Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca #TACIGI - Jateng.

#TACIGI - Jateng

---

• TP PKK Kota Ambon Juarai Lomba Cipta Menu B2SA Nasional 2018
• Kota Ambon Jadi Tuan Rumah Konferensi Musik Pasifik (KMP) 2019
• Pemkot Ambon Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
• Wiranto dan Olly Sepakat Revolusi Mental Perkuat Kerukunan Bangsa
• Revmen Indonesia Melayani Sukses Digelar Di Sulut
• Ignasius Jonan Gantikan Presiden Jokowi Buka Pesparani Nasional ke I
• Kegiatan Revmen Indonesia Melayani Sukses Digelar Di Sulut
• Petrus Fatlolon Yakin Kontingen Tanimbar Juara di Pesparani 2018
• Perahu Bermuatan 16 Pengunjung Festival Terguling di Perairan Punduh Pidada
• Gubernur Olly dan Wagub Kandouw Hadiri Rembuk Nasional Indonesia Bersatu
• Perpres Nomor 16 /2018, Tingkatkan Pelayanan Pengadaan Barang & Jasa
• RUU Batasi Sekolah Minggu dan Katekisasi, DPRD Maluku Undang Pimpinan Gereja
• HUT ke 9 Yonif 734/SNS Dilaksanakan Sederhana dan Penuh Kekeluargaan
• BUPATI LT LOEKMAN DJOYOSOEMARTO GOTONG ROYONG DI MASJID AL IMAN KEC ...
• Polda Maluku Gelar Pembinaan dan Pendampingan Anggota Polsek Saumlaki
• Prestasi Siswa SMA 1 Negeri Selayar Ini Harumkan Nama Daerah Ke Tingkat Nasional
• Mobil Terbakar Di Jalan Veteran, Damkar Sigap Padamkan Api
• Jalin Silaturahmi, Danrindam Tatap Muka dengan Personel dan Keluarga Besar Rindam XVI/Pattimura
• AMB Gelar Aksi Bela Kalimat Tauhid, Begini Respon Kapolda Kalsel
• Ratusan Koli Bantuan dari Kalsel Dikapalkan ke Sulteng
• Kurangi Resiko Bencana, Analisa Dampak Bencana Harus Sistematik
• DPRD Maluku dan Pimpinan Gereja Bahas Dua Pasal RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
• SATGAS TMMD LANJUTKAN PEMBANGUNAN MASJID DI SUMBER SARI WEDA SELATAN
• Geger !!! Oknum Caleg Muba Ancam Bunuh Wartawan
• Siswa SMP Negeri 1 Selaru Pamer Karya Seni saat Adaut Panggil Pulang

TP PKK Kota Ambon Juarai Lomba Cipta Menu B2SA Nasional 2018 Posted: 27 Oct 2018 02:34 AM PDT BANJARBARU, LELEMUKU.COM - Tim Penggerak (TP) PKK Kota Ambon, Provinsi Maluku yang mewakili Propinsi Maluku kembali menerima penghargaan dalam ajang lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) tingkat nasional tahun 2018 yang diselenggarakan di Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (17/10). Turut hadir saat pelaksanaan Lomba tersebut, Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler didampingi Wakil Ketua TP PKK Kota Ambon, Iffah Syarif. Menu yang disajikan TP PKK Kota Ambon pada Lomba tersebut adalah Sukun Tuna Ayam Kenari; Salad Sayur; Jus Merah Putih dan Susu sebagai menu makan pagi, Ubi Pelangi; Ikan Panggang Kenari; Kare Gumira dan Semangka Merah sebagai menu makan siang serta Selimut Kembang; Ikan Spiral; Urap Pucuk Beringin dan Alpukat sebagai menu makan malam. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon, Sylvia Abdullah kepada Media Center mengatakan, TP PKK Kota Ambon meraih penghargaan pada kategori kreasi menu beragam dan berimbang dilihat dari kompisisi yang disajikan. Ditambahkan, Lomba Cipta Menu B2SA dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) ke XXXVIII ini diikuti oleh 34 Propinsi se-Indonesia. Sementara itu, Acara Puncak Peringatan HPS ke XXXVIII baru akan digelar besok hari (18/10) bertempat di Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Selatan. (DiskominfoAmbon)

Kota Ambon Jadi Tuan Rumah Konferensi Musik Pasifik (KMP) 2019 Posted: 27 Oct 2018 02:34 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM – Setelah sukses dalam penyelenggaraan Konferensi Musik Indonesia (KAMI) Maret 2018 Silam, Kota Ambon kini dipercayakan oleh Badan Ekonomi Kreatif (BeKraf) Republik Indonesia untuk menggelar Konferensi Musik tingkat Internasional dengan tajuk Konferensi Musik Pasific (KMP) 2019. Hal tersebut dibuktikan lewat pertemuan koordinasi awal yang dilakukan antara Bekraf-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan Ambon Music Office (AMO) yang dilangsungkan di Novotel Hotel-Tangerang, Kamis (18/10). Hadir dalam pertemuan tersebut, Walikota Ambon,Richard Louhenapessy; BeKraf yang diwakili Direktur Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual,Robinson Sinaga beserta jajarannya; Perwakilan PAPRI dan Kemenlu; Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon, Rico Hayat beserta jajarannya; dan juga Pengurus AMO. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada Media Center mengatakan, kegiatan KMP rencananya akan dilaksanakan pada bulan september 2019 mendatang sekaligus mengiringi kemeriahan HUT Kota Ambon ke-444. Ditegaskan, Kegiatan yang akan digelar adalah even internasional dan Pemkot Ambon akan memaksimalkan seluruh potensi untuk menyukseskannya dan mengambil peluang bisnis guna memajukan Ambon. Pada even tersebut,juga direncanakan akan diadakannya Business Summit dan Ambon Night, dimana peserta bisnis summit adalah duta besar Negara-negara peserta KMP 2019. (DiskominfoAmbon)

Pemkot Ambon Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Posted: 27 Oct 2018 02:24 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Sejak diundangkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 pada tanggal 22 Maret 2018 silam dan akan diberlakukan pada tahun 2019 nanti. Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Provinsi Maluku lewat Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menggelar Sosialisasi Perpres No 16. Tahun 2018 yang berlangsung di Ruang Rapat Lt.2 Balaikota Ambon pada Jumat,(26/10). Sosialisasi dibuka oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy didampingi Sekretaris Kota Ambon, A.G.Latuheru, para Asisten Sekretaris Kota Ambon serta Pimpinan OPD lingkup Pemkot Ambon dengan menghadirkan Kasubbag Penyusunan Materi Diklat LKPP-RI, Heldi Yudiyatna sebagai Narasumber. Dengan mengalami beberapa perubahan dalam aturan terkait Pengadaan Barang dan Jasa, Walikota Ambon dalam sambutannya mengakui, kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah hal yang sangat urgent dan strategi untuk kepentingan pelayanan pembangunan. "Pengadaan barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Artinya, semua kegiatan belanja yang ada di anggaran pendapatan dan belanja daerah, direalisasikan dalam suatu proses pengadaan barang dan jasa," ungkap dia. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini diharapkan mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak berbelit-belit, sederhana, sehingga memberikan value for money serta mudah dikontrol dan diawasi. "Sosialisasi tentang Peraturan Presiden ini, sangatlah penting guna mengetahui aturan-aturan baru dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk itu, diharapkan semua peserta, khususnya para pimpinan perangkat daerah sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada perangkat daerah masing-masing dapat mengikuti sosialisasi tersebut dengan seksama," tambah Louhenapessy. Kepada penyelenggara yaitu bagian pengadaan barang/jasa, Walikota berharap untuk terus mengelola secara administratif proses pengadaan, mengawal prosesnya hingga mendapat barang/jasa yang sesuai, sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota dalam mencegah tindakan korupsi yang telah ditandatangani dalam rencana aksi daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi bersama KPK beberapa waktu lalu. (DiskominfoAmbon).

Wiranto dan Olly Sepakat Revolusi Mental Perkuat Kerukunan Bangsa Posted: 27 Oct 2018 02:18 AM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Wiranto dan Olly Sepakat Revolusi Mental Perkuat Kerukunan Bangsa . Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto membuka Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Tertib di Grand Kawanua Convention Center Manado, Sabtu (27/10/2018) pagi. Dalam rembuk nasional sebagai bagian dari Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN-Revmen) ini, Wiranto juga menjadi pembicara dengan tema Membangun Kesadaran dan Perilaku Masyarakat Untuk Menjadi Agen Hukum. Dalam paparannya, Wiranto menerangkan bahwa selama empat tahun era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, perkembangan revolusi mental di Indonesia berjalan baik. "Dalam empat tahun Jokowi-JK, revolusi mental itu memang belum tercapai seluruhnya karena dalam proses. Tapi perkembangannya cukup baik," kata Wiranto. Bahkan, Wiranto mengklaim Indonesia sudah mendapat pengakuan dari dunia internasional sebagai negara nomor satu yang berhasil meraih kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. "Negara ini mendapat pengakuan dari lembaga internasional. Mereka mengisyaratkan tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, yaitu nomor satu," ucap Wiranto. Selain itu, Wiranto mengatakan, pemerintah terus memperkuat keamanan negara. Ini guna mendorong iklim berinvestasi yang baik di Indonesia. Tambah Wiranto, Indonesia mendapat pengakuan dari dunia Internasional sebagai negara kesembilan paling aman di dunia. Wiranto menjelaskan, pencapaian positif itu adalah hasil gerakan revolusi mental yang dicanangkan pemerintah, yaitu memperkuat kerukunan bangsa dengan melawan terorisme dan radikalisme di pelosok nusantara. "Sudah ada hasilnya gerakan revolusi mental itu, meski belum sempurna. Terus diupayakan dengan sebaik mungkin. Upaya yang sudah kami lakukan adalah melawan terorisme dan radikalisme," beber Wiranto. Sementara, usai pembukaan Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Tertib, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE mengatakan Gerakan Nasional Revolusi Mental berdampak pada kehidupan masyarakat Sulut yang rukun dan damai, meskipun masyarakatnya sangat majemuk, baik dari sisi etnis, religi, budaya, dan adat istiadat. "Masyarakat Sulawesi Utara selalu menjaga kerukunan antar umat beragama. Sulawesi Utara termasuk daerah paling rukun di Indonesia," kata Olly. Lanjut Olly, terjaganya semangat toleransi ini karena didukung oleh optimalnya peranan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan BKSAUA (Badan Kerjasama Antar Umat Beragama). "Sulut selalu rukun karena pemerintah daerah selalu melakukan konsolisasi dengan FKUB dan BKSAUA," beber Olly. Untuk diketahui, pada Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Tertib ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah pusat, yaitu : Paparan Online Antri di Keimigrasian oleh Dirjen Imigrasi, Kemenkumham Ronny Sompie, Paparan Pelayanan Rekam Cetak KTP-E oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dan Paparan Pelayanan SIM Online dan E-Tilang oleh Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Mabes Polri Chryshnanda Dwilaksana. Selanjutnya, Paparan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional oleh Deputi IV Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB Diah Natalisa, Paparan Terbentuknya Pagar Sterilisasi/Zonasi Terminal dan Pembangunan Jembatan Gantung oleh Direktur Prasarana Perhubungan Darat Kemenhub Chandra Irawan dan Paparan Program Sekolah Ramah Anak oleh Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA Leny Nurhayati Rosalin. (Humas Pemprov Sulut) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Wiranto dan Olly Sepakat Revolusi Mental Perkuat Kerukunan Bangsa . Silahkan membaca berita lainnya.

Revmen Indonesia Melayani Sukses Digelar Di Sulut Posted: 27 Oct 2018 02:18 AM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Revmen Indonesia Melayani Sukses Digelar Di Sulut. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Rangkaian kegiatan Pekan Revolusi Mental (Revmen) yang telah dibuka oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani kemarin (26/10) di Sulawesi Utara mendapat sambutan hangat oleh masyarakat daerah Nyiur Melambai. Terbukti begitu antusiasnya peserta Revmen 2018 hadir mengikuti rangkaian agenda seperti Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Melayani yang dilaksanakan di Swis Bell Hotel Manado, Sabtu (27/10/2018). Diketahui kegiatan ini diselengarahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi RI. Adapun rangkaian kegiatan acara ini dikosentrasikan pada materi yang disajikan oleh setiap pemateri tentang revolusi mental pada gerakan Indonesia melayani. Kristiana Swasti dalam paparan materinya mengangkat tentang aspek keteladanan yang dapat menjadi penggerak bagi setiap ASN. Disamping itu juga monitoring dan evaluasi sangat dibutuhkan. "Evaluasi merupakan implementasi dari nilai-nilai satria, yang mencakup empat aspek yakni; aspek kepemimpinan, aspek kelompok budaya pemerintah, aspek perubahan pola pikir serta aspek implementasi nilai-nilai satria dalam pelaksanaan tugas," sahtunya. Ditempat yang sama, salah satu pembawa materi Ronny Gosal berbicara dari prespektif akademisi tentang pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani. Tuturnya, fokus revolusi mental Sulut adalah membudayakan etos kerja. "Kesetaraan gender di Sulut sama rata. Revolusi mental sesungguhnya lahir dari komitmen untuk menghidupkan nilai-nilai yang ada yakni intekritas," katanya. Nampak kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dari setiap peserta yang hadir dan juga pembahasan kelompok yang berkaitan dengan gerakan Indonesia melayani serta revolusi mental. Turut serta dalam acara Revmen Gerakan Indonesia Melayani, VP HC Strategic Management Telkom Indonesia Dharma Syahputra yang juga pembawa materi serta Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksana-Kementerian Keuangan Dini Kusmswsti yang juga pembawa materi. (humas provinsi sulut) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Revmen Indonesia Melayani Sukses Digelar Di Sulut . Silahkan membaca berita lainnya.

Ignasius Jonan Gantikan Presiden Jokowi Buka Pesparani Nasional ke I Posted: 27 Oct 2018 02:14 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Panitia Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Nasional ke I tahun 2018 mengadakan Konferensi Pers untuk menjawab pertanyaan hadir tidaknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pembukaan Pesparani I 2018, yang bertempat di Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku pada Sabtu (27/10). Dalam konferensi pers ini hadir Sekretaris umum Panitia lokal Titus Rahail, Ketua LP3KN Adrianus Eliasta Meliala, dan Uskup Amboina Mgr Petrus Canisius Mandagi MSC yang menjelaskan bahwa panitia lokal maupun pusat sudah berusaha sebisa mungkin untuk menghadirkan Presiden Joko Widodo. Tetapi semua keputusan tentu dengan pertimbangan lain sehingga Presiden tidak berkesempatan hadir. "Meski begitu Presiden akan hadir secara digital lewat sambutan video kepada masyarakat Maluku secara khusus dan peserta Pesparani," ungkap Adrianus dihadapan 40 wartawan baik nasional dan lokal, Dipastikan Presiden Jokowi tidak akan menghadiri pembukaan Pesparani tingkat nasional I di kota Ambon. Dan akan diwakilkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk membuka pesta paduan suara umat Katolik terakbar di tanah air ini. Sebagai Tuan Rumah dari Pesparani Tingkat Nasional I 2018 di Ambon, Mgr Mandagi mengaku sangat bangga, dan senang bahwa pada akhirnya Pesparani Katolik yang sudah lama dinantikan oleh masyarakat Khatolik ini akhirnya bisa terlaksana dan untuk pertama kalinya dilaksanakan di kota Ambon. Uskip Mandagi juga menjelaskan soal hakikat Pesparani sesungguhnya. Menurutnya ketidakhadiran orang nomor satu di negeri ini kiranya tidak mengurangi rasa sukacita sebagai satu kesatuan dalam acara ini. "Ini merupakan pesta sukacita dan kegembiraan, jadi meskipun Bapak Presiden tidak datang tapi hadir secara lain, tetapi kegembiraan dan sukacita harus menjadi warna dari Pesparani ini," Uskup  Mandagi. Mgr Mandagi mengatakan Pesparani adalah kesempatan untuk mempertobatkan diri kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Harusnya event besar ini melambangkan sebuah tahap dimana kita semua mau membangun kerukunan antar umat beragama tanpa sekat. "Ini adalah momen membangun kerukunan antar umat beragama karena saat ini banyak orang karena politik menjadi 'setan' bagi orang lain. Setan sudah pensiun karena banyak orang Kristen sudah menjadi setan dengan tingkah laku yang tidak mencerminkan Kristus," ungkap Mgr Mandagi. Sementara itu Titus mengatakan sedikitnya 12.000 peserta sudah menyemut di Kota Ambon. Sebagai panitia mereka berharap agar segala sesuatu dapat berjalan dengan baik agar tersuksesnya kegiatan ini. (HumasMaluku)

Kegiatan Revmen Indonesia Melayani Sukses Digelar Di Sulut Posted: 27 Oct 2018 02:08 AM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Kegiatan Revmen Indonesia Melayani Sukses Digelar Di Sulut. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Rangkaian kegiatan Pekan Revolusi Mental (Revmen) yang telah dibuka oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani kemarin (26/10) di Sulawesi Utara mendapat sambutan hangat oleh masyarakat Nyiur Melambai. Terbukti dengan antusiasnya peserta Revmen yang hadir mengikuti rangkaian agenda seperti Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Melayani yang dilaksanakan di Swis Bell Hotel Manado, Sabtu (27/10/2018). Diketahui kegiatan ini diselengarahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birograsi RI. Adapun rangkaian kegiatan acara ini dikosentrasikan pada materi yang disajikan oleh setiap pemateri tentang revolusi mental pada gerakan Indonesia melayani. Kristiana Swasti dalam paparan materinya mengangkat tentang aspek keteladanan yang dapat menjadi penggerak bagi setiap ASN. Disamping itu juga monitoring dan evaluasi sangat dibutuhkan. "evaluasi merupakan implementasi dari nilai-nilai satrya, yang mencakup empat aspek yakni; aspek kepemimpinan, aspek kelompok budaya pemerintah, aspek perubahan pola pikir serta aspek implementasi nilai-nilai satrya dalam pelaksanaan tugas," sahtunya. Ditempat yang sama, salah satu pembawa materi Ronny Gosal berbicara dari prespektif akademisi tentang pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani. Tuturnya, fokus revolusi mental Sulut adalah membudayakan etos kerja. "kesetaraan gender di Sulut samarata. Revolusi mental sesungguhnya lahir dari komitmen untuk menghidupkan nilai-nilai yang ada yakni intekritas," katanya. Nampak kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dari setiap peserta yang hadir dan juga pembahasan kelompok yang berkaitan dengan gerakan Indonesia melayani serta revolusi mental. Turut serta dalam acara Revmen Gerakan Indonesia Melayani, VP HC Strategic Management Telkom Indonesia Dharma Syahputra yang juga pembawa materi serta Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksana-Kementerian Keuangan Dini Kusmswsti yang juga pembawa materi. (humas provinsi sulut) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kegiatan Revmen Indonesia Melayani Sukses Digelar Di Sulut . Silahkan membaca berita lainnya.

Petrus Fatlolon Yakin Kontingen Tanimbar Juara di Pesparani 2018 Posted: 27 Oct 2018 01:54 AM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku Petrus Fatlolon, SH., MH yakin kontingen Kepulauan Tanimbar akan menjadi juara di Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Nasional ke I tahun 2018 di Kota Ambon, Provinsi Maluku. "Saya optimis kita akan mendapat juara," ujar dia kepada Lelemuku.com pada Sabtu (27/10). Bupati Fatlolon mengatakan tim paduan suara dari Bumi Duan Lolat berjumlah 106 peserta dan tergabung dalam kontingen Provinsi Maluku. Tim dari Tanimbar sendiri akan mengikuti 3 kategori mata lomba, diantaranya Kategori Wanita Dewasa, Kategori Gregorian dan Kategori Mazmur. "Ada tiga kategori lomba yang kita ikut, mari kita doakan supaya mereka bisa menampilkan yang terbaik," katanya. Fatlolon menuturkan jika pada Sabtu pagi (27/10) ia bersama Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) MTB  Joice Pentury Fatlolon, SP dan didampingi oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daaerah (SKPD) terkait mengunjungi peserta dari Kepulauan Tanimbar guna melihat secara langsung persiapan mereka dalam mengikuti kegiatan akbar yang akan berlangsung pada 27 Oktober hingga 2 November 2018 tersebut. "Saya melakukan kunjungan dan sekaligus mengecek bagaimana kesiapan dan ternyata kesiapan mereka sudah matang serta mereka sudah siap bertanding berparpatisipasi untuk menyukseskan Perparani pertama tingkat nansional di Ambon," tutur dia . Bupati Fatlolon mengungkapkan selain memberikan dukungan moril dengan kehadirannya dalam pembukaan iven nasional itu, pihaknya juga memberikan bantuan anggaran untuk mendukung pelaksanaan acara yang membanggakan masyarakat Kepulauan Maluku itu sebesar 1 Milyar Rupiah. Ia pun meminta dukungan dari segenap masyarakat Tanimbar yang berada di seluruh Indonesia untuk memberi dukungan baik secara moril lewat doa agar pelaksana kegiatan yang akan dibuka oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia, Ignasius Jonan itu dapat berjalan lancar dan sukses. "Mari seluruh masyarakat MTB baik yang ada di Tanimbar, Kota Ambon serta dimana saja berada supaya memberikan dukungan moril dan doa kepada peserta dari Tanimbar dan juga Provinsi Maluku," pintanya. (Laura Sobuber)

Perahu Bermuatan 16 Pengunjung Festival Terguling di Perairan Punduh Pidada Posted: 27 Oct 2018 01:28 AM PDT                  Ket Foto : Perahu Bermuatan 16 Orang Terbaik MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN  l  PESAWARAN -Perahu yang mengangkut tamu yang membawa dua keluarga pengunjung festival Pahawang terguling di perairan Kucing Riang, Desa Pagarjaya, Kecamatan Punduh Pidada, Pesawaran, Sabtu (27/10/2018) sekitar puluk 13.00. Dari informasi yang dihimpun Media, perahu nahas itu berangkat dari Pantai Soka berpenumpang dua keluarga berjumlah 16 orang yang diduga kelebihan muatan. Tak ada korban jiwa dan para korban telah dievakuasi Basarnas. "Penumpang sudah dikembalikan ke Soka," kata salah satu penumpang yang engan disebut namanya kepada Media. Sementara itu, Dirpolair Polda Lampung Kombes Pol Rudi Hermanto mengatakan, petugasnya berhasil menyelamatkan 16 penumpang kapal Ketinting yang terbalik tersebut. "Petugas berhasil menyelamatkan, 16 orang penumpang kapal ketinting yang terbalik di perairan Pagar Jaya. Semua penumpangnya sudah dievakuasi dan selamat," ujarnya. (Rahardja) Editor :  Rahardja Penanggung Jawab Berita :  Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Perahu Bermuatan 16 Pengunjung Festival Terguling di Perairan Punduh Pidada . Silahkan membaca berita lainnya.

Gubernur Olly dan Wagub Kandouw Hadiri Rembuk Nasional Indonesia Bersatu Posted: 27 Oct 2018 01:23 AM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Gubernur Olly dan Wagub Kandouw Hadiri Rembuk Nasional Indonesia Bersatu. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey beserta Wakil Gubernur Steven Kandouw menghadiri Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Bersatu di Hotel Peninsula Manado, Sabtu (27/10/18). Dalam acara yang merupakan rangkaian Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN Revmen) 2018 ini, Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo menjadi keynote speaker dengan paparannya yang bertemakan "Revolusi Mental Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Untuk Indonesia Maju." Pada kesempatan itu pula, Mendagri memberikan penghargaan kategori 'Tokoh Inspiratif' Indonesia, diantaranya Pdt.Ivonne Awuy, Dr. Frederik Ndolu, M.Si, Prof. Dr. Hariyono M.Pd, Nazib Asca Ph.D, Dr. Ahmad Syafii Muchfid, Drs. Gun Gun Siswadi M.Si, dan Yustinus Prastowo. Sebelumnya, Pekan Revolusi Mental Indonesia adalah wujud mempertemukan berbagai unsur pemangku kepentingan yang terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Polri, TNI, Lembaga kenian/ Tenaga Ahli, dunia usaha, Akademisi, Ormas, Mahasiswa/ Pemuda, dan masyarakat. Dalam kegiatan Rembuk Nasional (dialog dan lokakarya) Revmen, peserta dibagi berdasarkan program Revmen yakni Gerakan  Indonesia Bersatu, Indonesia Tertib, Indonesia melayani, Indonesia Bersih dan Indonesia Mandiri. Untuk agenda Rembuk Nasional Indonesia Bersatu ini pokok materi yang dibahas adalah : 1. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks revolusi mental 2. Revolusi di bidang penanganan konflik 3. Merawat toleransi di tengah keberagaman 4. Pencegahan hoax dalam mensukseskan Pemilu tahun 2019 5. Revolusi di bidang pelayanan pajak Acara tersebut juga turut dihadiri Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Dirjen Polpum Kemendagri Sudarmo, Kapolda Sulut Bambang Waskito, Kepala Kesbangpol Prov Sulut Meky Onibala, unsur Forkopimda, para pejabat Kesbangpol Provinsi dan Kota/ Kabupaten seluruh Indonesia, serta undangan. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Gubernur Olly dan Wagub Kandouw Hadiri Rembuk Nasional Indonesia Bersatu . Silahkan membaca berita lainnya.

Perpres Nomor 16 /2018, Tingkatkan Pelayanan Pengadaan Barang & Jasa Posted: 26 Oct 2018 11:14 PM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Perpres Nomor 16 /2018, Tingkatkan Pelayanan Pengadaan Barang & Jasa. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Ambon,mollucasimes.com-Dalam rangka meningkatkan pelayanan, salah satu kegiatan yang  tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan proses pembangunan dalam pemerintahan adalah pengadaan barang dan jasa. Hal ini disampaikan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, SH dalam sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Barang dan Jasa, di Balai Kota Ambon, Jumat  26/10/18. "Kegiatan ini sangat penting dan strategis  baik yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga maupun Perangkat Daerah sebab anggaran pelaksanaannya masuk dalam  APBN dan APBD yang dimulai dari mengidentifikasikan kebutuhan hingga proses  serah terima hasil pekerjaan," aku Louhenapessy. Dijelaskannya, aparat pemerintah juga harus mengetahui bahwa ada kegiatan yang termasuk dalam  pengadaan barang dan jasa serta yang tidak termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. "Kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat berupa proses pelelangan proyek, artinya semua kegiatan yang dilelang termasuk dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Sedangkan semua kegiatan diluar pelelangan bukan termasuk dalam pengadaan barang dan jasa," rincinya. Oleh karena itu, tambahnya, Pemerintah Kota Ambon berkepentingan untuk melakukan sosialisasi terkait Peraturan Presiden tersebut. "Untuk tidak salah kaprah di lapangan nanti, maka perlu dilakukan pencerahan kepada semua yang terlibat dalam proses pelelangan. Sehingga ada satu pemahaman yang benar guna menghindari berbagai hal negatif. Harus disadari bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa ini sangat rawan dengan adanya korupsi, mark up dan sejenisnya yang berujung pada pelanggaran hukum," jelas lelaki berkumis ini. Louhenapessy mengingatkan agar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkot Ambon dalam mengelola administrasi harus lebih hati-hati dan fokus untuk mengawal proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan "Peraturan ini dibuat untuk kita mengetahui aturan baru dari pemerintah. Selain itu, menghindarkan kita dari jerat pelanggaran hukum. Jika kita bekerja jujur, sesuai aturan, tidak akan membuat kita terjerat. Mari bekerjalah dengan arif dan bijaksana serta jujur," tutupnya.(MT-01) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Perpres Nomor 16 /2018, Tingkatkan Pelayanan Pengadaan Barang & Jasa . Silahkan membaca berita lainnya.

RUU Batasi Sekolah Minggu dan Katekisasi, DPRD Maluku Undang Pimpinan Gereja Posted: 26 Oct 2018 11:04 PM PDT AMBON, LELEMUKU.COM -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku pada Jumat (26/10) mengundang pimpinan umat dari berbagai denominasi gereja untuk memberikan masukan dan aspirasi terkait pembatasan aktivitas kegiatan gereja pada pasal 69 dan pasal 70 Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Kegamaan yang sedang dibahas oleh DPR RI di Senayan, Jakarta. Rapat yang dihadiri oleh sejumlah unsur pimpinan gereja diantaranya dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Wilayah Maluku, Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), Keuskupan Amboina, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Maluku, Bala  Keselamatan, Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) serta sejumlah Gembala Sidang dari denominasi gereja-gereja yang ada di Maluku ini diharapkan membuahkan masukan positif yang dapat diteruskan ke Badan Lesgislasi DPR RI. Dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang diusulkan oleh Komisi VIII DPR, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini tampak adanya pengaturan pembatasan pada kegiatan keagamaan pada Kristen dan Katolik dengan upaya pengusulan agar pendidikan nonformal dalam gereja ikut diatur dalam UU. Dalam Pasal 69 ayat (1) RUU itu disebutkan bahwa Sekolah Minggu dan Katekisasi termasuk jalur pendidikan non-formal agama Kristen. Pasal 69 ayat (3) menyebutkan bahwa jumlah peserta didik pendidikan non-formal agama Kristen itu paling sedikit 15 orang, dan dalam Pasal 69 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan sekolah minggu harus mendapat izin dari pemerintah Kabupaten/Kota. "Kami ingin mendapat masukan dari pimpinan umat soal dua pasal RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang memasukan kegiatan Sekolah Minggu dan Katekisai yang merupakan pendidikan non formal dan menjadi bagian dari prosesi peribadatan di gereja. Apakah sekolah minggu dan katekisasi bisa diterapkan dengan pendidikan pesantren atau tidak?" tanya Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae, saat memimpin rapat yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Maluku, Karang Panjang, Kota Ambon. Dijelaskan, Huwae menurut RUU tersebut pendidikan non-formal ini harus mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama dengan syarat jumlah anak yang hadir 15 orang, maka dalam posisi itulah sebagai wakil rakyat, DPRD ingin mendapat masukan dari para pimpinan agama apakah sekolah minggu dan katekesasi bisa diterapkan dengan pendidikan pesantren atau tidak. "Karena ini merupakan bagian dari proses peribadatan, sehingga pendapat dari pemimpin agama merupakan masukan penting bagi DPRD dalam rangka mengajukan pendapat mewakili aspirasi masyarakat Maluku terkait dengan tahapan lanjutan pembahasan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan," papar dia. Butuh Kajian Bersama Menurut Wakil ketua Sinode GPM, Pdt. Wem Pariama perlu dilakukan sebuah kajian yang komprehensif terhadap seluruh pasal yang ada di dalam RUU tersebut, sehingga dapat memahami substansinya secara utuh menyangkut norma pendidikan formal maupun non formal. "Kalau hanya dua pasal ini yang kita bahas, saya rasa terlalu subjektif dan tidak menjawab seluruhnya, dan saya pikir brainstorming saja untuk melihat seluruh pasal secara lengkap dan nanti kita kembali untuk memberikan pikiran-pikiran, karena kita belum tau seluruh jiwa rancangan undang-undang itu," kata Pariama. Selanjutnya Ketua PGI Wilayah Maluku, John Ruhulessin berpendapat, masalah ini perlu dibicarakan secara perspektif melalui pikiran besama dalam bingkai kebangsaan yang lebih besar, yaitu dengan melibatkan MUI serta unsur pimpinan dari berbagai organisasi muslim. "Saya mengerti betul mengapa hal ini mendapat reaksi cepat dari DPRD, karena hal ini sudah menjurus kepada sebuah politisasi yang kuat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan gereja, dimana sudah ada yang melakukan petisi untuk menolak dua pasal RUU tersebut. Padahal masalah ini perlu kita bicarakan secara baik dalam frame kebangsaan yang lebih besar sehingga kita dapat melihat dimana letak kekuatan dan kelemahan RUU ini," katanya. Pastor Inno Ngutra dari Keuskupan Amboina dalam pendapatnya mengatakan, bahwa dua pasal dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini bertentangan dengan apa yang dipraktekan dalam gereja. Menurutnya, pembuat RUU ini punya itikad baik, namun mereka tidak mengerti realitas greja. "Kalau syarat harus 15 orang dan disetujui Kemenag ini menjadi sesuatu yang justeru bertentangan dengan apa yang dipraktikan serta tidak menjawab persoalan. Saya melihat para pembuat RUU ini ada maksud bagus untuk pendidikan pesantren dan keagamaan, tetapi mereka tidak mengerti apa yang ada dalam realitas gereja," ungkapnya. Ketua Gereja Bala Keselamatan Ambon, Myr. S. Tulumang mengatakan, pasal 69 dan pasal 70 RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ternyata didalamnya ada aturan tentang sekolah minggu dan kategesai, sehingga timbul pertanyaan apa hubungannya antara Pesantren dengan Sekolah Minggu dan Katekisasi. "Karena itu kita perlu tahu keseluruhan dari RUU ini sehingga tidak hanya terpaku pada dua pasal dimaksud saja, karena tentu ada maksud dan tujuannya didalamnya," ujar Tulumang. Hanya saja kalau mendengar pendapat dari pimmpinan umat, sekolah minggu adalah pendidikan non formal dan harus dibedakan dengan sekolah formal yang ada aturannya dan ada AD/ART sehingga perlu mengikuti aturan pemerintah jadi bisa diakreditasi. Namun, katanya, kalau sekolah minggu, siapa yang mau akreditasi, kemudian pemerintah tidak bisa mengatur anak-anak untuk datang atau tidak karena non formal dimana kadang 50 anak, dan terkadang hanya lima anak yang hadir. Bila mendekat hari raya Natal misalnya, gereja bisa penuh dengan kehadiran anak-anak, selebihnya Januari atau Februari akan jauh berkurang sehingga pemerintah tidak bisa mengatur hal-hal yang termasuk di dalam pelayanan gereja yang bukannya pendidikan formal. Sebab RUU ini juga bertentangan dengan Alkitab karena ini adalah bagian dari pelayanan gereja. PGI Menolak Sebelumnya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) telah menyatakan sikap sejak Rabu (23/10). Dalam pernyataannya, PGI menilai penyusunan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan adalah kecenderungan membirokrasikan pendidikan nonformal khususnya bagi pelayanan anak-anak dan remaja yang sudah dilakukan sejak lama oleh gereja-gereja di Indonesia. "Kecenderungan ini dikhawatirkan beralih pada model intervensi negara pada agama," ungkap pernyataan PGI dalam rilis medianya. PGI menyatakan mendukung Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini menjadi undang-undang sejauh hanya mengatur kepentingan Pendidikan formal dan tidak memasukkan pengaturan model pelayanan pendidikan nonformal gereja-gereja di Indonesia seperti pelayanan kategorial anak dan remaja menjadi bagian dari RUU tersebut. Menurut PGI pendidikan keagamaan formal seperti pesantren, madrasah, sekolah teologi dan sejenisnya sebagai bagian dari pendidikan nasional telah memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter bangsa. PGI juga menilai bahwa selama ini pengembangan institusi pendidikan berbasis agama tersebut kurang mendapat dukungan dari negara. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan di dunia pendidikan di mana pendidikan formal lainnya mendapat dukungan penuh dari negara. PGI memahami perlunya UU yang menjadi payung hukum bagi negara dalam memberikan perhatian dan dukungan kepada pesantren dan pendidikan keagamaan lain yang formal. Namun PGI melihat, ketika membahas tentang pendidikan dan pembinaan di kalangan umat Kristen, RUU ini tidak memahami konsep pendidikan keagamaan Kristen di mana ada pendidikan formal melalui sekolah-sekolah yang didirikan oleh gereja-gereja dan ada pendidikan nonformal melalui kegiatan pelayanan di gereja. Kata PGI, pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi, yang juga hendak diatur dalam RUU ini, sesungguhnya adalah proses interaksi edukatif yang dilakukan oleh gereja-gereja di Indonesia, yang merupakan pendidikan nonformal dan masuk dalam kategori pelayanan ibadah bagi anak-anak dan remaja. Dengan melihat syarat pendirian pendidikan keagamaan dengan memasukkan syarat peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) orang serta harus mendapat ijin dari Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota maka hal tersebut tidak sesuai dengan model pendidikan anak dan remaja gereja-gereja di Indonesia, sebagaimana kandungan RUU yang hendak menyetarakan Sekolah Minggu dan Katekisasi dengan model pendidikan pesantren. "Sejatinya, Pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi merupakan bagian hakiki dari peribadahan gereja, yang tidak dapat dibatasi oleh jumlah peserta, serta mestinya tidak membutuhkan ijin karena merupakan bentuk peribadahan," tulis PGI. (Albert Batlayeri)

HUT ke 9 Yonif 734/SNS Dilaksanakan Sederhana dan Penuh Kekeluargaan Posted: 26 Oct 2018 10:29 PM PDT LAURAN, LELEMUKU.COM – Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 734/ Satria Nusa Samudra (SNS), Letkol Inf Beni Asman, S.Sos menyatakan perayaan kesatuannya merupakan wujud kebahagiaan yang diwarnai dengan kebersamaan penuh kekeluargaan. "Hari ini adalah salah satu rangkaian daripada tradisi kebanggaan satuan dimana hari ulang tahun Batalyon 734 Satria Nusa Samudra yang ke 9 sehingga kami laksanakan secara sederhana tetapi tetap tanpa mengurangi rasa khikmad," ujar dia kepada wartawan di ruang kerjanya usai memimpin upacara HUT Yonif 734 SNS di Ukurlaran, Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Kamis (25/10). Dikatakan kesederhanaan yang dimaksud adalah kegiatan perayaan yang fokus kepada perenungan sebagai penjaga negeri ini yang  dimulai dari kegiatan renungan malam.  Termasuk membacakan sejarah satuan, sehingga baik prajurit maupun masyarakat Tanimbar dapat menyadari 9 tahun perjalanan satuan yang berlambang perahu putih tersebut. "Ini adalah tradisi untuk menumbuh kembangkan satuan, renungan menyambut datangnya HUT batalyon, merenung bersama tadi malam sekitar pukul 00.00, kemudian paginya kita lanjut upacara karena di dalam upacara itu ada pembacaan sejarah satuan," jelas dia. Sementara dikatakan kegiatan perdana ini belum dapat  dilaksanakan karena jumlah personil dari awal diresmikan hingga tahun ke 7 yang masih sedikit. "Sehingga penambahan-penambahan perlengkapan, peralatan dan personil mulai meningkat sejak 2 tahun terakhir mencapai 90 persen dengan total 139 pesonil.  Ini akhirnya memampukan satuan untuk dapat melaksanakannya," jelas Danyon. Beni mengharapkan agar HUT ke 9 ini, Yonif 734 dapat menjadi kesatuan yang membanggakan prajurit dan masyarakat sekitar. Termasuk pemerintah daerah, unsur instansi serta para tokoh agama, pemuda dan masyarakat di Kepulauan Tanimbar. "Sehingga kehadiran kami ini menjadi penegak kedaulatan negara yang berada diujung terluar dibagian Selatan-Tenggara di wilayah Indonesia ini yang berhadapan langsung dengan negara Australia betul-betul bisa menjadi kebaggaan bersama bagi Indonesia khususnya masyarakat saumlaki," papar dia. (Albert Batlayeri)

BUPATI LT LOEKMAN DJOYOSOEMARTO GOTONG ROYONG DI MASJID AL IMAN KEC ... Posted: 26 Oct 2018 09:46 PM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul BUPATI LT LOEKMAN DJOYOSOEMARTO GOTONG ROYONG DI MASJID AL IMAN KEC .... Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang BUPATI LT LOEKMAN DJOYOSOEMARTO GOTONG ROYONG DI MASJID AL IMAN KEC ... . Silahkan membaca berita lainnya.

Polda Maluku Gelar Pembinaan dan Pendampingan Anggota Polsek Saumlaki Posted: 26 Oct 2018 09:39 PM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku gelar pembinaan dan pendampingan guna menguatkan anggota di Kepolisian Sektor (Polsek) Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku. Kegiatan Assistensi Penguatan Bhabinkamtibmas dan Implementasi Polmas serta Bintek fungsi Binmas oleh Tim dari Direktorat Binmas Polda Maluku yang dipimpin oleh Kabag Bin Ops Direktorat Binmas Polda Maluku, AKBP Olly Hanoatubun ini bertempat di Mako Polsek Saumlaki pada Jumat (26/10) pukul 10.30 WIT. Tim Assistansi tiba di Mapolsek Saumlaki dan diterima oleh Waka Polsek Saumlaki ,Ipda M.A. Panggabean, S.Tr.K  PS. Kanit Binmas Polsek Saumlaki AIPTU A.Sermatang bersama anggota Polsek. Kabag Bin Ops, didamping tim assistansi lainnya yakni Kasat Binmas Polres MTB AKP S. Mansilety; KBO Sat Binmas Polres MTB, IPDA J. Ranguly; Operator Dit Binmas Polda Maluku Brigpol Suhardi; dan anggota Sat Binmas Polres MTB. Kegiatan pendampingan dan penguatan anggota ini dilaksanakan diruangan Unit Binmas Polsek Saumlaki  bersama para anggota Bhabinkamtibmas Polsek Saumlaki dan berlangsung dengan aman dan lancar. (HumasPolsekSaumlaki)

Prestasi Siswa SMA 1 Negeri Selayar Ini Harumkan Nama Daerah Ke Tingkat Nasional Posted: 26 Oct 2018 08:57 PM PDT MEDIA SELAYAR Peran Guru dan Orang tua menjadi sangat menjadi penentu berhasilnya siswa dalam mengukir prestasi didunia pendidikan, demikian dijelaskan oleh Kepala Sekolah SMA 1 Negeri Selayar kepada Media. Kepala SMA Negeri I Selayar, Andi Muhlis, S.Pd mengungkapkan bahwa keberhasilan siswanya di berbagai ajang kompetisi baik dari kompetisi tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Siswa siswa yang ikut olimpiade, Nur Ainun Mawaddah dan Melki Natanayan. Ainun pernah juara olimpiade menulis essai dan lomba bakat berhasil juara 1 tingkat provinsi Sulsel. "Banyak prestasi pernah diraih, termasuk juara satu dara dan daeng kabupaten kepulauan Selayar serta juara kategori daeng persahabatan tingkat provinsi. Selain itu, Nur Ainun Mawaddah pernah mewakil Sulsel mengikuti lomba pidato kependudukan tingkat nasional dan juara harapan 1. Andi Muhlis menambahkan, keberhasilan suatu siswa tidak terlepas dari peran orang tua dan guru di sekolah. "Ini merupakan prestasi yg sangat memuaskan krn disamping mengharumkan nama SMAN 1 Selayar juga jadi motivasi dan pengalaman buat mereka," ujarnya. Diharapkan ke depan, semoga SMAN 1 Selayar selalu menghasilkan bibit bibit yang unggul dalam berprestasi. Sebagai Kepsek, kami sangat bangga pada prestasi anak didik. (*). https://ift.tt/2z6ClJ7 Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Prestasi Siswa SMA 1 Negeri Selayar Ini Harumkan Nama Daerah Ke Tingkat Nasional . Silahkan membaca berita lainnya.

