya sekali mengganggu safety kita, begitu pula di Istana (Kepresidenan)," lanjutnya. Kepala Sekretariat Presiden mengatakan pihaknya juga terbuka apabila para mahasiswa IPB ingin menggunakan fasilitas dari Sekretariat Negara, baik itu di lingkungan Sekretariat Presiden maupun di lingkungan Sekretariat Kementerian. "Ini menjadi kewajiban kami untuk membantu siswa-siswa itu supaya bisa melihat langsung, bisa menggunakan ini untuk uji coba, bisa menggunakan fasilitas kami untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran di IPB," kata Heru Budi. Sementara itu Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama berharap ke depannya kerja sama serupa dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi lainnya bisa berkembang lebih jauh lagi. Tidak hanya di bidang pemeliharaan hewan-hewan yang ada di lingkungan Istana Kepresidenan, tetapi juga pemeliharaan benda-benda seni. "Ke depan kita akan kerja samakan untuk pemeliharaan benda seni di Istana (Kepresidenan) yang sangat banyak. Kita lihat lukisan-lukisan yang di sini hanya sebagian, dan sebagian besar lagi ada di gudang yang mungkin perlu konservasi dan pemeliharaan yang lebih baik lagi kalau ditangani oleh ahlinya," tutur Setya Utama. (BPMI/EN) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kerja Sama Pengelolaan Flora dan Fauna di Istana Kepresidenan, Setpres Jalin Kemitraan dengan IPB . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Pertahanan Kini Jadi Rp1,968 Juta – Rp29,085 Juta Posted: 07 Nov 2018 12:04 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Pertahanan Kini Jadi Rp1,968 Juta – Rp29,085 Juta. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 30 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan (tautan: Perpres Nomor 104 Tahun 2018). Dalam Perpres ini disebutkan, pegawai (PNS, dan pegawai lainnya) di lingkungan Kementerian Pertahanan, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan. Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada: a. Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; d. Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan e. Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan yang menjadi pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan diberikan tunjangan profesi, menurut Perpres ini, tunjangan kinerja diberikan sebesar selisih antara tunjangan kinerja dengan tunjangan profesi kelas jabatan yang sama. "Jika tunjangan profesi yang diberikan lebih besar dari tunjangan kinerja pada kelas yang sama maka tunjangan profesi yang diberikan," bunyi Pasal 3 ayat (3) Perpres ini. Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, yaitu: Tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diberikan terhitung mulai bulan Juli 2018. "Tunjangan kinerja yang dibayarkan sebagaimana dimaksud tidak menghilangkan tunjangan-tunjangan lain yang diberikan (on top)," bunyi Pasal 5 ayat (2) Perpres ini. Dalam Perpres ini juga disebutkan, Menteri Pertahanan yang mengepalai dan memimpin Kementerian Pertahanan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja kelas jabatan 17 (tujuh belas) di lingkungan Kementerian Pertahanan, dan dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2017. "Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," bunyi Pasal 7 Perpres ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menurut Perpres ini, diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 1 November 2018. (Pusdatin/ES) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Pertahanan Kini Jadi Rp1,968 Juta – Rp29,085 Juta . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
Perpres No 103/2018: Inilah Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Polri Posted: 07 Nov 2018 12:04 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Perpres No 103/2018: Inilah Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Polri. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 30 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (tautan: Perpres Nomor 103 Tahun 2018). Dalam Perpres ini disebutkan, pegawai (prajurit, PNS, dan pegawai lainnya) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan. Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada: a. Pegawai di lingkungan Polri yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai di lingkungan Polri yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai di lingkungan Polri yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; d. Pegawai di lingkungan Polri yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan e. Pegawai di lingkungan Polri yang menjadi pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi. Pegawai di Lingkungan Polri yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan diberikan tunjangan profesi, menurut Perpres ini, tunjangan kinerja diberikan sebesar selisih antara tunjangan kinerja dengan tunjangan profesi kelas jabatan yang sama. "Jika tunjangan profesi yang diberikan lebih besar dari tunjangan kinerja pada kelas yang sama maka tunjangan profesi yang diberikan," bunyi Pasal 3 ayat (3) Perpres ini. Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, yaitu: Tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diberikan terhitung mulai bulan Juli 2018. "Tunjangan kinerja yang dibayarkan sebagaimana dimaksud tidak menghilangkan tunjangan-tunjangan lain yang diberikan (on top)," bunyi Pasal 5 ayat (2) Perpres ini. Dalam Perpres ini juga disebutkan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengepalai dan memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja kelas jabatan 17 (tujuh belas) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2017. "Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," bunyi Pasal 7 Perpres ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menurut Perpres ini, diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 1 November 2018. (Pusdatin/ES) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Perpres No 103/2018: Inilah Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Polri . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
Gubernur Olly Dampingi Megawati Jadi Pembicara di The KOR-ASIA Forum 2018 Seoul Posted: 07 Nov 2018 12:03 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Gubernur Olly Dampingi Megawati Jadi Pembicara di The KOR-ASIA Forum 2018 Seoul. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey kembali dipercaya mengikuti pertemuan tingkat internasional. Kali ini Olly mendampingi Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarno Putri pada ajang The KOR-ASIA Forum 2018 yang digelar di Hanra Hall, Seoul Dragon City Hotel, Yongsan-gu, Korea Selatan, Rabu (07/11/2018). Forum yang menampilkan serangkaian pembicaraan dan diskusi panel tentang Korea dan ASEAN, Pertumbuhan dan Kemakmuran serta Asia Utara : Tantangan Baru Jalan Menuju Masa Depan ini dibuka oleh Perdana Menteri Korea Selatan, Lee Nak-yeon. Gubernur Olly menerangkan, The KOR-ASIA Forum 2018 mengusung tema "Peace on the Korean Peninsula, Asia's Opportunity Progress" atau Perdamaian di Semenanjung Korea dan Peluang Asia untuk Kemajuan. Megawati didaulat menjadi salah satu pembicara pada forum ini dalam kapasitasnya sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Megawati dinilai selama ini aktif mendorong perdamaian di Semenanjung Korea. Dalam forum tersebut dibagi ke dalam dua fokus pembahasan diskusi panel yaitu untuk hubungan Korea dan ASEAN dengan tema "Mutual Growth and Prosperity" serta pembahasan untuk kawasan Asia Utara dengan tema "New Challenges Road to the Future". Forum ini turut dihadiri sejumlah perwakilan dari partai politik di Korea Selatan seperti Partai Liberty Korea, Demokrat, Barenmirae, Partai Perdamaian) serta para pakar dan akademisi yang terkenal pada bidangnya masing-masing. The KOR-ASIA Forum 2018 juga menampilkan sejumlah pembicara internasional lainnya, yaitu Lee Hyuk (Sekretaris Jenderal Pusat ASEAN-Korea), Moon Hee-sang (Ketua Majelis Nasional Republik Korea), Lee Nak- Yeon (Perdana Menteri Republik Korea), Punsalmaagiyn Ochirbat (Mantan Presiden Mongolia), Le Luong Minh (Mantan Sekretaris Jenderal ASEAN), Jeong Se-hyun (Ketua Forum Perdamaian Korea) dan Kim Hyun-chul (Ketua Komite Kepresidenan pada Kebijakan Selatan Baru). (Humas Pemprov Sulut) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Gubernur Olly Dampingi Megawati Jadi Pembicara di The KOR-ASIA Forum 2018 Seoul . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
Pelihara Kamtibmas Yang Kondusif, Bhabinkamtibmas Sambang Warga Posted: 07 Nov 2018 12:03 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pelihara Kamtibmas Yang Kondusif, Bhabinkamtibmas Sambang Warga. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Pasangan dua sejoli tersebut telah melanggar norma kesopanan dalam satu rumah dengan status yang tidak sah yang belum ada ikatan pernikahan, Pasangan dua sejoli dilakukan pembinaan dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi hal tersebut serta kepada pendatang baru di data asal usul oleh Kepala Lingkungan serta wajib pendatang baru melaporkan diri diKelurahan ."ungkap Bhabinkamtibmas Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pelihara Kamtibmas Yang Kondusif, Bhabinkamtibmas Sambang Warga . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
Posted: 07 Nov 2018 12:03 AM PST |
You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |