Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca #TACIGI - Jateng.

#TACIGI - Jateng

---

• Keharmonisan Satgas TMMD Ke-103 Saat Makan Bersama
• Keharmonisan Satgas TMMD Ke-103 Saat Makan Bersama
• Jelang PKN-Revmen, Persiapan Terus Dimatangkan
• Pertahanan Non Militer di Tanah Papua Memiliki Peran Penting
• Daya Serap SKPD Rendah, Lukas Enembe Enggan Disalahkan
• Lukas Enembe Bakal Rampingkan SKPD hingga 30, Puluhan Pejabat Bakal Non Job
• Papua Masih Tunggu Undangan Menpan RB Terkait CPNS 2018
• Gubernur Madang Kagum dengan Pembangunan di Tanah Papua
• Aksi Nyata Revolusi Toilet Jadi Agenda PKN-Revmen 2018
• Gubernur Madang Kagum dengan Pembangunan di Tanah Papua
• Spesies Anggrek Baru Dinamai Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe
• Spesies Anggrek Baru Dinamai Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe
• Honorer K2 Dibawah Umur 35 Tahun Bisa Daftar CPNS Formasi Umum
• Honorer K2 Dibawah Umur 35 Tahun Bisa Daftar CPNS Formasi Umum
• ITB Sediakan Banyak Ahli Bantu Pembangunan di Papua
• Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Lemahkan Pengawasan Hutan di Papua
• ITB Sediakan Banyak Ahli Bantu Pembangunan di Papua
• Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Lemahkan Pengawasan Hutan di Papua
• Wali Kota Banjarmasin Salurkan Bantuan untuk Pengungsi Korban Gempa Palu
• Begini Tanggapan KSHUMI Kalsel Mengenai Pembakaran Bendera Bertulis Kalimat Tauhid

Keharmonisan Satgas TMMD Ke-103 Saat Makan Bersama Posted: 23 Oct 2018 03:23 AM PDT

Keharmonisan Satgas TMMD Ke-103 Saat Makan Bersama Posted: 23 Oct 2018 03:20 AM PDT

Jelang PKN-Revmen, Persiapan Terus Dimatangkan Posted: 23 Oct 2018 03:00 AM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Jelang PKN-Revmen, Persiapan Terus Dimatangkan . Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Semakin dekatnya pelaksanaan kegiatan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN-Revmen) yang akan berlangsung pada tanggal 26 - 28 Oktober 2018 di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara membuat panitia terus melakukan persiapan agar hajatan nasional yang melibatkan sekitar 15.000 peserta di dalamnya gubernur, walikota dan bupati seluruh Indonesia ini berjalan lancar. Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK Nyoman Shuida pada rapat final persiapan PKN-Revmen di Manado, Selasa (23/10/2018) sore. "Melalui rapat final ini, kami sampaikan bahwa persiapan pelaksanaan sudah matang dan Sulawesi Utara siap menyelenggarakan PKN Revolusi Mental pada tanggal 26-28 Oktober 2018," kata Nyoman. Nyoman menuturkan, semua tahapan persiapan yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan PKN-Revmen menjadi penyemangat bagi seluruh masyarakat untuk menjadi pelaku Gerakan Revolusi Mental. "Kami berharap dengan berbagai persiapan yang sudah dilakukan ini dapat memberikan dampak positif dan juga menjadi inspirasi bagi masyarakat di Indonesia untuk sama-sama menerapkan Gerakan Revolusi Mental," tutur Nyoman. Sebelumnya, dalam rapat yang diikuti pemerintah pusat dan Ketua Umum Panitia Daerah PKN-Revmen yang juga Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulut Edison Humiang ini terungkap sejumlah sarana yang disiapkan untuk menunjang suksesnya hajatan yang rencananya bakal dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Diantaranya, penataan lokasi acara di Lapangan Robert Wolter Monginsidi, lahan parkir kendaraan, koneksi internet, tempat pameran, keamanan, pengaturan lalu lintas, sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya. Semua sarana tersebut dipastikan siap digunakan pada PKN-Revmen 2018. Untuk diketahui, PKN-Revmen tahun 2018 ini mengangkat tema "Revolusi Mental untuk Indonesia Satu, Mandiri dan Melayani".  Sejumlah kegiatan akan dilaksanakan dalam menyemarakkan acara ini yaitu "Gerakan Indonesia Melayani", "Gerakan Indonesia Bersih", "Gerakan Indonesia Tertib", "Gerakan Indonesia Mandiri" dan Gerakan Indonesia Bersatu". PKN-Revmen tahun ini akan lebih menekankan hasil capaian nyata dari upaya dan komitmen pemerintah pusat dan daerah bersama dengan berbagai elemen masyarakat untuk melaksanakan perubahan. Adapun Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain rembuk lima program gerakan perubahan (Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri dan Bersatu), gerakan aksi nyata serempak di 34 provinsi dalam bulan Pemantapan GNRM, nonton bersama dan diskusi film bertemakan Revolusi Mental, pameran inovasi pelayanan publik dan karya kreatif anak bangsa, hingga karnaval budaya Indonesia. Dengan berbagai acara yang menarik ini, PKN-Revmen diharapkan dapat membangkitkan semangat kebanggaan dan mengajak peran serta seluruh komponen bangsa untuk menjadi bangsa yang berintegritas, beretos kerja keras dan memiliki karakter bergotong royong untuk mencapai target pembangunan bangsa. Rapat turut dihadiri Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri Prabawa Eka Soesanta, Kaban Kesbangpol Sulut Meiki Onibala, perwakilan dari Kemenko Polhukam dan instansi lainnya. (Humas Pemprov Sulut) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Jelang PKN-Revmen, Persiapan Terus Dimatangkan . Silahkan membaca berita lainnya.

Pertahanan Non Militer di Tanah Papua Memiliki Peran Penting Posted: 23 Oct 2018 02:45 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Strategi pertahanan dan kedaulatan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus menjadi agenda pembangunan daerah yang tertuang dalam konsumen rencana pembangunan daerah, ketahanan nasional tentu sangat mempengaruhi keamanan daerah dan juga sebaliknya. Hal itu diungkapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Politik, Simeon Itlay pada Seminar Sinergitas Penanganan Ancaman Non Militer di Aula Kantor Bappeda, Rabu (17/10). "Kedudukan pemerintah daerah dalam pertahanan non militer memiliki peran yang sangat penting, karena pemerintah daerah adalah institusi terdepan yang berhadapan langsung dengan permasalahan yang dapat berpotensi menjadi ancaman non militer," katanya. Disisi lain, katanya, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya nasional di daerah yang dapat didayagunakan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah daerah harus bisa mensinergikan penanganan ancaman non militer di daerahnya supaya dapat diantisipasi dan dikelola sedini mungkin, sehingga ancaman itu, tidak berkembang menjadi lebih luas. Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, khususnya upaya menghadapi ancaman non militer diperlukan komitmen dan partisipasi serta tanggungjawab semua komponen bangsa dalam menghadapi ancaman non militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. "Di era kekininan ancaman non militer merupakan bentuk lain dari perang modern yaitu sejenis perang yang berbiaya murah, namun memiliki dampak/efek,  karena merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya. Bahkan, imbuhnya, jenis perang ini dapat menjadi lebih berbahaya dari perang konvensional, karena menggunakan kekuatan non militer yang tidak terlihat tetapi dampaknya sangat terasa. Untuk menghadapi ancaman non militer ini diperlukan sebuah kekuatan yang bersifat non fisik. (DiskominfoPapua)

Daya Serap SKPD Rendah, Lukas Enembe Enggan Disalahkan Posted: 23 Oct 2018 02:45 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe enggan disalahkan dengan tingkat daya serap yang rendah, jelang tutup tahun anggaran 2018 ini. Lukas mengatakan, dirinya sudah mundur dari jabatan gubernur dan fokus mengikuti Pilkada sejak awal 2018. Pemerintahan pun dilanjutkan oleh Penjabat Gubernur Soedarmo yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo. "Soal daya serap, kan kita kemarin ikut Pilkada. Jadi yang laksanakan pemerintahan adalah kepala pemerintahan sebelumnya (Pj. Gubernur Soerarmo)," terang Lukas, ketika ditanya wartawan terkait masih rendahnya daya serap Pemprov Papua tahun ini. Gubernur akui, hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, memiliki daya serap yang rendah. Bahkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua, ada banyak proyek fisik yang dibatalkan pelelangannya. "Sebab kita dalam program 20119 - 2020, selain reformasi birokrasi kita fokuskan kegiatan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur maupun persiapan PON. Tidak ada kegiatan lain dan bisa kita pastikan penyerapannya baik mulai tahun depan. Tapi untuk tahun ini jika penyerapan rendah itu merupakan kegiatan yang dijalankan pejabat (gubernur) sebelumnya," terang dia. Sebelumnya, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa kembali mengingatkan SKPD agar segera meningkatkan daya serap. "Peningkatan daya serap harus menjadi perhatian serius dari semua SKPD. Sebab Serapan APBD 2018 sampai saat ini kurang maksimal. Untuk itu, kepala dinas dan kepala badan tolong hal ini menjadi perhatian," tegas dia. Doren meminta setiap SKPD agar dapat mendorong pihak ketiga untuk segera melakukan penagihan setelah proyek yang dikerjakan rampung. "Sebab para kontraktor di Papua ini lebih banyak menagih setelah proyeknya selesai. Nah hal ini pula yang membuat penyerapan kita masih belum maksimal saat ini," kata dia. Kendati begitu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  (Bappeda) Provinsi Papua Muhammad Musa'ad meyampaikan hal yang berbeda. Sampai dengan September lalu, penyerapan sudah menyentuh angka 68 persen. Dirinya pun meyakini penyerapan bakal mencapai angka maksimal 90 persen sesuai target penyerapan tahun ini. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Bakal Rampingkan SKPD hingga 30, Puluhan Pejabat Bakal Non Job Posted: 23 Oct 2018 02:45 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengingatkan kepada pimpinan SKPD yang selama 5 tahun sudah bekerja harus siap terima pindah jabatan dan siap tidak dapat jabatan (non job) pasca perampingan SKPD nanti. "Saya sampaikan bahwa kepala SKPD yang ada ini sudah 5 tahun bekerja dengan saya harus siap terima pindah jabatan dan siap terima jika tidak bisa dipakai lagi, pasca perampingan SKPD," kata Gubernur Enembe di Jayapura, Rabu (17/10). Menurutnya, perampingan SKPD akan dilakukan dalam waktu dekat ini, dari 53 SKPD menjadi 30-an SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Perampingan ini, sudah dibahas bersama kepala SKPD terkait, sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yakni Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan. "Jadi, kita bentuk tim untuk perampingan SKPD, mungkin dari 50 lebih SKPD dirampingkan menjadi 30-an SKPD," tegasnya. Dikatakan, banyak OPD yang akan dirampingkan, namun hanya SKPD urusan wajib dan umum dipertahankan. "SKPD yang akan dirampingkan banyak, seperti Dinas Koperasi digabungkan, ada juga SKPD yang dileburkan, hanya dinas yang urusan wajib dan umum saja kita pertahankan," kata Gubernur. Gubernur Lukas Enembe menambahkan perampingan SKPD di lingkungan Pemerintan Provinsi Papua untuk mengefektifkan kinerja SKPD menjadi lebih baik. "Iya, dalam waktu dekat ini kita akan lakukan perampingan SKPD untuk efektifkan kinerja lebih baik," katanya. Menurut Enembe, perampingan SKPD dilakukan, karena selama ini ada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang sama, tapi beda SKPD itu akan digabungkan jadi satu saja agar lebih efektif dalam bekerja. "Banyak SKPD akan kita gabungkan karena selama ini tupoksi sama bahkan ada SKPD ditiadakan atau dihapus," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Papua Masih Tunggu Undangan Menpan RB Terkait CPNS 2018 Posted: 23 Oct 2018 02:45 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota masih menunggu undangan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait, perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Hal demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, dalam satu kesempatan, kemarin. "Rencana pertemuan dengan Menpan RB kami masih tunggu. Nanti Menpan akan undang Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Juga nanti ada Kepala BKD se-Papua yang membahas terkait permintaan CPNS secara offline di Papua," terang dia. Sekda memastikan, kendati belum menerima undangan, dipastikan pelaksanaan perekrutan CPNS 2018 untuk provinsi, kabupaten dan kota di Papua bakal tetap digelar pada tahun ini. "Yang jelas penerimaan untuk Papua ada jadwal tersendiri yang tak mengikuti agenda perekrutan secara nasional. Yang pasti kita harap upayakan digelar tahun ini," tuntasnya. Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua Nicolaus Wenda memastikan penerimaan CPNS 2018 di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bakal dilaksanakan pada tahun ini setelah mekanisme perekrutan disepakati bersama Kemenpan RB. Kendati demikian, Nicolaus belum dapat memastikan jadwal pasti perekrutan CPNS 2018. Hanya saja, pelaksanaanya tetap diupayakan pada tahun ini. "Kita tunggu saja, sebab pasti setelah bertemu Menpan RB, jadwal penerimaan CPNS akan ditetapkan. Intinya penerimaan CPNS di Papua digelar secara khusus dan tidak mengikuti agenda nasional," terang dia. Sementara ditanya mengenai jumlah kouta penerimaan untuk Provinsi Papua, Nicolaus mengatakan untuk penerimaan CPNS 2018 dari jalur umum berjumlah 333. Sementara itu, Pemprov juga masih akan membuka penerimaan CPNS jalur khusus untuk guru, dengan jumlah sekitar 300-an. "Sehingga total ada 600-an pegawai yang bakal direkrut untuk provinsi tahun 2018. Sementara untuk kabupaten digelar secara terpisah dan koutanya sesuai usulan kebutuhan daerah," terang dia. (DiskominfoPapua)

Gubernur Madang Kagum dengan Pembangunan di Tanah Papua Posted: 23 Oct 2018 02:45 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Provinsi Madang, Papua New Guinea (PNG), Peter Yama menyampaikan kekagumannya atas keberhasilan pembangunan di Provinsi Papua. Gubernur Peter Yama mengungkapkan hal itu, ketika melakukan kunjungan ke Jembatan Hamadi-Holtekamp dan Stadion Papua Bangkit, di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. "Saya senang dengan semua pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur Lukas Enembe, karena dia (Lukas) punya hati untuk membangun Papua," kata Peter Yama kepada pers usai meninjau stadion Papua Bangkit, Senin, (22/10) malam. Dikatakan, pemerintah Provinsi Papua sudah benar membangun stadion ini, karena orang Papua senang berolahraga dan di PNG belum ada fasilitas olahraga seperti ini. "Saya sudah melihat semua pembangunan di Papua dalam kunjungan kali ini, saya merasa kagum dan bangga, seorang Gubernur Lukas Enembe bisa membangun stadion terbaik nomor dua di Indonesaia maupun jembatan yang sangat indah, itu sangat luar biasa," ujarnya. Dikatakan Peter Yama, politisi yang baik adalah melakukan satu kebijakan untuk masyarakat itu adalah hal yang utama. "Saya adalah politis aktif di PNG dan saya banyak dengar hal yang jelek dan buruk menyangkut hak diskriminasi orang Papua, tapi hari ini saya bisa buktikan bahwa Papua di bawah kepemimpinan Lukas Enembe, banyak kemajuan pembangunan yang sangat luar biasa," bebernya. Menurutnya, kebebasan orang berusaha dan membangun ekonomi itu memberikan kebebasan dan kemajuan ekonomi di Papua dan ia senang dengan kondisi seperti itu. "Saya mau sampaikan bahwa tanah yang kita miliki ini adalah tanah yang besar, tapi ketika kita meninggal hanya 6 meter tanah saja yang kita ambil. Kita tidak akan ambil semua tanah dan kekayaan besar ini bawa ke surga, kita tidak membawa bangsa yang besar ini ke surga, maka ketika kita semua masih ada diatas tanah ini, mari kita lakukan hal-hal yang baik dan menunggu tuhan panggil dan kita pergi," paparnya. Peter Yama juga menyampaikan apresiasi kapada Pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, yang mendukung penuh kinerja Lukas Enembe dalam pembanunan tanah Papua. "Terima kasih kepada Lukas Enembe yang sudah melakukan hal besar dalam membanguan untuk rakyat Papua," ucapnya. Gubernur Lukas Enembe pada kesempatan itu, menyatakan, Indonesia adalah bangsa yang besar dan dirinya ingin semua orang bisa melihat pembangunan yang ada di Papua. "Selama ini kita tertutup dengan PNG, dengan kita membuka akses kerjasama ini, semua orang bisa datang melihat banyak perubahan terjadi Papua," katanya. Lukas Enembe juga berjanji dalam peresmian dan pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Papua, pejabat-pejabat dari PNG akan diundang. Gubernur juga optimis, pembangunan stadion Papua Bangkit bisa selesai akhir tahun ini. "Sampai dengan saat ini progres dari proyek stadion itu sudah mencapai sekitar 80 persen. Untuk sekarang sudah mencapai sekitar 80 persen. Mereka bekerja dan lembur setiap hari, kurang lebih ada 950 pekerja," ujarnya. Pihaknya optimis pada bulan Desember 2018 nanti, pembangunan stadion dapat diselesaikan. Selain itu, pada awal tahun 2019, akan dilakukan proses pembuatan lintasan lari. "Semua peralatan seperti kursi dan lainnya sudah ada di Jayapura, tinggal dipasang, saya sangat optimis stadion ini selesai tepat waktu," harapnya.  (DiskominfoPapua)

Aksi Nyata Revolusi Toilet Jadi Agenda PKN-Revmen 2018 Posted: 23 Oct 2018 02:25 AM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Aksi Nyata Revolusi Toilet Jadi Agenda PKN-Revmen 2018. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Gerakan lndonesia Bersih dengan Aksi Nyata Revolusi Toilet menjadi salah satu agenda penting dalam Pekan Kerja Nyata Nasional Revolusi Mental (PKN-Revmen) yang akan berlangsung di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 26 - 28 Oktober 2018. Aksi Nyata Revolusi Toilet ini diwujudkan dalam ajang penilaian fasilitas kebersihan Toilet pada hari Jumat, 26 Oktober 2018 di lingkungan sekolah, kampus, lnstansi pemerintah, restoran, lokasi pariwisata se Sulut. "Aksi Nyata Revolusi Toilet sendiri merupakan gerakan untuk mendorong pemerintah dan masyarakat agar menjaga kebersihan di seluruh Toilet," ungkap Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw dalam surat edaran pemberitahuan kegiatan PKN-Revmen yang disampaikan kepada seluruh stakeholder. Adapun tim penilai aksi nyata revolusi toilet sebagai berikut : 1. Lokasi : Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Koordinator : Badan Kepegawaian Daerah Sulut Tim Penilai Tingkat Provinsi : Badan Kepegawaian Daerah Sulut, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Sulut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulut. Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota : Badan Kepegawaian Kabupaten/Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. 2. Lokasi : SMA/SMK Provinsi Sulawesi Utara dan SMP, SD Kabupaten/Kota Koordinator : Dinas Pendidikan Daerah Sulut Tim Penilai Tingkat Provinsi : Dinas Pendidikan Daerah Sulut dan Badan Kepegawaian Daerah Sulut Tim Penilai Kabupaten dan Kota : Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Badan Kepegawaian Kabupaten/Kota 3. Lokasi : Restoran dan Rumah Makan Koordinator : Dinas Pariwisata Daerah Sulut Tim Penilai Tingkat Provinsi : Dinas Pariwisata Daerah Sulut serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut. Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota : Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota. (Humas Pemprov Sulut) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Aksi Nyata Revolusi Toilet Jadi Agenda PKN-Revmen 2018 . Silahkan membaca berita lainnya.

Gubernur Madang Kagum dengan Pembangunan di Tanah Papua Posted: 23 Oct 2018 02:17 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Provinsi Madang, Papua New Guinea (PNG), Peter Yama menyampaikan kekagumannya atas keberhasilan pembangunan di Provinsi Papua. Gubernur Peter Yama mengungkapkan hal itu, ketika melakukan kunjungan ke Jembatan Hamadi-Holtekamp dan Stadion Papua Bangkit, di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. "Saya senang dengan semua pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur Lukas Enembe, karena dia (Lukas) punya hati untuk membangun Papua," kata Peter Yama kepada pers usai meninjau stadion Papua Bangkit, Senin, (22/10) malam. Dikatakan, pemerintah Provinsi Papua sudah benar membangun stadion ini, karena orang Papua senang berolahraga dan di PNG belum ada fasilitas olahraga seperti ini. "Saya sudah melihat semua pembangunan di Papua dalam kunjungan kali ini, saya merasa kagum dan bangga, seorang Gubernur Lukas Enembe bisa membangun stadion terbaik nomor dua di Indonesaia maupun jembatan yang sangat indah, itu sangat luar biasa," ujarnya. Dikatakan Peter Yama, politisi yang baik adalah melakukan satu kebijakan untuk masyarakat itu adalah hal yang utama. "Saya adalah politis aktif di PNG dan saya banyak dengar hal yang jelek dan buruk menyangkut hak diskriminasi orang Papua, tapi hari ini saya bisa buktikan bahwa Papua di bawah kepemimpinan Lukas Enembe, banyak kemajuan pembangunan yang sangat luar biasa," bebernya. Menurutnya, kebebasan orang berusaha dan membangun ekonomi itu memberikan kebebasan dan kemajuan ekonomi di Papua dan ia senang dengan kondisi seperti itu. "Saya mau sampaikan bahwa tanah yang kita miliki ini adalah tanah yang besar, tapi ketika kita meninggal hanya 6 meter tanah saja yang kita ambil. Kita tidak akan ambil semua tanah dan kekayaan besar ini bawa ke surga, kita tidak membawa bangsa yang besar ini ke surga, maka ketika kita semua masih ada diatas tanah ini, mari kita lakukan hal-hal yang baik dan menunggu tuhan panggil dan kita pergi," paparnya. Peter Yama juga menyampaikan apresiasi kapada Pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, yang mendukung penuh kinerja Lukas Enembe dalam pembanunan tanah Papua. "Terima kasih kepada Lukas Enembe yang sudah melakukan hal besar dalam membanguan untuk rakyat Papua," ucapnya. Gubernur Lukas Enembe pada kesempatan itu, menyatakan, Indonesia adalah bangsa yang besar dan dirinya ingin semua orang bisa melihat pembangunan yang ada di Papua. "Selama ini kita tertutup dengan PNG, dengan kita membuka akses kerjasama ini, semua orang bisa datang melihat banyak perubahan terjadi Papua," katanya. Lukas Enembe juga berjanji dalam peresmian dan pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Papua, pejabat-pejabat dari PNG akan diundang. Gubernur juga optimis, pembangunan stadion Papua Bangkit bisa selesai akhir tahun ini. "Sampai dengan saat ini progres dari proyek stadion itu sudah mencapai sekitar 80 persen. Untuk sekarang sudah mencapai sekitar 80 persen. Mereka bekerja dan lembur setiap hari, kurang lebih ada 950 pekerja," ujarnya. Pihaknya optimis pada bulan Desember 2018 nanti, pembangunan stadion dapat diselesaikan. Selain itu, pada awal tahun 2019, akan dilakukan proses pembuatan lintasan lari. "Semua peralatan seperti kursi dan lainnya sudah ada di Jayapura, tinggal dipasang, saya sangat optimis stadion ini selesai tepat waktu," harapnya.  (DiskominfoPapua) Berita ini diposting di website www.papua.us | Miliki Website Gratis Kualitas Terbaik | Buat akun Gmail anda | Miliki Akun Facebook anda disini

Spesies Anggrek Baru Dinamai Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe Posted: 23 Oct 2018 02:17 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dua spesies bunga Anggrek baru yang ditemukan oleh Profesor Edwar dari Leiden University di Papua, rencananya akan diberi nama Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray mengatakan, pihaknya telah bekoordinasi dengan Leiden University Belanda terkait penemuan jenis Anggrek baru itu. "Dua jenis anggrek baru itu akan dikembangkan dan diberi nama Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe. Selain itu, Pemprov Papua rencana akan mengusulkan kepada PT Pos Indonesia agar dipatenkan sebagai perangko," kata Jan Ormuseray, Kamis (18/10). Menurutnya, pemberian nama Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe terhadap dua Anggrek baru itu, sebagai sebuah penghargaan kepada Ibu Iriana sebagai ibu negara dan Ibu Yulce sebagai istri Gubernur Papua. Senada dengan itu, Sekda Papua, TEA. Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi menyambut positif dengan adanya perkembangan dan penemuan Anggrek baru di Papua itu. Ia minta dinas terkait berkoordinasi dengan Leiden University untuk melakukan MoU atau ada hal–hal yang terkait dengan kerja sama dengan Pemprov Papua sehingga mendukung pengembangan dan kelestarian Anggrek Papua itu. "Saya sudah dengar ada temuan itu. Saya sudah perintahkan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Papua," ujarnya. Sebelumnya, Profesor Edwar dari Leiden University ASAL Belanda menemukan dua spesis Anggrek baru, ketika meneliti berbagai jenis tanaman Anggrek di tanah Papua tahun 2017. Dua spesies ini rencananya akan dikembangkan oleh Pemerintah Papua dan Leiden University Belanda. Profesor Edwar, adalah seorang peneliti yang menemukan dua spesies Anggrek itu. Menurutnya, Papua memiliki 2.900 ragam spesies Anggrek yang bisa dikembangkan di dunia. "Kita akan membuat taman hutan Anggrek, kupu-kupu dan burung di dua lokasi, yakni di Biak dan Keerom, karena dua lokasi ini sangat cocok untuk pengembangbiakan spesies-spesies itu, " imbuh Prof Edwar saat memberikan pemaparan di Kegiatan Rakernis Rehabilitasi Hutan di Jayapura, Rabu (17/10).  (DiskominfoPapua) Berita ini diposting di website www.papua.us | Miliki Website Gratis Kualitas Terbaik | Buat akun Gmail anda | Miliki Akun Facebook anda disini

Spesies Anggrek Baru Dinamai Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe Posted: 23 Oct 2018 02:05 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dua spesies bunga Anggrek baru yang ditemukan oleh Profesor Edwar dari Leiden University di Papua, rencananya akan diberi nama Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray mengatakan, pihaknya telah bekoordinasi dengan Leiden University Belanda terkait penemuan jenis Anggrek baru itu. "Dua jenis anggrek baru itu akan dikembangkan dan diberi nama Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe. Selain itu, Pemprov Papua rencana akan mengusulkan kepada PT Pos Indonesia agar dipatenkan sebagai perangko," kata Jan Ormuseray, Kamis (18/10). Menurutnya, pemberian nama Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe terhadap dua Anggrek baru itu, sebagai sebuah penghargaan kepada Ibu Iriana sebagai ibu negara dan Ibu Yulce sebagai istri Gubernur Papua. Senada dengan itu, Sekda Papua, TEA. Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi menyambut positif dengan adanya perkembangan dan penemuan Anggrek baru di Papua itu. Ia minta dinas terkait berkoordinasi dengan Leiden University untuk melakukan MoU atau ada hal–hal yang terkait dengan kerja sama dengan Pemprov Papua sehingga mendukung pengembangan dan kelestarian Anggrek Papua itu. "Saya sudah dengar ada temuan itu. Saya sudah perintahkan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Papua," ujarnya. Sebelumnya, Profesor Edwar dari Leiden University ASAL Belanda menemukan dua spesis Anggrek baru, ketika meneliti berbagai jenis tanaman Anggrek di tanah Papua tahun 2017. Dua spesies ini rencananya akan dikembangkan oleh Pemerintah Papua dan Leiden University Belanda. Profesor Edwar, adalah seorang peneliti yang menemukan dua spesies Anggrek itu. Menurutnya, Papua memiliki 2.900 ragam spesies Anggrek yang bisa dikembangkan di dunia. "Kita akan membuat taman hutan Anggrek, kupu-kupu dan burung di dua lokasi, yakni di Biak dan Keerom, karena dua lokasi ini sangat cocok untuk pengembangbiakan spesies-spesies itu, " imbuh Prof Edwar saat memberikan pemaparan di Kegiatan Rakernis Rehabilitasi Hutan di Jayapura, Rabu (17/10).  (DiskominfoPapua)

Honorer K2 Dibawah Umur 35 Tahun Bisa Daftar CPNS Formasi Umum Posted: 23 Oct 2018 01:32 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua memastikan tenaga Honorer Kategori Dua (K2) dibawah umur 35 tahun, memiliki kesempatan mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur formasi umum. Hal itu disampaikan Kepala BKD Papua Nicolaus Wenda, di Jayapura, belum lama ini. Menurut dia, bila sesuai rencana, penerimaan CPNS 2018 di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bakal dilaksanakan sebelum akhir tahun setelah mekanisme perekrutan disepakati bersama Kemenpan RB. Hal demikian, menyikapi usulan perekrutan CPNS 2018  secara offline yang baru-baru ini disetujui Presiden Joko Widodo, saat menerima gubernur dan bupati/walikota se-Papua, di Istana Negara, Jakarta. "Yang pasti kalau umur dibawah 35 tahun memenuhi syarat untuk mendaftar CPNS. Untuk itu, kita minta dukungan supaya penerimaan CPNS terlaksana secepatnya," terang dia. Sebelumnya, Kepala Nicolaus Wenda memastikan jadwal pasti perekrutan CPNS 2018. "Kita tunggu saja, sebab pasti setelah bertemu Menpan RB, jadwal penerimaan CPNS akan ditetapkan. Intinya penerimaan CPNS di Papua digelar secara khusus dan tidak mengikuti agenda nasional," terang dia. Sementara ditanya mengenai jumlah kouta penerimaan untuk Provinsi Papua, Nicolaus mengatakan untuk penerimaan CPNS 2018 dari jalur umum berjumlah 333. Sementara itu, Pemprov juga masih akan membuka penerimaan CPNS jalur khusus untuk guru, dengan jumlah sekitar 300-an. "Sehingga total ada 600-an pegawai yang bakal direkrut untuk provinsi tahun 2018. Sementara untuk kabupaten digelar secara terpisah dan koutanya sesuai usulan kebutuhan daerah," terang dia. Pada kesempatan itu, ia menyebut adanya indikasi penipuan oleh oknum tak bertanggungjawab yang mengatasnamakan Kepala BKD. Dia memastikan, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta imbalan uang, agar menolak dan segera dilaporkan ke pihak berwajib. "Sebab dari informasi yang saya dengar ada orang tertentu yang menatasnamakan saya lalu menjanjikan kelulusan. Yang bersangkutan melalui media massa mengaku bernama Budiono dan saya tegaskan itu seorang calo yang tidak bertanggung jawab." "Saya tidak pernah menyuruh staf atau pihak manapun untuk meminta uang dan menjanjikan kelulusan. Sekali lagi bila menemukan silahkan dilaporkan ke polisi," tegasnya. (DiskominfoPapua) Berita ini diposting di website www.papua.us | Miliki Website Gratis Kualitas Terbaik | Buat akun Gmail anda | Miliki Akun Facebook anda disini

Honorer K2 Dibawah Umur 35 Tahun Bisa Daftar CPNS Formasi Umum Posted: 23 Oct 2018 01:30 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua memastikan tenaga Honorer Kategori Dua (K2) dibawah umur 35 tahun, memiliki kesempatan mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur formasi umum. Hal itu disampaikan Kepala BKD Papua Nicolaus Wenda, di Jayapura, belum lama ini. Menurut dia, bila sesuai rencana, penerimaan CPNS 2018 di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bakal dilaksanakan sebelum akhir tahun setelah mekanisme perekrutan disepakati bersama Kemenpan RB. Hal demikian, menyikapi usulan perekrutan CPNS 2018  secara offline yang baru-baru ini disetujui Presiden Joko Widodo, saat menerima gubernur dan bupati/walikota se-Papua, di Istana Negara, Jakarta. "Yang pasti kalau umur dibawah 35 tahun memenuhi syarat untuk mendaftar CPNS. Untuk itu, kita minta dukungan supaya penerimaan CPNS terlaksana secepatnya," terang dia. Sebelumnya, Kepala Nicolaus Wenda memastikan jadwal pasti perekrutan CPNS 2018. "Kita tunggu saja, sebab pasti setelah bertemu Menpan RB, jadwal penerimaan CPNS akan ditetapkan. Intinya penerimaan CPNS di Papua digelar secara khusus dan tidak mengikuti agenda nasional," terang dia. Sementara ditanya mengenai jumlah kouta penerimaan untuk Provinsi Papua, Nicolaus mengatakan untuk penerimaan CPNS 2018 dari jalur umum berjumlah 333. Sementara itu, Pemprov juga masih akan membuka penerimaan CPNS jalur khusus untuk guru, dengan jumlah sekitar 300-an. "Sehingga total ada 600-an pegawai yang bakal direkrut untuk provinsi tahun 2018. Sementara untuk kabupaten digelar secara terpisah dan koutanya sesuai usulan kebutuhan daerah," terang dia. Pada kesempatan itu, ia menyebut adanya indikasi penipuan oleh oknum tak bertanggungjawab yang mengatasnamakan Kepala BKD. Dia memastikan, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta imbalan uang, agar menolak dan segera dilaporkan ke pihak berwajib. "Sebab dari informasi yang saya dengar ada orang tertentu yang menatasnamakan saya lalu menjanjikan kelulusan. Yang bersangkutan melalui media massa mengaku bernama Budiono dan saya tegaskan itu seorang calo yang tidak bertanggung jawab." "Saya tidak pernah menyuruh staf atau pihak manapun untuk meminta uang dan menjanjikan kelulusan. Sekali lagi bila menemukan silahkan dilaporkan ke polisi," tegasnya. (DiskominfoPapua)

ITB Sediakan Banyak Ahli Bantu Pembangunan di Papua Posted: 23 Oct 2018 01:30 AM PDT BANDUNG, LELEMUKU.COM - Institut Teknologi Bandung (ITB) siap membantu dalam menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Papua. Hal ini mengemuka dalam diskusi antara Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan Civitas Akademika ITB, khususnya pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK). Diskusi ini dalam rangka kegiatan Papua Update Goes to Campus, yang dilaksanakan di Ruang Seminar SAPPK ITB, Bandung, Senin (22/10) lalu. Dr. Ibnu Syabr, Ketua Program Studi S2 dan S3 pada SAPPK mengatakan, bahwa pada tahun 2010 SAPPK ITB telah memberikan dukungan untuk program Rencana Strategis Kampung (RESPEK). Dalam kegiatan itu, telah direkomendasikan agar Pemprov Papua fokus meningkatkan infrastruktur yang memberikan daya ungkit yang tinggi. "Kami pada saat itu telah melakukan sinkronisasi dengan 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk melihat overlap infrastruktur yang ada. Kami telah mencoba untuk memperbaiki konektivitas antar daerah di Papua. Kami memiliki banyak ahli yang siap membantu pembangunan Papua," ujar Ibnu. Dalam diskusi yang diiikuti oleh para pengajar dan mahasiswa di lingkungan SAPPK, khususnya oleh para dosen yang telah terlibat dalam beberapa kegiatan pengkajian infrastruktur di Provinsi Papua, mengemuka beberapa usulan bagaimana sebaiknya Pemprov Papua merumuskan penyiapan di masa yang akan datang. "Pengelolaan pembangunan di Papua tidak dapat mengacu pada teori-teori pembangunan yang konseptual, baik konseptual teori maupun konseptual dari pemerintah yang menyamakan dengan daerah lain di Indonesia. Papua harus dibangun dengan cirinya sendiri, khususnya dengan pendekatan 5 wilayah adat yang telah dirumuskan oleh Pemprov Papua," sambung Dr. Sri Maryati yang juga Wakil Dekan Sumber Daya pada SAPPK. Senada dikatakan Dr. Denny Zulkaidi bahwa pengelompokan 5 wilayah adat ini sebaiknya juga mempresentasikan ciri khas/karakteristik adat yang sama dari masing-masing kabupaten/kota dalam satu wilayah adat. "Perlu diidentifikasi apa saja karakteristik itu, karena akan menentukan pola pendekatan penyediaan infratsruktur di masing-masing wilayah adat. Standar pelayanan di daerah perkotaan atau ibu kota kabupaten juga tentunya berbeda dengan di kampung," ujar Prof Deni yang juga Wakil Dekan Bidang Akademik di SAPPK ini.  Sebelum diskusi berlangsung, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua di Jakarta, Alexander Kapisa mengatakan, Papua Update kali ini akan sangat bermanfaat bagi Papua, karena akan menjadi masukan penting dalam menyiapkan program-program pembangunan Papua. "ITB pasti sudah mempunyai banyak konsep yang dapat kami serap dalam rangka menyiapkan program-program yang dapat mensejahterakan masyarakat Papua, khususnya dalam bidang infratsruktur dan pelayanan dasar masyarakat papua," imbuhnya. (DiskominfoPapua)

Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Lemahkan Pengawasan Hutan di Papua Posted: 23 Oct 2018 01:30 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kontrol sistem perlindungan, pengamanan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam hutan di Provinsi Papua selama tiga tahun terakhir menjadi lemah, akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini diungkapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Drs Simeon Itlay pada Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Provinsi Papua, Senin (22/10). "Fungsi tugas perlindungan dan pengamanan hutan yang selama ini dilakukan di daerah kabupaten/kota dialihkan ke provinsi," katanya. Dijelaskan, selama masa peralihan untuk proses penataan kelembagaan inilah terdapat kefakuman fungsi tugas itu dan menjadikan ruang untuk terjadinya peningkatan perambahan hutan dan pembalakan liar (ilegal logging). "Juga diperkirakan kurang lebih 25 - 30 persen persen hak negara melalui penerimaan sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR) yang hilang," ungkapnya. Lebih lanjut, perlindungan dan pengamanan hutan harus dipandang sebagai faktor penting dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah Papua secara makro. Sistem perlindungan, pengamanan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam hutan di Provinsi Papua masih sangat kurang, sehingga sering terjadi pemanfaatan secara ilegal dan tidak bertanggungjawab. "Pembalakan liar merupakan kejahatan lintas sektoral, melintasi batas-batas suatu wilayah, bahkan negara sehingga termasuk dalam kategori transnational crime," tandasnya. Diakuinya, kejahatan bidang kehutanan dapat menimbulkan konflik sosial, bahkan menimbulkan disintegrasi bangsa dengan rusaknya fungsi-fungsi hutan baik dari aspek ekonomi, ekologis maupun budaya. "Rapat koordinasi pengamanan hutan ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi, sinkonisasi serta sekaligus membentuk kesepahaman tata hubungan kerja antar internal unit ditubuh organisasi perangkat daerah Dinas Kehutanan Provinsi Papua," pungkasnya. Kegiatan ini, diikuti pimpinan Cabang Dinas Kehutanan (CDK)  dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se Papua berjumlah 33 orang, masing-masing 19 orang Kepala Cabang Dinas Kehutanan, 7 orang Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan 7 orang Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL). Sementara itu,  Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua , Jan Jap L Ormuseray mengatakan, kegiatan Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan  yang dilakukan saat ini merupakan rapat koordinasi pertama pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan, rakor ini merupakan wujud dari  upaya konsolidasi kelembagaan kehutanan di tingkat dinas, CDK dan KPH  guna sinergitas tindak pengamanan hutan. Diakui, pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  kewenangan kehutanan termasuk kewenangan perlindungan hutan dilimpahkan pengurusannya ke tingkat provinsi. Seiring dengan pengalihan kewenangan, terangnya, personil maupun pembiayaan serta sarana prasarana dan dokumen (P3D) juga dilimpahkan ke Pemerintah Pusat. Hal ini  tak hanya menghasilkan peningkatan pembiayaan, tapi juga membutuhkan waktu penyesuaian atau transisi   yang cukup lama. Sayangnya, imbuh Jan Ormuseray, pada masa transisi itu, kebutuhan akan pengelolaan hutan terus berjalan. Kondisi ini memicu berbagai pelanggaran  dalam pemanfaatan hutan sebagai akibat  kevakuman pengelola hutan di tingkat tapak. "Solusi pengelolaan hutan  yang ditawarkan oleh  Kementerian Lingkungan Hidup membentuk KPH,  namun KPH belum menjangkau seluruh wilayah hutan di Papua," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

ITB Sediakan Banyak Ahli Bantu Pembangunan di Papua Posted: 23 Oct 2018 01:22 AM PDT BANDUNG, LELEMUKU.COM - Institut Teknologi Bandung (ITB) siap membantu dalam menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Papua. Hal ini mengemuka dalam diskusi antara Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan Civitas Akademika ITB, khususnya pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK). Diskusi ini dalam rangka kegiatan Papua Update Goes to Campus, yang dilaksanakan di Ruang Seminar SAPPK ITB, Bandung, Senin (22/10) lalu. Dr. Ibnu Syabr, Ketua Program Studi S2 dan S3 pada SAPPK mengatakan, bahwa pada tahun 2010 SAPPK ITB telah memberikan dukungan untuk program Rencana Strategis Kampung (RESPEK). Dalam kegiatan itu, telah direkomendasikan agar Pemprov Papua fokus meningkatkan infrastruktur yang memberikan daya ungkit yang tinggi. "Kami pada saat itu telah melakukan sinkronisasi dengan 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk melihat overlap infrastruktur yang ada. Kami telah mencoba untuk memperbaiki konektivitas antar daerah di Papua. Kami memiliki banyak ahli yang siap membantu pembangunan Papua," ujar Ibnu. Dalam diskusi yang diiikuti oleh para pengajar dan mahasiswa di lingkungan SAPPK, khususnya oleh para dosen yang telah terlibat dalam beberapa kegiatan pengkajian infrastruktur di Provinsi Papua, mengemuka beberapa usulan bagaimana sebaiknya Pemprov Papua merumuskan penyiapan di masa yang akan datang. "Pengelolaan pembangunan di Papua tidak dapat mengacu pada teori-teori pembangunan yang konseptual, baik konseptual teori maupun konseptual dari pemerintah yang menyamakan dengan daerah lain di Indonesia. Papua harus dibangun dengan cirinya sendiri, khususnya dengan pendekatan 5 wilayah adat yang telah dirumuskan oleh Pemprov Papua," sambung Dr. Sri Maryati yang juga Wakil Dekan Sumber Daya pada SAPPK. Senada dikatakan Dr. Denny Zulkaidi bahwa pengelompokan 5 wilayah adat ini sebaiknya juga mempresentasikan ciri khas/karakteristik adat yang sama dari masing-masing kabupaten/kota dalam satu wilayah adat. "Perlu diidentifikasi apa saja karakteristik itu, karena akan menentukan pola pendekatan penyediaan infratsruktur di masing-masing wilayah adat. Standar pelayanan di daerah perkotaan atau ibu kota kabupaten juga tentunya berbeda dengan di kampung," ujar Prof Deni yang juga Wakil Dekan Bidang Akademik di SAPPK ini.  Sebelum diskusi berlangsung, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua di Jakarta, Alexander Kapisa mengatakan, Papua Update kali ini akan sangat bermanfaat bagi Papua, karena akan menjadi masukan penting dalam menyiapkan program-program pembangunan Papua. "ITB pasti sudah mempunyai banyak konsep yang dapat kami serap dalam rangka menyiapkan program-program yang dapat mensejahterakan masyarakat Papua, khususnya dalam bidang infratsruktur dan pelayanan dasar masyarakat papua," imbuhnya. (DiskominfoPapua) Berita ini diposting di website www.papua.us | Miliki Website Gratis Kualitas Terbaik | Buat akun Gmail anda | Miliki Akun Facebook anda disini

Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Lemahkan Pengawasan Hutan di Papua Posted: 23 Oct 2018 01:22 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kontrol sistem perlindungan, pengamanan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam hutan di Provinsi Papua selama tiga tahun terakhir menjadi lemah, akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini diungkapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Drs Simeon Itlay pada Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Provinsi Papua, Senin (22/10). "Fungsi tugas perlindungan dan pengamanan hutan yang selama ini dilakukan di daerah kabupaten/kota dialihkan ke provinsi," katanya. Dijelaskan, selama masa peralihan untuk proses penataan kelembagaan inilah terdapat kefakuman fungsi tugas itu dan menjadikan ruang untuk terjadinya peningkatan perambahan hutan dan pembalakan liar (ilegal logging). "Juga diperkirakan kurang lebih 25 - 30 persen persen hak negara melalui penerimaan sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR) yang hilang," ungkapnya. Lebih lanjut, perlindungan dan pengamanan hutan harus dipandang sebagai faktor penting dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah Papua secara makro. Sistem perlindungan, pengamanan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam hutan di Provinsi Papua masih sangat kurang, sehingga sering terjadi pemanfaatan secara ilegal dan tidak bertanggungjawab. "Pembalakan liar merupakan kejahatan lintas sektoral, melintasi batas-batas suatu wilayah, bahkan negara sehingga termasuk dalam kategori transnational crime," tandasnya. Diakuinya, kejahatan bidang kehutanan dapat menimbulkan konflik sosial, bahkan menimbulkan disintegrasi bangsa dengan rusaknya fungsi-fungsi hutan baik dari aspek ekonomi, ekologis maupun budaya. "Rapat koordinasi pengamanan hutan ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi, sinkonisasi serta sekaligus membentuk kesepahaman tata hubungan kerja antar internal unit ditubuh organisasi perangkat daerah Dinas Kehutanan Provinsi Papua," pungkasnya. Kegiatan ini, diikuti pimpinan Cabang Dinas Kehutanan (CDK)  dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se Papua berjumlah 33 orang, masing-masing 19 orang Kepala Cabang Dinas Kehutanan, 7 orang Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan 7 orang Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL). Sementara itu,  Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua , Jan Jap L Ormuseray mengatakan, kegiatan Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan  yang dilakukan saat ini merupakan rapat koordinasi pertama pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan, rakor ini merupakan wujud dari  upaya konsolidasi kelembagaan kehutanan di tingkat dinas, CDK dan KPH  guna sinergitas tindak pengamanan hutan. Diakui, pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  kewenangan kehutanan termasuk kewenangan perlindungan hutan dilimpahkan pengurusannya ke tingkat provinsi. Seiring dengan pengalihan kewenangan, terangnya, personil maupun pembiayaan serta sarana prasarana dan dokumen (P3D) juga dilimpahkan ke Pemerintah Pusat. Hal ini  tak hanya menghasilkan peningkatan pembiayaan, tapi juga membutuhkan waktu penyesuaian atau transisi   yang cukup lama. Sayangnya, imbuh Jan Ormuseray, pada masa transisi itu, kebutuhan akan pengelolaan hutan terus berjalan. Kondisi ini memicu berbagai pelanggaran  dalam pemanfaatan hutan sebagai akibat  kevakuman pengelola hutan di tingkat tapak. "Solusi pengelolaan hutan  yang ditawarkan oleh  Kementerian Lingkungan Hidup membentuk KPH,  namun KPH belum menjangkau seluruh wilayah hutan di Papua," pungkasnya. (DiskominfoPapua) Berita ini diposting di website www.papua.us | Miliki Website Gratis Kualitas Terbaik | Buat akun Gmail anda | Miliki Akun Facebook anda disini