Mobil Terbakar Di Jalan Veteran, Damkar Sigap Padamkan Api Posted: 26 Oct 2018 08:57 PM PDT MEDIA SELAYAR. Suasana tiba-tiba riuh dan ramai setelah sebuah mobil yang sementara melintas di jalan Veteran Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau sekitar pusat niaga TOP 2000 terbakar pada Sabtu pagi ini 27 Oktober 2018. Mobil Grandmax dengan Plat Nomor DD 1462 AA tersebut hangus terbakar saat mobil ini melintas di jalan Veteran ke arah utara. Sementara itu belum ada sumber resmi yang  bisa menjelaskan penyebab terbakarnya mobil naas tersebut. Unit Pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah tiba di tempat kejadian saat mobil tersebut telah seluruhnya dilalap sijago merah. Untung ji ada cepat damkar, coba tidak kita disini khawatirmi karena apinya tinggi sekali, ujar seorang warga yang menyaksikan kejadian tersebut. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun kerugian materil diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.  Dan dari hasil pengumpulan informasi bahwa mobil yang terbakar adalah milik, Pak Rusli. (IT24)   https://ift.tt/2z6ClJ7 Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Mobil Terbakar Di Jalan Veteran, Damkar Sigap Padamkan Api . Silahkan membaca berita lainnya.

Jalin Silaturahmi, Danrindam Tatap Muka dengan Personel dan Keluarga Besar Rindam XVI/Pattimura Posted: 26 Oct 2018 08:46 PM PDT

AMB Gelar Aksi Bela Kalimat Tauhid, Begini Respon Kapolda Kalsel Posted: 26 Oct 2018 08:26 PM PDT Aksi bela kalimat tauhid di Banjarmasin Jum'at (26/10/18)/beritabanjarmasin.com BANJARMASIN, BBCOM - Massa lintas organisasi tergabung dalam Aliansi Muslim Banua (AMB) menggelar demonstrasi bertajuk Aksi Bela Kalimat Tauhid di Jalan Merdeka, samping Mesjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Jumat (26/10/2018). Kegiatan tersebut merespon insiden pembakaran bendera berkalimat Tauhid yang terjadi di Garut, Jawa Barat, pada peringatan Hari Santri Nasional, 22 Oktober 2018 lalu. Sebelumnya, aksi ini direncanakan akan menggelar long march dari Mesjid Raya Sabilal Muhtadin menuju Mapolda Kalsel. Namun, urung dihelat, ketika Kapolda Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani bersedia menemui para pendemo di Jalan Merdeka. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi agar arus lalu lintas tak terganggu, keamanan pun diperketat dengan memblokade ruas Jalan Merdeka, dari depan Jalan Lambung Mangkurat dan Jalan R Suprapto. Sebagai bentuk dukungan terhadap simbol-simbol kalimat Tauhid, massa pun mengibarkan bendera, serta mengenakan atribut. Dalam orasinya, salah satu peserta aksi, Wahyudi Ibnu Yusuf menegaskan bendera yang dibakar oknum Banser di Garut, adalah bendera Rasulullah, bukan bendera HTI. "Sebab, dalam bendera itu tidak tercantum sama sekali tulisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)," kata Wahyudi Ibnu Yusuf. Wahyudi menegaskan AMB menginginkan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya terhadap pelaku pembakaran. "Jika hukum tidak tegakkan, maka akan menyakiti hati umat Islam. Jangan salahkan umat akan bergerak membela agamanya tanpa harus menunggu komando," ucap Wahyudi, dengan berapi-api. Ia mengkhawatirkan konflik akan terjadi di tengah umat Islam, jika hukum tidak ditegakkan. Ia mengatakan sesama umat Islam tentu saling memaafkan. Namun, Wahyudi mendesak hukum harus tetap ditegakkan. "Sebab, Indonesia adalah negara hukum. Jadi, yang melanggar hukum harus diproses seadil-adilnya tanpa ada intervensi dari pihak manapun," kata Wahyudi. Menanggapi Hal itu Kapolda Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani langsung merespon tuntutan massa. Ia mengimbau agar menjaga Kalsel tetap kondusif. "Sebab, kepolisian telah merespon kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat Tauhid itu. Kejadiannya pun tidak terjadi di Kalsel," kata perwira tinggi dua bintang di pundaknya ini. Mantan Kapolda Jambi ini mengingatkan agar masalah ini tidak memicu gesekan antar masyarakat dan pertentangan, hingga memicu konflik horizontal. (arum/sip) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang AMB Gelar Aksi Bela Kalimat Tauhid, Begini Respon Kapolda Kalsel . Silahkan membaca berita lainnya.

Ratusan Koli Bantuan dari Kalsel Dikapalkan ke Sulteng Posted: 26 Oct 2018 08:26 PM PDT Anggota TNI AD pantau kontainer yang dimasukkan ke dalam kapal milk PT Meratus Line di pelabuhan Trisakti/beritabanjarmasin.com BANJARMASIN, BBCOM - Pemprov Kalsel bekerjasama dengan TNI AD Korem 101/Antasari melepas 16 kontainer bantuan logistik untuk korban gempa dan tsunami Palu, Donggala, dan Sigi, Sulteng yang dilakukan oleh Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor. Pria yang biasa dipanggil Paman Birin itu melepas bantuan ini bersama Danrem 101/Antasari, Kolonel Arm Syaiful Rahman. Bantuan tersebut diberangkatkan menggunakan kapal milik PT Meratus Line melalui Dermaga Trisakti Banjarmasin, Jumat (25/10/2018) pagi. Dia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada anggota TNI AD atas aksi yang cepat, dan tanggap dalam merespons penderitaan masyarakat di Sulteng dengan penggalangan bantuan yang dilakukan jajaran Kodim se-Kalsel. "Saya sampaikan juga terima kasih kepada warga Kalsel, yang secara fisik jaraknya jauh tapi secara hati dekat. Ini tak kalah pentingnya dari persoalan politik, ini adalah bagian dari persoalan solidaritas bangsa," kata Paman Birin. Sementara itu, Danrem 101/Antasari mengatakan semua bisa membantu doa dari Kalsel, tapi yang jauh lebih penting juga bantuan yang nyata langsung untuk lapangan. "Sebelum sampai bantuan ini ke Sulteng, mudahan doa warga Kalsel sudah sampai terlebih dahulu bagi pengungsi di Palu dan Donggala," ujar Danrem. 16 kontainer bantuan tersebut totalnya berjumlah 9.986 koli atau 145.926 kilogram itu terdiri atas berbagai macam kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan pengungsi, di antaranya, tenda, selimut, penjernih air, makanan, serta susu. Bantuan dijadwalkan akan tiba ke lokasi tujuan sepekan kedepan, atau Kamis, 1 November 2018. (edoz/sip) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Ratusan Koli Bantuan dari Kalsel Dikapalkan ke Sulteng . Silahkan membaca berita lainnya.

Kurangi Resiko Bencana, Analisa Dampak Bencana Harus Sistematik Posted: 26 Oct 2018 08:04 PM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Kurangi Resiko Bencana, Analisa Dampak Bencana Harus Sistematik. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Medan,mollucastimes.com-Dalam rangka mengurangi resiko bencana, maka harus ada upaya sistematik menganalisa resiko-resiko dampak bencana terhadap kehidupan dan penghidupan manusia. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  BPBD Kota Ambon,  Ronald Lekransy, melaui rilis Sabtu 17/10/18 terkait peringatan bulan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Nasional 2018 di Medan. "Karena itu sejak tahun 2009, UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction) menetapkan tanggal 13 Oktober sebagai hari peringatan PRB Internasional,  pengingat bersama atas kemajuan, keberhasilan, dan capaian dalam meningkatkan ketangguhan bencana," aku Lekransy. Di Indonesia, lanjutnya,  peringatan bulan PRB telah menjadi agenda Nasional dan dilaksanakan secara berturut di berbagai kota besar yaitu di Kota Mataram, NTB (2013), Kota Bengkulu, Bengkulu (2014), Kota Surakarta, Jawa Tengah (2015), Kota Manado, Sulawesi Utara (2016), dan Sorong, Papua Barat (2017). Tahun 2018 ini, BNPB bekerjasama dengan BPBD Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan peringatan bulan PRB Nasional tahun 2018 di Kota Medan dan sekitarnya. "Penyelenggaraan Peringatan Bulan PRB Nasional Tahun 2018 dipusatkan di Kota Medan dan 3 (tiga) kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Simalungun, Kabupaten. Karo, dan Kabupaten Samosir, " imbuhnya. Sementara itu menurutnya, kegiatan teknis yang dilakukan  dengan berbagai tema diantaranya bagaimana memahami risiko bencana, kebijakan, dan praktek, penguatan tata kelola risiko bencana, Investasi publik dan swasta dalam mitigasi structural dan non non-structural, peningkatan manajemen risiko untuk memperkuat kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan. Sejumlah  pelatihan juga diberikan diantaranya Pelatihan Manajemen PB untuk pengambil keputusan di daerah dalam penanggulangan bencana, UNISDR Training Making City Resilience,  ditujukan kepada para pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan penilaian ketangguhan kota dan mengajak kota-kota dalam program Making City Resilience. "Sementara sesi khusus oleh BNPB yang melibatkan kementerian, kelembagaan, NGO  serta lembaga usaha mengetengahkan  bagaimana perlindungan cagar budaya dan indigeneous knowledge PRB, industrialisasi bencana dan standarisasi PB, inklusifitas dalam penyelnggaraan PB serta platform PRB multipihak," jelasnya. Berbagai pertemuan dilaksanakan pada event ini untuk membahas output yang akan dicapai dalam peringatan bulan PRB 2018 dengan tema "SUSTAINABLE RESILIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: COHERENCY FOR RESILIENCE THROUGH PEOPLE PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPPP). Kegiatan  peringatan bulan PRB ini juga dikemas juga dalam berbagai bentuk kegiatan diantaranya Aksi Sosial,  Lomba Menggambar dan Mewarnai, Lomba Paduan Suara Mars Tangguh dan Hymne Bakti Pertiwi tingkat SMP, Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat SMA, Lomba Foto Kebencanaan tingkat Mahasiswa, Gerakan PRB Sekolah Sungai di Sungai Belawan, Lomba Video-Foto Kebencanaan. Selanjutnya pada 22-23 Oktober 2018 dilaksanakan  Technical Event, Talkshow, Special Session, dan Knowledge Sharing. Selain itu Field Trip dan Rally  serta  penanaman 1.000 pohon mangga di areal tandus untuk mencegah longsor dan peningkatan ekonomi produktif. Pameran Kebencanaan sendiri dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Harmensyah. "Pameran diikuti 81 peserta dengan total 105 booth , Kota Ambon termasuk salah satu yang membuka stand  dan sempat dihadiri oleh pak Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy SH pada puncak peringatan bulan PRB 2018  sekaligus menghadiri Pencanangan Kampanye "The Power of 100"," pungkasnya. Ditambahkan Lekransy, melalui pameran ini seperti yang dikatakan Harmensyah,  diharapkan masyarakat maupun BPBD mendapatkan informasi teknologi dan praktek praktis untuk mengetahui resiko bencana di wilayah masing-masing. (MT-01) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kurangi Resiko Bencana, Analisa Dampak Bencana Harus Sistematik . Silahkan membaca berita lainnya.

DPRD Maluku dan Pimpinan Gereja Bahas Dua Pasal RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Posted: 26 Oct 2018 07:55 PM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul DPRD Maluku dan Pimpinan Gereja Bahas Dua Pasal RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. BERITA MALUKU. Pimpinan DPRD Provinsi Maluku, Ketua dan Anggota Komisi D beserta Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Maluku melaksanakan rapat bersama dengan sejumlah pimpinan greja-greja di daerah ini untuk mendengarkan masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan khususnya pasal 69 dan 70, yang kini sudah menjadi wacana hangat di tengah masyarakat, terutama di kalangan gereja serta mendapat keberatan dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). "DPRD ingin mendapat masukan dari pimpinan umat soal dua pasal RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang memasukan kegiatan Sekolah Minggu dan Katekisai yang merupakan pendidikan non formal dan menjadi bagian dari prosesi peribadatan di gereja. Apakah sekolah minggu dan katekisasi bisa diterapkan dengan pendidikan pesantren atau tidak?" kata Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae, saat memimpin rapat yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Maluku, Karpan, Ambon, Jumat (26//10/2018). Menurut Huwae, rapat mendengarkan masukan dari pimpinan umat hari ini merupakan forum awal untuk mendiskusikan masalah ini, karena DPRD tidak bisa serta-merta mengambil sikap politik soal proses peribadatan dan pendidikan keagamaan baik itu formal maupun non formal tanpa mendengar dari pimpinan umat. "Forum hari ini kita berikan kesempatan kepada pimpinan umat untuk memberikan masukan khusus mengenai dua pasal ini. Tentu kita berkepentingan untuk melihat RUU ini secara kromprehensif, tetapi disisi lain untuk meminimalisir isu jangan sampai menjadi bola liar," jelas Huwae. Forum rapat itu dihadiri unsur pimpinan Sinode GPM, Keuskupan Amboina, Ketua PGI Wilayah Maluku, Sinode Greja Adven Ambon, dan sejumlah Gembala Sidang dari dedominasi gereja yang ada di Maluku. Menurut Wakil ketua Sinode GPM, Pdt. Wem Pariama, bahwa perlu dilakukan sebuah kajian yang komprehensif terhadap seluruh pasal yang ada di dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan itu, sehingga dapat memahami substansinya secara utuh menyangkut norma pendidikan formal maupun non formal. "Kalau hanya dua pasal ini yang kita bahas, saya rasa terlalu subjektif dan tidak menjawab seluruhnya, dan saya pikir brainstorming saja untuk melihat seluruh pasal secara lengkap dan nanti kita kembali untuk memberikan pikiran-pikiran, karena kita belum tau seluruh jiwa rancangan undang-undang itu," kata Pariama. Ketua PGI Wilayah Maluku, John Ruhulessin berpendapat, masalah ini perlu dibicarakan secara perspektif melalui pikiran besama dalam bingkai kebangsaan yang lebih besar, yaitu dengan melibatkan MUI serta unsur pimpinan dari berbagai organisasi muslim. "Saya mengerti betul mengapa hal ini mendapat reaksi cepat dari DPRD, karena hal ini sudah menjurus kepada sebuah politisasi yang kuat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan gereja, dimana sudah ada yang melakukan petisi untuk menolak dua pasal RUU tersebut. Padahal masalah ini perlu kita bicarakan secara baik dalam frame kebangsaan yang lebih besar sehingga kita dapat melihat dimana letak kekuatan dan kelemahan RUU ini," katanya. Pastor I. Ngutra dari Keuskupan Amboina dalam pendapatnya mengatakan, bahwa dua pasal dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini bertentangan dengan apa yang dipraktekan dalam gereja. Menurutnya, pembuat RUU ini punya itikad baik, namun mereka tidak mengerti realitas greja. "Kalau syarat harus 15 orang dan disetujui Kemenag ini menjadi sesuatu yang justeru bertentangan dengan apa yang dipraktikan serta tidak menjawab persoalan. Saya melihat para pembuat RUU ini ada maksud bagus untuk pendidikan pesantren dan keagamaan, tetapi mereka tidak mengerti apa yang ada dalam realitas gereja," ungkapnya. Kepada wartawan usai menggelar Forum rapat tersebut, Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae menjelaskan, bahwa isu-isu berkaitan dengan agama ini sangatlah sensitif, oleh karena itu dalam tanggungawabnya, DPRD harus bisa menyikapinya secara cepat agar supaya tidak menjadi informasi yang bias di kalangan masyarakat. Menurutnya, dalam forum rapat itu, semua pada prinsipnya punya sikap yang sama terait RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan terkhusus berkaitan dengan yang mengatur soal sekolah minggu dan katekisasi diharapkan tidak dipersyaratkan seolah-olah itu pendidikan formal. "Kami menganggap bahwa para penggagas RUU tentang Pesantren dan Pendidikan keagamaan ini tentu belum mendalami secara komprehensif apa yang dimaksudkan tentang sekolah minggu dan apa yang dimaksudkan sebagai katekisasi dalam agama Kristen," sebutnya. Dijelaskan, bahwa ada greja-greja yang mungkin sekolah minggunya cuman 5 orang dan tidak mencapai 15 orang, dan jikalau sekiranya kemudian itu dipersyaratkan harus ada ijin dari kanwil agama atau kantor agama dan tidak diberikan ijin, ini kan repot. "Padahal kan pendidikan sekolah minggu dan katekisasi juga bagian dari membangun karakter anak-anak bangsa Indonesia," jelasnya. Namun menurut Huwae, pihaknya sangat mendukung penuh soal pengesahan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini. "Kami mendukung soal Pesantren ini dalam kepentingan agar supaya sekolah-sekolah Pesantren ini menjadi tanggungawab negara, karena Pesantren itu suatu pendidikan formal yang menurut kami itu dilaksanakan setiap hari, atau regulernya sama dengan pendidikan umum. Kalau sekolah minggu dan katekisasi ini kan diselenggarakan tiap hari minggu saja, yang bertepatan dengan ibadah," jelasnya. Pertemuan hari ini kata Huwae, akan dilanjutkan kemudian dengan melibatkan unsur pimpinan agama lain. "Jadi kita akan mengundang kembali semua unsur pimpinan agama untuk kita bicarakan dalam konteks kebangsaan Indonesia. Yah, toleransi antar semua umat beragama harus kita jaga," tutup Huwae. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang DPRD Maluku dan Pimpinan Gereja Bahas Dua Pasal RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan . Silahkan membaca berita lainnya.