Wali Kota Banjarmasin Salurkan Bantuan untuk Pengungsi Korban Gempa Palu Posted: 23 Oct 2018 01:14 AM PDT H Ibnu Sina secara simbolik menyerahkan bantuan pemkot Banjarmasin kepada pengungsi korban gempa Palu/beritabanjarmasin.com BANJARMASIN, BBCOM - Bantuan untuk korban bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, terus diberikan Pemkot Banjarmasin kepada para pengungsi yang ada di Kota Banjarmasin. Selasa (22/10/2018), Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina menyalurkan bantuan kepada tiga orang pengungsi Palu, yang bermukim di kawasan Jalan Sutoyo S, Komplek Rajawali, Banjarmasin Tengah. "Ini sedikit bantuan  berupa dana dari Pemkot Banjarmasin. Bantuan ini tidak seberapa, tapi mudah-mudahan bisa mengurangi beban ibu-ibu," ucap H Ibnu Sina. Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp2 juta untuk masing-masing kepala keluarga itu, diberikan orang nomor satu di kota berjuluk seribu sungai ini kepada Siang Padairot, Akbar Lakate Selfi Padairot, dan Wulan Auditina. Selain memberikan bantuan, saat itu, Walikota juga menawarkan bantuan untuk masuk sekolah di Banjarmasin bagi anak-anak para pengungsi tersebut. "Kalau mau bisa aja sementara bersekolah di Banjarmasin, sehingga pelajarannya tidak terlalu tertinggal jauh," katanya. Bantuan untuk korban bencana alam tersebut, tidak hanya diberikan Pemkot Banjarmasin kepada para pengungsinya yang ada di Kota Banjarmasin. Rencananya, awal November nanti, Pemkot Banjarmasin akan menyalurkan bantuan berupa sembako dan pakaian layak pakai langsung ke Kota Palu. Untuk diketahui, tanggal 15 Oktober lalu, H Ibnu Sina juga mengunjungi sembilan orang pengungsi bencana alam tsunami Palu dan Donggala yang ada di Banjarmasin, tepatnya di Jalan Cempaka XII, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Saat itu, ia menyalurkan bantuan berupa sembako. (arum/sip) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Wali Kota Banjarmasin Salurkan Bantuan untuk Pengungsi Korban Gempa Palu . Silahkan membaca berita lainnya.

Begini Tanggapan KSHUMI Kalsel Mengenai Pembakaran Bendera Bertulis Kalimat Tauhid Posted: 23 Oct 2018 01:14 AM PDT Poster pernyataan sikap Dewan Pimpinan Nasional Badan Hukum Perkumpulan Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia/beritabanjarmasin.com BANJARMASIN, BBCOM - Hari Senin, 22 Oktober 2018 bertepatan peringatan Hari Santri Nasional ke-3, berbagai kegiatan dilakukan oleh para santri, ormas dan umat Islam di seluruh Indonesia. Pada peringatan tersebut juga terjadi peristiwa pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid Laa Ilaa haillallah Muhammad Rasulullah, oleh oknum anggota ormas yang terjadi di daerah Alun-Alun Kecamatan Balubur Limbangan, Garut, Jawa Barat sekitar pukul 11.00 WITA. Peserta upacara dari Cibatu yang membawa bendera Tauhid tersebut kemudian diamankan oleh anggota ormas Kecamatan Leuwigong dan akhirnya terjadilah peristiwa pembakaran. Perbuatan oknum ormas yang sengaja membakar, menurut H Mispansyah Ketua Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) DPD I Kalsel memenuhi unsur dugaan tindak pidana penodaan terhadap agama Pasal 156a KUHP. "Ketentuan Pasal 156a KUHP tersebut di atas, terdapat dua jenis tindak pidana penodaan agama yaitu Pasal 156a huruf a KUHP dan Pasal 156a huruf b KUHP, apabila terpenuhi salah satu bentuk unsur dari huruf a maupun huruf b saja, maka pelakunya sudah dapat dipidana," jelas doktor jebolan Ilmu Hukum Pidana Universitas Hasanuddin tersebut, Selasa (23/10/2018). Selain itu, dosen Fakultas Hukum ULM ini juga menyatakan bentuk delik dari Pasal 156a KUHP adalah delik biasa, bukan delik aduan. "Cukup dengan adanya laporan dari individu kelompok maka pihak kepolisian wajib melakukan penindakan," tandasnya. Ia pun berharap, kasus serupa tidak terulang lagi dan umat Islam bisa bersatu untuk membela ajaran, simbol, aktivis Islam dari persekusi dan kezaliman. (ayo/sip) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Begini Tanggapan KSHUMI Kalsel Mengenai Pembakaran Bendera Bertulis Kalimat Tauhid . Silahkan membaca berita lainnya.

Posted: 23 Oct 2018 01:03 AM PDT Apel Jam Pimpinan, Kapolres Parimo Beri Motivasi Anggota Untuk Laksanakan Tugas Dengan Baik Tribratanewspoldasulteng.com – Bertempat di halaman Mako Polres Parimo berlangsung apel jam pimpinan Polres Parimo. (Senin, 22 Oktober 2018). Dalam apel tersebut bertindak selaku Pimpinan apel yaitu Kapolres Parigi Moutong AKBP SIRAJUDDIN RAMLY, SH, Komandan apel yaitu KBO Intelkam IPDA ALEX BIDA, dihadiri oleh Para Perwira Pejabat Utama Polres Parimo dan seluruh Personil Polres Parimo. Apel diawali dengan Laporan Komadan apel, dilanjutkan dengan doa, pengucapan Tri Brata dan Catur Prasetya kemudian amanat. Dalam amanatnya, Kapolres Parimo memberikan motivasi kepada Anggota untuk laksanakan tugas dengan sebaik baiknya. Adapun mutasi di lingkungan Polri itu adalah hal yang biasa untuk pembinaan karir dan penyegaran di tubuh Polri. Siapapun yang menjadi pemimpim di Polres Parimo, agar Anggota tetap respek dan loyal demi terselenggaranya program program Kepolisian di Polres Parimo ini. Saya pindah tugas bukan berarti meninggalkan rekan rekan sekalian, karena Parimo ini adalah kampung saya yang lahir di tempat ini, keluarga besar saya pun ada di Parimo ini, sehingga hubungan silaturahmi kita tetap erat karena saya tetap sering pulang ke Parimo ini dan berjumpa dengan rekan rekan sekalian."ujar Kapolres Parimo. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang . Silahkan membaca berita lainnya.