SATGAS TMMD LANJUTKAN PEMBANGUNAN MASJID DI SUMBER SARI WEDA SELATAN Posted: 26 Oct 2018 07:43 PM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul SATGAS TMMD LANJUTKAN PEMBANGUNAN MASJID DI SUMBER SARI WEDA SELATAN. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Weda (26/10), Satgas TMMD Ke-103 melanjutkan pembangunan Masjid di Desa Sumber Sari Kec. Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah terus dikerjakan. Pembangunan masjid sendiri merupakan aspirasi dari masyarakat yang diwakili Kepala Desa setempat yang disampaikan melalui Babinsa untuk dimasukan kedalam program TMMD guna melanjutkan pembangunan masjid di Desanya, gayungpun bersambut Dansatgas TMMD Letkol Inf Yayat Priatna Prihatina kemudian menyetujui usulan tersebut dan dimasukan kedalam sasaran fisik pada pelaksanaan TMMD Ke-103 Kodim 1505/Tidore. Saat ini pada hari ke-11 pelaksanaan program tersebut progres pembangunan telah memasuki Progres 40 % meliputi pemlesteran dinding masjid. pelaksanaannya sendiri dikerjakan secara bersama-sama antara personel Satgas dan masyarakat. Sementara itu Sdr. Ahmad tokoh masyarakat Desa Sumber Sari menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tersebut dimana masjid sebagai tempat ibadah yang sangat dibutuhkan segera guna menunjang aktifitas ibadah warga sehingga perlu segera dikerjakan dan lanjutan pembangunan diakomodir dalam program TMMD ke-103 ini, untuk itu saya atas nama masyarakat berterimakasih serta berkomitmen untuk mendukung penuh proses pengerjaannya selama program TMMD ini berjalan. (Penrem 152) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang SATGAS TMMD LANJUTKAN PEMBANGUNAN MASJID DI SUMBER SARI WEDA SELATAN . Silahkan membaca berita lainnya.

Geger !!! Oknum Caleg Muba Ancam Bunuh Wartawan Posted: 26 Oct 2018 05:58 PM PDT Ket foto : Oknum Caleg Muba  Ancam  Bunuh Wartawan MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN l SUMATERA SELATAN  –  Seorang wartawan media online di Kota Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin,R Agus Santoso (50), mendapat ancaman akan di sembeli dari oknum Calon Anggota Legislatif (Caleg) berinisial ER. Diduga, ancaman tersebut berkaitan dengan Konfirmasi yang dilakukan Agus terkait mobil dinas yang belum dikembalikan Oknum Caleg tersebut. Diketahui sebelum ikut mendaftarkan diri sebagai calon legislatif memang ER seorang  ASN disalah satu Dinas yang ada dimuba,dan memang kebetulan tidak lama lagi ER akan pensiun,mengingat aturan dari KPU,saat akan mendaftarkan diri sebagai caleg ER mengambil pensiun dini,tetapi yang jadi pertanyaan setelah iya pensiun kendaraan dinas yang dipakainya saat menjadi ASN hingga saat ini belum dikembalikan. Informasi yang dihimpun, ancaman yang diperoleh wartawan online, R Agus Santoso ini bermula saat dirinya pada hari Kamis (24/10/18) sekitar Pukul 8.30 Wib datang kerumah ER dengan maksud hendak mengkonfirmasi prihal mobil dinas jenis strada double cabin warna silver bernopol BG 9741 BZ yang dimiliki ER hingga saat ini belum dikembalikan padahal ER sudah mengajukan pensiun dini karena akan ikut Caleg Kabupaten Musi BanyuasinTahun 2019 yang akan datang. Tetapi lanjut Agus ketika saat saya menyinggung permasalahan mobil itu ER langsung terpancing emosi dengan mengatakan akan menyembeli saya jika saya masih mengusik masalah mobil itu karena menurut ER iya telah meminta izin untuk memakai mobil itu dan pada saatnya akan dikembalikan. Ditempat terpisah Herlin Koesasi SH PLT Ketua persatuan Wartaman Indonesia (PWI) Muba "Tindakan intimidasi yang dilakukan Oknum Caleg tersebut merupakan salah satu tindakan kriminal. Dan ini akan menjadi preseden buruk dalam memperoleh informasi untuk disampaikan kepada masyarakat. "Ancaman kepada wartawan akan 'disembeli ' artinya ancaman dibunuh, ini keluar dari seorang politisi yang diketahui akan maju menjadi wakil rakyat Kabupaten Musi Banyuasin. Ini harus menjadi perhatian khusus bagi Partai yang mengusung Caleg tersebut, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu dan yang terutama masyarakat Kota sekayu, kenapa? Baru jadi calon saja sudah seperti itu, apalagi nanti sudah duduk menjadi wakil rakyat," ucapnya.(tim) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Geger !!! Oknum Caleg Muba Ancam Bunuh Wartawan . Silahkan membaca berita lainnya.

Siswa SMP Negeri 1 Selaru Pamer Karya Seni saat Adaut Panggil Pulang Posted: 26 Oct 2018 05:44 PM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku memamerkan hasil karya seni dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) pada perayaan puncak Adaut Panggil Pulang atau "Mya To Onjout", Jumat (19/10). Menurut Guru Prakarya SMP Negeri 1 Selaru, Lenny Batlayery, Sth.PAK hasil karya dari para siswa-siswi tersebut merupakan materi pembelajarannya, dengan topik bahan alami dan buatan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang dengan sangat mudah ada di alam. Ia ingin para pelajar menjadi kreatif dan mampu memodifikasi bahan-bahan tersebut menjadi sesuatu yang unik dan bernilai jual serta mampu menjadi seseorang yang mandiri dan bijak dalam mengolah segala hasil alam yang begitu melimpah di desa itu. Prakarya tersebut diantaranya boneka kerang, kura-kura kerang, bunga alam yang dibuat dari alang-alang, kalung yang dibuat dari kerang dan petai, keranjang mini yang dibuat dari sabun mandi dan pita warna-warni itupun serta bunga-bunga dari bahan plastik. "Semua bahan-bahan alam yang bisa dikreasikan, ternyata bahan-bahan alami banyak yang bisa menjadi karya seni. Hal ini membuat saya terinspirasi, kemudian saya mengajarkan kepada anak-anak," kata dia usai pameran tersebut. Lenny mengungkapkan para siswa sangat antusias mengikuti materi yang diajarkan terlebih hasil karya mereka dipajang pada perayaan puncak Adaut Panggil Pulang yang disaksikan oleh para pejabat MTB, seluruh tamu-tamu hingga seluruh masyarakat Desa Adaut serta berhasil terjual dengan nilai Rp1.750.000. Ia berharap lewat mata pelajaran prakarya itu dapat memupuk jiwa seni dari anak-anak sehingga mereka mampu menyalurkan bakat-bakat yang dimiliki dan menanamkan pemikiran berwirausaha sejak dini sehingga nantinya para siswa tidak hanya berharap menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Lenny juga menambahkan kedepannya ia ingin membuka koperasi yang menampung hasil-hasil karya dari para siswa, yang dapat menjadi nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi ciri khas dari Desa Adaut, Pulau Selaru. Hal itu karena tingkat pengunjung di Selaru yang merupakan kawasan strategis nasional, yaitu sebagai garda terdepan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berbatasan langsung dengan Australia ini sangat tinggi. "Saya sampaikan bukan hanya ASN saja yang bisa dapat gaji tetapi dari sini juga kita sudah menghasilkan uang dan membuat satu mata pencarian, mari kita berkarya. Itu tekat saya mudah-mudahan saja, Bapak Ibu pejabat yang sudah melihat hasil seni anak-anak bisa terinspirasi dan menunjang kreatif dari para anak-anak Adaut ini,"  harapnya. (Laura Sobuber)

You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States