Posted: 23 Oct 2018 01:03 AM PDT Salut, Bhabinkamtibmas Polsek Bunta Ini Bantu Warga Binaannya Buat Akte Kelahiran Gratis Tribratanewspoldasulteng.com – Luar biasa anggota Bhabinkamtibmas Desa Koili, Polsek Bunta, Polres Banggai, Brigadir Moh. Kasim bantu warga Binaannya dalam proses pembuatan akte kelahiran secara gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun. Kegiatan yang dilakukan oleh anggota Bhabinkamtibmas Polsek Bunta Polres Banggai karena melihat masih banyak warga masyarakat yang belum mempunyai akte kelahiran baik yang sudah dewasa maupun anak-anak dikarenakan tidak mempunyai kesempatan dalam mengurusnya. Kali ini bertempat di Kantor Desa Koili, Kecamatan Bunta, Jumat (19/10/2018) yang dihadiri oleh Kepala Desa Koili, Bhabinkamtibmas Brigadir Moh. Kasim menyerahkan akte kelahiran yang sudah selesai dibuat kepada 5 Kepala Keluarga (KK) warga binaannya. Adapun lima KK yang menerima akte kelahiran yakni Frtisiska, Yuniarti Pakuli, Nofenti Pakuli, Intan Manete, Anita Djido dan Natalia Bontui yang semuanya warga Desa Koili, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai. Kapolres Banggai AKBP Moch. Sholeh SIk, SH, MH, melalui, Kapolsek Bunta IPTU Jimyarto Anasim, SH, sangat mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas pelaksanaan kegiatan Brigadir Moh. Kasim Bhabinkamtibmas Desa Koili, yang telah membantu proses pembuatan akte kelahiran warga binaannya secara gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun. "Tentunya hal ini sangat membantu masyarakat, karena beradaan Polisi ditengah masyarakat harus bisa memberikan manfaat, hal tersebut mendasari tugas pokok Polri yakni melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat," kata IPTU Jimyarto Anasim. "Alhamdulilah sebagian kecil bantuan kami sehingga bisa meringankan beban masyarakat khususnya yang belum punya akte kelahiran. Dengan kegiatan ini juga akan terjalin hubungan emosional dan kedekatan pada warganya," tuturnya Sementara kelima warga yang menerima akte kelahiran itu mengucapkan terima kasih kepada Polsek Bunta, Polres Banggai atas bantuan yang diberikan. "Kami atas nama Pemerintah Desa dan masyarakat Koili mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Polsek Bunta selalu dalam lindungan tuhan yang maha esa serta tetap sukses selalu," ucap Kepala Desa. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang . Silahkan membaca berita lainnya.

Posted: 23 Oct 2018 01:03 AM PDT Kapolres Banggai Rilis Pengungkapan Sabu-Sabu Seberat 33, 86 Gram Tribratanewspoldasulteng.com – Seorang pria berinisial MF alias A (27) warga Kelurahan Maahas yang berprofesi sebagai tukang gigi diciduk anggota Satres Narkoba Polres Banggai saat menjemput paket narkoba jenis sabu di salah satu agen rental mobil di Jalan Gunung Lompobatang, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Selasa (16/10) sekitar pukul 12.30 Wita. "Barang bukti sabu-sabu yang berhasil diamankan sebanyak satu paket dengan berat bruto 33, 86 gram," ungkap Kapolres Banggai AKBP Moch. Sholeh SIK, SH, MH yang didampingi Kasat Narkoba AKP I Nyoman Dewa Sujendra saat konferensi pers kepada awak media, Senin (22/10). Kapolres mengatakan, saat itu pihaknya menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu agen rental tendapat paket kiriman barang yang mencurigakan. Atas laporan itu anggota narkoba langsung ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. "Anggota kemudian melakukan pengamatan terhadap seseorang yang akan datang menjemput paket kiriman itu," ucap AKBP Moch. Sholeh. Sekitar setengah jam melakukan pengamatan,  seseorang pria kemudian datang menjemput paket kiriman barang tersebut. Saat hendak pergi pelaku kemudian dicegat anggota Satres Narkoba dan diperintahkan untuk membuka paket barang yang dikemas dalam kantongan plastik warna merah "Saat di buka, ditemukan satu paket sabu yang diselibkan di dalam timbangan duduk bersama sepasang sepatu perempuan," beber perwira dua melati tersebut. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolres Banggai guna melakukan penyidikan lebih lanjut. Saat diperiksa, lanjut Kapolres, pelaku mengakui bahwa barang haram tersebut milik seorang napi di Lapas Kelas II B Luwuk berinisial IA alias E (36). "Atas perbuatannya pelaku kami jerat dengan pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 undang-undang narkotika dengan hukuman 20 tahun penjara," papar Kapolres. Kapolres menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pengembangan guna mengetahui pengirim  narkoba jenis sabu-sabu seberat 33, 86 gram tersebut. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang . Silahkan membaca berita lainnya.

Posted: 23 Oct 2018 01:03 AM PDT Responsif Anggota Satlantas Polres Banggai Bantu Dorong Mobil Mogok Tribratanewspoldasulteng.com – Aksi seorang personil Satlantas Polres Banggai di jalan membuat kagum masyarakat yang sedang melintas di simpang empat Jalan Ahmad Yani, kota Luwuk, Senin (22/10). Anggota Satlantas tersebut dengan sigap mendorong mobil yang sedang mogok di lampu merah hingga hidup kembali. Aksi tersebut itu dilakukan, sebab jalanan sedang ramai pengendara yang berangkat kerja dan sekolah. Hal itu dilakukan anggota Satlantas  yang diketahui bernama Aipda Rinto Halakin, agar tidak menimbulkan kemacetan arus lalu lintas yang saat itu sedang padat. Kapolres Banggai AKBP Moch. Sholeh SIK, SH, MH, melalui Kasat Lantas AKP Adirawa Permana SIK, mengungkapkan, aksi responsif yang dilakukan personilnya merupakan suatu bentuk kepedulian serta pelayanan kepada masyarakat yang saat itu sedang membutuhkan pertolongan. " Apa yang dilakukan Aipda Rinto Halakin itu adalah bentuk responsif seorang polisi yang tanpa harus diminta cepat mengambil keputusan dilapangan," papar Kasat Lantas. Atas Aksinya tersebut AKP Adirawa Permana memberikan apresiasi kepada AIpda rinto Halakin yang cepat merespon masyarakat di saat membutuhkan pertolongan. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang . Silahkan membaca berita lainnya.

Posted: 23 Oct 2018 01:03 AM PDT Jaga Sinergitas, TNI-Polri di Batui Gelar Apel Bersama Tribratanewspoldasulteng.com – Dalam rangka menjalin kebersamaan dan sinergitas antara TNI dan Polri, Polsek Batui menggelar apel bersama dengan Koramil Batui, di halaman Kantor Mapolsek Batui, Senin (22/10). Apel sinergitas yang dipimpin langsung Kapolsek Batui Iptu Candra SH, dan didampingi Danramil Kapten Inf Herman itu dihadiri seluruh anggota Polsek dan Koramil Batui. Iptu Candra menyampaikan, bahwa apel sebagai kesiapan bersama untuk memupuk kebersamaan dan kekompakan antara TNI dan Polri di wilayah Kecamatan Batui dan Batui Selatan. "Apel sinergitas ini digelar untuk menunjukan kepada masyarakat, bahwa TNI – Polri di Batui solid dan bersinergi," terang perwira berbadan kekar tersebut kepada awak media. Selan iitu, kata Iptu Candra, apel ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas, disiplin, loyalitas dan kepatuhan hukum guna mewujudkan TNI-Polri yang kuat, hebat, profesional dan dicintai masyarakat. "Ini juga sebagai bukti bahwa TNI-Polri adalah simbol berdiri tegaknya NKRI dan tidak bisa di pecah belah," tandas Kapolsek. Iptu Candra menuturkan, apel sinergitas tersebut akan terus dilaksanakan guna menjaga kekompakan demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang . Silahkan membaca berita lainnya.

You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States